Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan PHPU Pilpres, Pakar Sebut Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024

Reporter: |

Editor: Erry Frayudi |

Senin , 22 Apr 2024 - 22:18

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024. Sidang pembacaan putusan dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)--

mahkamah konstitusi tolak gugatan phpu pilpres, pakar sebut prabowo-gibran pemenang pilpres 2024                            belitongekspres.com, mahkamah konstitusi (mk) telah menolak semua permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) atau sengketa pilpres 2024 yang diajukan oleh kubu anies baswedan-muhaimin iskandar maupun ganjar pranowo-mahfud md pada senin, 22 april.
menurut pakar hukum tata negara abdul chair ramadhan, dengan penolakan gugatan paslon 01 dan 03, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan. dengan demikian, dipastikan bahwa prabowo-gibran menjadi pemenang pilpres 2024.
abdul chair ramadhan menyatakan bahwa putusan mk yang dibacakan bersifat final dan mengikat, sehingga sengketa pilpres 2024 dianggap selesai dan memberikan kepastian hukum bahwa prabowo subianto-gibran rakabuming raka hanya menunggu pelantikan.
“putusan mahkamah konstitusi itu final and binding yaitu terakhir dan mengikat pemberlakuannya itu tidak bisa untuk dibatalkan ketika diucapkan itu final and binding, jadi tidak ada lagi upaya-upaya hukum lagi, sudah tidak ada, selesailah permasalahan, permohonan mereka semua itu ditolak semuanya itu dianggap tidak memenuhi pembuktian, ditolak semua kan,” kata abdul, senin 22 april.
baca juga:terkait kasus korupsi pt timah, kejagung sita alat berat dan pemurnian biji timah milik pt rbt
baca juga:bandara sam ratulangi manado kembali dibuka, usai status gunung ruang turun ke level iii
menurut ketua umum forum doktor dan ahli hukum, meskipun ada hakim yang menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat, hal tersebut tidak berarti menggugurkan keputusan majelis hakim yang memutus menolak secara keseluruhan gugatan para pemohon.
“nah itu kan kemudian hakim ada 8, 8 itu ternyata putusnya tidak bulat ada yang dissenting opinion beda pendapat, apakah beda pendapat ini mempengaruhi keabsahan dari keputusan itu? ya tidak, dia menyatakan dissenting tetapi secara hukum putusan itu atas nama majelis mahkamah konstitusi. itu biasa perbedaan pendapat itu biasa tetapi tidak mempengaruhi pemberlakuan,” tukasnya.
abdul lebih lanjut menegaskan bahwa semua pihak wajib menerima dan mematuhi keputusan mk ini. tidak ada lagi upaya lain yang dapat menimbulkan perselisihan, karena setiap perkara pasti memiliki ujung atau akhirnya.
“semua orang wajib menerima putusan mk, yang namanya perkara itu ada ujungnya ada akhirnya, jadi ketika mk sudah memutuskan maka semua orang harus mematuhi sudah tidak ada lagi perselisihan, sudah tidak ada lagi perbedaan persengketaan kan dalilnya itu,” ungkapnya.
baca juga:setelah putusan mk, pemerintah siapkan proses transisi pemerintahan ke presiden dan wakil presiden terpilih
baca juga:dp3acskb babel: keterwakilan perempuan di dprd meningkat
lebih lanjut, abdul menyampaikan bahwa setelah mahkamah konstitusi (mk) membacakan putusannya dalam jangka waktu 3 hari ke depan, mk juga harus menyampaikan putusan tersebut secara resmi kepada majelis permusyawaratan rakyat (mpr). hal ini karena nantinya mpr yang akan melantik presiden terpilih.
“setelah dibacakan putusan dalam jangka waktu 3 hari ke depan maka mk harus menyampaikan urusan itu kepada majelis permusyawaratan rakyat,” ungkapnya. 
“jadi keputusan itu dalam waktu 3 hari semenjak diputuskan mahkamah konstitusi menyampaikan surat keputusan itu secara resmi ke mpr kenapa ke mpr? karena kan yang nanti melantik mpr,” tambahnya. 
lebih lanjut, abdul menyampaikan bahwa semua pihak harus memprioritaskan kepentingan bangsa di atas segalanya. perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam demokrasi, namun perlu dihindari agar tidak menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa.
baca juga:pemerintah siapkan aturan pencegahan kekerasan anak, ranah daring dampak negatif internet
baca juga:capres ganjar pranowo hadiri sidang putusan phpu pilpres 2024 di mk
“kepentingan bangsa dan negara itu yang perlu didahulukan kalau masalah perbedaan pendapat itu hal yang biasa dalam negara demokrasi, biasa tetapi jangan sampai hal-hal yang demikian itu mewabah dan melama. kita kan sudah merasakan 2019 itu seperti apa ada friksi-friksi cebong kampret. itu kan sudah berasa,” bebernya.
yang diperlukan saat ini, kata abdul, adalah bersatu kembali untuk membangun masa depan bangsa dan merawat kebersamaan.
“yang diperlukan itu adalah kebersamaan dan persatuan sehingga dapat terawat kalau sudah terawat bagaimana pembinaannya, bagaimana dengan masing-masing kita memberikan sumbangan,” ujarnya.
abdul mendorong agar kegaduhan terkait pilpres 2024 diakhiri. bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang ingin kembali berkompetisi, masih ada kesempatan untuk melakukannya dalam pemilihan yang akan datang dalam lima tahun ke depan.
“kalau mau bertarung lagi, mau berkompetisi lagi ya nanti 5 tahun lagi tinggal sekarang harus kita tahu diri lah, jagoannya kalah ya mau ngapain lagi sudah selesai, intinya begitu sudah diputus oleh mahkamah konstitusi sudah selesai,” ujar abdul.
“kita tinggal nunggu pelantikan presiden baru, menteri baru dan pemerintahan baru terlepas apa bagaimana nanti yang terjadi dinamika politiknya ya memang seperti itu, tetapi oktober mendatang harus ada pemerintahan,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 23 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan