Menkes Berikan Penjelasan Kualitas Pelayanan Pasien dengan Sistem KRIS

menkes berikan penjelasan kualitas pelayanan pasien dengan sistem kris jakarta, belitongekspres.com – masyarakat masih bertanya-tanya tentang bagaimana pelayanan pasien dengan sistem kelas rawat inap standar (kris) akan diterapkan. pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan nasional (jkn). perpres tersebut mengamanatkan bahwa pelayanan kesehatan bagi peserta bpjs kesehatan akan menggunakan kelas rawat inap standar (kris). juru bicara kementerian kesehatan (kemenkes), dr. mohammad syahril, menjelaskan bahwa tujuan perpres ini adalah untuk menjamin bahwa masyarakat sebagai peserta bpjs kesehatan mendapatkan perlakuan yang setara. perlakuan yang sama tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk ruang rawat inap yang disebut kelas rawat inap standar (kris). ada 12 komponen yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan untuk mencapai standar kris. baca juga:mabes polri turun tangan memburu 3 dpo pemerkosaan dan pembunuhan vina cirebon baca juga:kemendikbudristek akan permudah sertifikasi guru melalui transformasi pendidikan profesi dalam jabatan sebagian fasilitas kesehatan sudah memenuhi 12 kriteria tersebut, tetapi masih ada yang belum memenuhi kriteria tersebut. karena itu, implementasi ini masih dalam proses. hingga 1 juli 2025, sistem kelas rawat inap di rumah sakit di indonesia untuk peserta bpjs kesehatan masih akan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. “kris merupakan upaya untuk perbaikan layanan dan keselamatan pasien, termasuk pasien peserta bpjs. sebagai contoh, masih banyak di rumah sakit untuk layanan kelas 3 memiliki 8 sampai 12 tempat tidur dalam satu ruang perawatan dan memiliki kamar mandi terpisah di luar ruangan rawat inap. melalui perpres ini, nantinya maksimal 4 tempat tidur dalam satu ruang perawatan dan ada kamar mandi di tiap ruangan,” ungkap dr. syahril pada konferensi pers, rabu 15 mei. perpres 59/2024 juga mengamanatkan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan evaluasi, dan hasil evaluasi tersebut akan menjadi acuan untuk penetapan manfaat, tarif, dan iuran. dengan demikian, hasil evaluasi berupa ketetapan baru akan diterapkan paling lambat 1 juli 2025. kepala pusat kebijakan pembiayaan dan desentralisasi kesehatan, dr. ahmad irsan a. moeis, menegaskan bahwa selama masa transisi penerapan perpres 59/2024 hingga 30 juni 2025, semua rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan bpjs akan menyesuaikan sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan amanat perpres tersebut. sementara itu, evaluasi terhadap tarif, manfaat, dan iuran akan dilaksanakan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait. baca juga:status sopir bus naas di subang: baru sekali bawa bus putera fajar dan hanya freelance baca juga:kemenag siapkan 1.378 formasi untuk seleksi casn khusus perempatan di ikn “nanti atas hasil evaluasi tersebut akan dilihat penetapan tarif, manfaat, dan iurannya. jadi, apakah dibutuhkan iuran baru, tarif baru, dan manfaatnya ini dievaluasi yang menyeluruh. nanti baru setelah hasil evaluasinya, penetapan iuran, tarif dan manfaat barunya, paling lambat 1 juli 2025,” ujar irsan. saat ini, sebagian rumah sakit sudah dalam proses penerapan kris. dari 3.176 rumah sakit di seluruh indonesia, ada 3.060 yang akan mengimplementasikan kris. hingga 30 april, 2.558 rumah sakit sudah siap mengimplementasikan kris berdasarkan hasil survei terhadap 12 kriteria kris. "jadi, rumah sakit pemerintah maupun swasta tetap memberikan layanan untuk peserta bpjs kesehatan dan non-bpjs kesehatan," ujar dr. syahril menambahkan. ditiap rs ada kewajiban untuk menyediakantempat tidurnya untuk kris yaitu di rs pemerintah sebanyak minimal 60% dan di rs swasta sebanyak minimal 40%. kepala humas bpjs kesehatan, rizzky anugerah, menegaskan bahwa perpres nomor 59 tahun 2024 tidak menyebutkan adanya penghapusan variasi kelas rawat inap 1, 2, dan 3 bagi peserta program jkn. narasi perpres 59/2024 secara eksplisit tidak mencantumkan satu kalimat pun yang menyatakan penghapusan variasi kelas rawat inap 1, 2, dan 3. baca juga:usai dimodifikasi, bus pariwisata yang kecelakaan di subang belum uji kir baca juga:mesin pesawat garuda membawa jemaah haji terbakar saat lepas landas, pilot putuskan mendarat darurat namun demikian, para pemangku kepentingan akan melakukan evaluasi terhadap hal tersebut. para pemangku kepentingan yang dimaksud adalah kementerian kesehatan (kemenkes), bpjs kesehatan, kementerian keuangan (kemenkeu), dan dewan jaminan sosial nasional (djsn). "kami akan bersama-sama melihat dari implementasi perpres 59/2024 ini sampai dengan 30 juni 2025. tentu saja, iuran yang selama ini banyak ditanyakan masih tetap, tidak ada penghapusan kelas. jadi, otomatis untuk iuran ini masih mengacu pada perpres yang masih berlaku, yaitu perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama," kata rizzky. sesuai pasal 51 ayat 1 perpres 59/2024, peserta dapat meningkatkan perawatan yang lebih tinggi dari haknya, termasuk rawat jalan eksekutif, dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan. peserta juga dapat meningkatkan pelayanan dengan membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh bpjs kesehatan dan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan, dengan beberapa pengecualian. hal ini tercantum dalam pasal 51 ayat 3 perpres 59/2024. pengaturan teknis selanjutnya akan ditetapkan melalui peraturan menteri kesehatan (menkes). kris adalah singkatan dari kelas rawat inap standar, yang merupakan standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh peserta. sistem kris bpjs kesehatan 2024 akan memberikan peserta manfaat jaminan kesehatan, baik yang bersifat medis maupun non-medis.

Tag

• # kris
• # bpjs kesehatan
• # kemenkes

Share

• 
• 
• 
• 
•