Penyidikan Kasus Korupsi Timah Jilid II Terus Bergulir, Tersangka Korporasi Masih 5 Perusahaan

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Senin , 11 Aug 2025 - 23:13

Jaksa Agung ST Burhanuddin--(Antara)

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM – Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022 terus bergulir di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Meski lima korporasi telah menyandang status tersangka sejak Januari 2025, hingga kini belum ada pelimpahan perkara ke pengadilan maupun penambahan tersangka.

Kejagung menegaskan proses pengusutan kasus yang kerap disebut sebagai Tipikor Timah Jilid II ini masih fokus pada pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti tambahan.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah pejabat dan mantan pejabat terkait kembali dipanggil untuk dimintai keterangan.

Di antaranya, BPH yang menjabat sebagai Kepala Divisi KL3H periode 1 Januari hingga 2 Januari 2022; CIR selaku Kepala Bidang Reklamasi dan Pasca Tambang sejak 6 Maret 2020 hingga saat ini; serta RHD, Kepala Bidang Reklamasi dan Pasca Tambang periode 1 Juli 2019 hingga 5 Maret 2020.

Ketiganya diperiksa untuk memberikan informasi terkait mekanisme tata niaga timah, termasuk proses reklamasi dan pasca tambang yang menjadi salah satu titik sorotan penyidik.

Tersangka Masih 5 Korporasi

Hingga saat ini, status tersangka hanya melekat pada lima korporasi swasta yang bergerak di industri peleburan timah. Mereka adalah PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Tinindo Inter Nusa (TIN), dan CV Venus Inti Perkasa (VIP).

Lima perusahaan ini sebelumnya telah diumumkan secara resmi oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang juga menegaskan bahwa para pemiliknya telah disidang dan dijatuhi vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Pertama adalah PT RBT, yang kedua PT SBS, yang ketiga PT SIP, yang keempat PT TIN, dan yang kelima VIP,” ungkap Burhanuddin saat konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, menguraikan bahwa total kerugian lingkungan hidup akibat praktik ilegal tersebut mencapai Rp271 triliun.

Dari jumlah itu, sekitar Rp152 triliun dibebankan kepada lima korporasi tersangka. Rinciannya adalah PT RBT sebesar Rp38 triliun, PT SBS Rp23 triliun, PT SIP Rp24 triliun, PT TIN Rp23 triliun, dan PT VIP Rp42 triliun.

penyidikan kasus korupsi timah jilid ii terus bergulir, tersangka korporasi masih 5 perusahaan                            jakarta, belitongekspres.com – penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (iup) pt timah tbk periode 2015–2022 terus bergulir di kejaksaan agung (kejagung).
meski lima korporasi telah menyandang status tersangka sejak januari 2025, hingga kini belum ada pelimpahan perkara ke pengadilan maupun penambahan tersangka.
kejagung menegaskan proses pengusutan kasus yang kerap disebut sebagai tipikor timah jilid ii ini masih fokus pada pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti tambahan.
dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah pejabat dan mantan pejabat terkait kembali dipanggil untuk dimintai keterangan.
baca juga:komisi xii dpr-pemprov babel bahas pertambangan timah & bbm bersubsidi
di antaranya, bph yang menjabat sebagai kepala divisi kl3h periode 1 januari hingga 2 januari 2022; cir selaku kepala bidang reklamasi dan pasca tambang sejak 6 maret 2020 hingga saat ini; serta rhd, kepala bidang reklamasi dan pasca tambang periode 1 juli 2019 hingga 5 maret 2020.
ketiganya diperiksa untuk memberikan informasi terkait mekanisme tata niaga timah, termasuk proses reklamasi dan pasca tambang yang menjadi salah satu titik sorotan penyidik.
tersangka masih 5 korporasi
hingga saat ini, status tersangka hanya melekat pada lima korporasi swasta yang bergerak di industri peleburan timah. mereka adalah pt refined bangka tin (rbt), pt sariwiguna bina sentosa (sbs), pt stanindo inti perkasa (sip), pt tinindo inter nusa (tin), dan cv venus inti perkasa (vip).
lima perusahaan ini sebelumnya telah diumumkan secara resmi oleh jaksa agung st burhanuddin, yang juga menegaskan bahwa para pemiliknya telah disidang dan dijatuhi vonis di pengadilan tipikor jakarta.
baca juga:jaga kearifan lokal babel, pt timah bangun kampung adat gebong memarong
“pertama adalah pt rbt, yang kedua pt sbs, yang ketiga pt sip, yang keempat pt tin, dan yang kelima vip,” ungkap burhanuddin saat konferensi pers di gedung kejagung, jakarta selatan.
jaksa agung muda pidana khusus (jampidsus) kejagung, febrie adriansyah, menguraikan bahwa total kerugian lingkungan hidup akibat praktik ilegal tersebut mencapai rp271 triliun.
dari jumlah itu, sekitar rp152 triliun dibebankan kepada lima korporasi tersangka. rinciannya adalah pt rbt sebesar rp38 triliun, pt sbs rp23 triliun, pt sip rp24 triliun, pt tin rp23 triliun, dan pt vip rp42 triliun.
“sisa kerugian lingkungan hidup sebesar rp119 triliun masih dalam proses perhitungan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp). perhitungan ini akan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, dan tentu akan kami tindak lanjuti,” jelas febrie.
baca juga:lagi! dugaan penyelundupan timah dari belitung ke bangka selatan, pihak asdp tanjung ru bilang begini
potensi tersangka baru
pernyataan febrie ini mengindikasikan adanya potensi penetapan tersangka baru, meski kejagung belum memberikan bocoran nama maupun status pihak-pihak yang sedang diincar.
analisis penyidik akan mengacu pada hasil penghitungan kerugian negara dan lingkungan yang saat ini tengah diproses bpkp.
sementara itu, kejagung juga memeriksa dua saksi baru pada rabu, 9 april 2025. mereka adalah rf, direktur pt tin industri sejahtera, serta ysc, direktur pt tinindo inter nusa periode 2015–2019 yang juga menjabat komisaris sejak 2019.
pemeriksaan ini bertujuan memperkuat bukti dan melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap selanjutnya.
baca juga:9 penambang timah ditangkap di hlp sijuk, polisi amankan peralatan tambang
harli siregar, kepala pusat penerangan hukum kejagung, menyampaikan bahwa pemeriksaan saksi merupakan bagian penting untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh.
“pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujarnya.
fokus penyidikan masih di lingkaran smelter
sejauh ini, fokus penyidikan tipikor timah jilid ii masih tertuju pada lingkaran direksi smelter swasta serta pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas pertambangan dan tata niaga timah di wilayah iup pt timah tbk.
data yang diperoleh menyebutkan, beberapa di antaranya termasuk pihak keluarga dari hendri lie, terdakwa yang sebelumnya sudah diproses hukum.
baca juga:dugaan penyelundupan timah, lolos dari belitung melenggang di pelabuhan sadai
meski publik berharap penyidikan juga menyentuh pihak yang diduga berperan sebagai “wasit” dalam pusaran bisnis timah ilegal ini, perkembangan ke arah tersebut belum terlihat jelas.
kejagung menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan memperluas cakupan penyidikan, termasuk memeriksa aktor-aktor yang selama ini berada di balik layar. namun, hal itu bergantung pada perkembangan bukti yang terkumpul.
menunggu langkah selanjutnya
hingga berita ini diturunkan, lima korporasi yang sudah menyandang status tersangka masih menjadi pusat penyidikan. potensi munculnya tersangka baru akan sangat bergantung pada hasil final penghitungan kerugian rp119 triliun yang belum memiliki penanggung jawab.
dengan skala kerugian yang mencapai ratusan triliun rupiah, kasus ini menjadi salah satu penyidikan tipikor terbesar di indonesia, baik dari sisi nilai kerugian negara maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan.
baca juga:mantan cukong timah dieksekusi kejati babel, usai sempat kabur ke jakarta
publik kini menanti langkah kejagung selanjutnya: apakah akan ada gebrakan baru dengan penetapan tersangka tambahan, atau fokus akan tetap pada proses pengadilan lima korporasi yang sudah ada.
kejagung memastikan bahwa penyidikan tidak akan berhenti sampai semua pihak yang bertanggung jawab dibawa ke meja hijau. “kami akan terus menindaklanjuti sampai semua pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas febrie.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 12 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan