Kasus Korupsi PT PTBBI Belitung, Ubaidillah Akui Terima Duit 'Gaji'

Reporter: |

Editor: Yudiansyah |

Rabu , 20 Dec 2023 - 22:48

Suasana sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Tipikor Pangkalpinang Rabu, 20 Desember 2023. --

BELITONGEKSPRES.COM, PANGKALPINANG - Tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari Belitung) mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) BUMD PT Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia (PT PTBBI).

Pemeriksaan saksi kasus korupsi dari jajaran komisaris BUMD Belitung PT PTBBI dilakukan di muka sidang Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Pangkalpinang pada Rabu, 20 Desember 2023.

Dalam sidang yang diketuai majelis hakim Irwan Munir, salah satu saksi dihadirkan yaitu Ubaidillah selaku Komisaris Utama. Saksi diperiksa terkait kasus penyimpangan pengelolaan keuangan PT PTBBI tahun anggaran 2015-2019.

Ubaidillah menerangkan keberadaan PT PTBBI itu guna menopang pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Beliung. Selain itu juga guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Dirinya juga mengaku menjabat selaku komisaris utama sejak tahun 2019 lalu. Di mana pada saat itu ternyata sedang terjadinya penyimpangan keuangan (dugaan korupsi) perusahaan oleh dua terdakwa.

DUA terdakwa Iskandar Rosul selaku Dirut PT PTBBI dan Yudi Hartono selaku direktur operasional BUMD PT PTBBI. Hasil audit BPKP Provinsi Bangka Belitung (Babel, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1.285.902.356. "Saya baru menjabatnya 2019," kata Ubaidillah.

Pengakuan awal dari Ubaidillah terkait atas persoalan dugaan penyimpangan adalah dengan cara meminta audit independen. Tapi, menurutnya ternyata laporan audit tak menemukan masalah. "Auditnya tak ada masalah," akunya.

Oleh karena dari audit tidak ada masalah itulah akunya, kemudian Ubaidillah menyetujui laporan pertanggung jawaban perusahaan di RUPS. "Ya saya ada tandatangan. Karena awalnya clear gak masalah," ujarnya.

"Tapi nyatanya ada masalah," sanggah hakim ketua Irwan Munir seraya membuat Ubaidillah terdiam.

Irwan Munir juga ingatkan kalau saksi seharusnya telah membaca dokumen-dokumen laporan keuangan. Dimana banyak yang tak sesuai peruntukan. "Padahal bisa gak saudara tidak tanda tangan. Kalau tidak sesuai mestinya jangan tanda tangan," tegas Irwan Munir kesal.

kasus korupsi pt ptbbi belitung, ubaidillah akui terima duit 'gaji'                            belitongekspres.com, pangkalpinang - tim jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari belitung) mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) bumd pt pelabuhan tanjong batu belitong indonesia (pt ptbbi).
pemeriksaan saksi kasus korupsi dari jajaran komisaris bumd belitung pt ptbbi dilakukan di muka sidang pengadilan negeri (pn) tipikor pangkalpinang pada rabu, 20 desember 2023. 
dalam sidang yang diketuai majelis hakim irwan munir, salah satu saksi dihadirkan yaitu ubaidillah selaku komisaris utama. saksi diperiksa terkait kasus penyimpangan pengelolaan keuangan pt ptbbi tahun anggaran 2015-2019.
ubaidillah menerangkan keberadaan pt ptbbi itu guna menopang pendapatan asli daerah atau pad kabupaten beliung. selain itu juga guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
baca juga:kasus tipikor dana desa, bumdes balunijuk setor ke bendahara, selanjutnya?
baca juga:kasus dugaan tipikor, dua petinggi pt timah kembali diperiksa kejagung
dirinya juga mengaku menjabat selaku komisaris utama sejak tahun 2019 lalu. di mana pada saat itu ternyata sedang terjadinya penyimpangan keuangan (dugaan korupsi) perusahaan oleh dua terdakwa.
dua terdakwa iskandar rosul selaku dirut pt ptbbi dan yudi hartono selaku direktur operasional bumd pt ptbbi. hasil audit bpkp provinsi bangka belitung (babel, ditemukan kerugian negara sebesar rp 1.285.902.356. "saya baru menjabatnya 2019," kata ubaidillah.
pengakuan awal dari ubaidillah terkait atas persoalan dugaan penyimpangan adalah dengan cara meminta audit independen. tapi, menurutnya ternyata laporan audit tak menemukan masalah.  "auditnya tak ada masalah," akunya.
oleh karena dari audit tidak ada masalah itulah akunya, kemudian ubaidillah menyetujui laporan pertanggung jawaban perusahaan di rups. "ya saya ada tandatangan. karena awalnya clear gak masalah," ujarnya.
baca juga:kasus gagal ginjal akut pada anak, polri: bpom diduga terlibat
baca juga:70 orang sudah diperiksa kejagung, siapa tersangka kasus korupsi timah?
"tapi nyatanya ada masalah," sanggah hakim ketua irwan munir seraya membuat ubaidillah terdiam.
irwan munir juga ingatkan kalau saksi seharusnya telah membaca dokumen-dokumen laporan keuangan. dimana banyak yang tak  sesuai peruntukan. "padahal bisa gak saudara tidak tanda tangan.  kalau tidak sesuai mestinya   jangan tanda tangan," tegas irwan munir kesal.
di akhir kesaksian ubaidillah aku menerima sejumlah uang selama jabat sebagai komisaris. namun dia berdalih itu uang gaji.  "saya terima rp 16 juta selama saya jabat 3 bulan. itu kata mereka itu uang gaji saya, makanya saya terima" akunya.
sebelumnya 2 terdakwa telah didudukan sebagai pesakitan yakni iskandar rosul selaku dirut pt ptbbi dan yudi hartono selaku direktur operasional.
jpu anggoro arif wicaksono, dalam dakwaan mengungkap kalau tahun 2015 pemda belitung telah menggelontorkan modal sebesar rp 5 miliar dan modal dari pihak swasta sekitar rp 250 juta.
baca juga:pasca penggeledahan kasus korupsi, direksi pt timah dan bos smelter diperiksa
baca juga:modus korupsi washing plant pt timah terungkap, tersangka ichwan azwardi tak sendiri?
pemberian modal dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang ke pelabuhan. dengan harapan dapat menggerakan perekonomian dan berkontribusi terhadap daerah.
tetapi faktanya, uang penyertaan modal tersebut malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa. tidak hanya itu juga dipinjamkan ke sejumlah perusahaan lain. yakni pt mega karya cemindo (mkc), pt billiton industrial global (big), pt next biliton indonesia (nbi) dan kop. 
membuat bukti-bukti pertanggungjawaban laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak melengkapi bukti yang lengkap dan sah dalam penggunaan dana penyertaan modal pt. pelabuhan tanjong batu belitong indonesia.
dari hasil  audit oleh bpkp provinsi bangka belitung (babel), ditemukan kerugian negara sebesar rp1.285.902.356. dalam kasus ini, keduanya dijerat dengan primair pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 undang-undang (uu) nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.
para terdakwa dinilai tim jpu telah melalukan tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yakni bertentangan dengan: undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 3 yakni keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
baca juga:polisi ungkap kasus korupsi dd di 3 desa
baca juga:terkait dugaan korupsi bansos, rudy tanoe pilih bungkam usai diperiksa kpk
peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat (1).
yakni:  perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana. (eza)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres Edisi 21 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan