Hendrya Sylpana

Krisis Ekonomi Guncang Babel, Penurunan Ekspor Timah Jadi Sorotan

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya--

BELITONGEKSPRES.COM, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya, mengungkapkan kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang terpuruk alias babak belur, akibat penurunan ekspor timah mencapai 82% dari Desember 2023 hingga Januari 2024. '

Hal itu disampaikan Bambang Patijaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) agenda pembahasan Rencana keberlanjutan hilirisasi mineral dan penjelasan tentang progress penerbitan RKAB Minerba yang sekarang dilakukan per 3 Tahun.

Dalam RDP dengan Plt Dirjen Minerba KESDM RI dan Dirjen ILMATE Kemenperin RI itu, Bambang Patijaya menyoroti berbagai faktor yang berkontribusi pada situasi ini, termasuk turbulensi di sektor pertambangan dan hambatan dalam penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Minerba.

Penyebab Utama Krisis

Data BPS menunjukkan penurunan drastis dalam ekspor timah, yang merupakan pukulan berat bagi perekonomian lokal. Bambang Patijaya menekankan bahwa situasi ini tidak hanya disebabkan oleh penegakan hukum yang sedang berlangsung, tetapi juga oleh penerbitan RKAB komoditas timah yang sangat minim. 

BACA JUGA:Penegakan HET Beras, Bulog Bangka Blacklist Pedagang yang Melanggar

BACA JUGA:Bos PT GFI Belitung Franky Terancam Ditangkap Paksa, Mangkir Dari Panggilan Jaksa

"Pada tahun 2023, total RKAB dari PT Timah dan perusahaan swasta mencapai 80 ribu ton, namun saat ini hanya segelintir perusahaan yang mendapatkan RKAB," kata Bambang Patijaya yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Babel itu.

Dorong Hilirisasi untuk Pemulihan Ekonomi

Bambang Patijaya mendorong PT Timah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menyerap timah dari masyarakat, khususnya yang berada dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) mereka. Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi program hilirisasi dan regulasi fiskal yang lebih menarik untuk investasi asing, terutama dalam produksi katoda.

Pertemuan Penting Komisi VII DPR RI untuk Tata Niaga Timah

Sebagai respons terhadap krisis ini, Komisi VII DPR RI berencana mengundang berbagai pihak pada 26 Maret 2024 untuk membahas tata niaga timah di Bangka Belitung, Negeri Serumpun Sebalai. 

BACA JUGA:TPP ASN Pemprov Babel Mulai Dibayar

BACA JUGA:Cegah Virus LSD, Babel Vaksinasi 4.000 Ekor Sapi

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan