Defisit Anggaran 2025, Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masih Dibahas di Banggar DPR

Reporter: |

Editor: Erry Frayudi |

Senin , 17 Jun 2024 - 21:09

Ketua Banggar DPR Said Abdullah--

defisit anggaran 2025, program makan siang gratis prabowo-gibran masih dibahas di banggar dpr                            belitongekspres.com - menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto menyampaikan bahwa penurunan target defisit anggaran 2025, yang disesuaikan untuk mendanai program makan siang gratis dalam pemerintahan prabowo-gibran, masih dalam tahap pembahasan di badan anggaran dpr ri.
"defisit masih sedang dibahas di banggar. kita akan menunggu hasil dari pembahasan tersebut," kata airlangga di masjid ainul hikmah, jakarta barat.
selain itu, airlangga juga menanggapi penyesuaian pagu anggaran beberapa kementerian yang telah dipangkas oleh menteri keuangan sri mulyani. menurutnya, pagu anggaran kementerian masih dapat berubah karena proses pembahasan sedang berlangsung.
"setiap kementerian memiliki menterinya sendiri dan masing-masing menteri memiliki program-programnya. semua ini sedang dibahas antara kementerian dengan mitra mereka di dpr dan dibawa ke banggar," jelasnya.
baca juga:polisi tangkap tiga pengedar uang palsu di jakarta barat, diduga akan disebar saat idul adha
baca juga:pln persiapkan 1.470 stasiun pengisian kendaraan listrik untuk arus mudik idul adha
pada kamis, 30 mei, sri mulyani, menteri keuangan, telah menjelaskan strategi apbn untuk menyokong implementasi program makan siang gratis yang diusulkan oleh presiden terpilih, prabowo subianto.
"semua orang selalu bertanya tentang makan siang gratis. kami telah menyusun kerangka besar, besarnya amplop ini. ini adalah apbn yang akan kami sampaikan kepada pemerintahan baru, dengan posisi seperti ini," ucap sri mulyani dalam seminar nasional jesuit indonesia di jakarta.
meskipun mengakui adanya tantangan dalam implementasi program tersebut, sri mulyani menegaskan bahwa kementerian keuangan berencana melakukan reformasi dalam berbagai aspek.
"kami terus melakukan reformasi di bidang perpajakan, memperkuat institusi, membersihkan dari korupsi, serta meningkatkan investasi di sektor digital. hal ini akan membuat prosesnya lebih pasti dan mengurangi celah untuk korupsi," tambahnya.
baca juga:korlantas polri perkenalkan etle dengan pengenalan wajah dan sistem poin pelanggaran
baca juga:pendaftaran seleksi pppk 2024, ada kabar baik bagi semua tenaga honorer 
selain itu, kementerian keuangan juga terus berupaya meningkatkan pengelolaan anggaran, dengan fokus utama pada ketahanan terhadap guncangan ekonomi global.
lebih lanjut, menko bidang perekonomian airlangga hartarto menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (sdm) yang baik adalah fondasi utama bagi negara untuk mencapai pendapatan tinggi. untuk itu, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas sdm melalui berbagai langkah strategis.
salah satu langkah yang telah dilakukan kementerian keuangan adalah pengalokasian anggaran yang signifikan untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 6 persen, dan jaminan sosial 50 persen dari apbn. selain itu, pemerintah juga fokus pada pengembangan infrastruktur guna mendukung produktivitas dan mobilitas masyarakat.
“baik itu melalui program pendidikan, kesehatan, jaminan sosial termasuk program makan siang gratis atau makanan bergizi, semua ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas sdm kita,” tambah menkeu.
baca juga:tolak pemblokiran x (twitter), netizen serbu akun pejabat kominfo
baca juga:dpr tekankan kriteria dtks harus jadi patokan penerima bansos, bukan kekalahan judi online
dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (kem-ppkf), kementerian keuangan menargetkan defisit apbn tahun 2025 berkisar antara 2,45-2,82 persen dari pdb. pendapatan negara diharapkan mencapai 12,14-12,36 persen dari pdb, sementara belanja negara diperkirakan mencapai 14,59-15,18 persen dari pdb.
namun, pada rabu, 5 juni, menteri ppn/bappenas suharso monoarfa mengusulkan kepada menkeu sri mulyani indrawati dan komisi xi dpr ri untuk menurunkan target defisit apbn 2025 menjadi 1,5-1,8 persen. suharso berpendapat bahwa penurunan ini akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintahan selanjutnya.
“kami berharap agar defisit tersebut bisa ditekan lebih rendah, antara 1,5 hingga 1,8 persen, sehingga ada fleksibilitas anggaran bagi pemerintahan yang akan datang,” ujar suharso saat rapat kerja dengan komisi xi dpr di jakarta.
dia juga mengingatkan bahwa aturan memungkinkan presiden terpilih untuk mengubah rkp dan apbn pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme apbn perubahan (apbn-p), sesuai dengan pasal 5 undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025.
pendekatan ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada pemerintah mendatang dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan nasional.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 18 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan