Sisa Saldo APBN 2024 Rp457,5 Triliun, Sri Mulyani Pastikan Cukup

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa sisa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2024 tercatat sebesar Rp457,5 triliun. Angka ini mencakup Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan dinilai cukup memadai untuk menjaga stabilitas fiskal menjelang transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam rapat paripurna DPR di Senayan, Selasa 1 Juli, Sri Mulyani menegaskan bahwa saldo APBN tersebut berperan strategis sebagai bantalan fiskal menghadapi berbagai dinamika global. 

Ia menyebut kondisi keuangan negara hingga akhir 2024 tetap solid, terlihat dari total aset sebesar Rp13.692,4 triliun, kewajiban Rp10.269 triliun, serta posisi ekuitas negara sebesar Rp3.424,4 triliun.

Dari sisi pendapatan operasional, negara berhasil mencatatkan pemasukan sebesar Rp3.115,3 triliun, namun masih di bawah beban operasional yang mencapai Rp3.353,6 triliun. Ini menyebabkan defisit operasional sebesar Rp238,3 triliun. Meski begitu, pemerintah membukukan surplus non-operasional sebesar Rp22,7 triliun sehingga total defisit tahun anggaran 2024 berada di angka Rp215,7 triliun.

BACA JUGA:QRIS Tap vs QRIS Scan: Mana yang Lebih Cepat dan Nyaman untuk Transaksi Digital?

BACA JUGA:Belanja Negara Tembus Rp 1.407 Triliun di Semester I 2025, Defisit Melebar Jadi 0,81 Persen PDB

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa arus kas 2024 menunjukkan aktivitas pendanaan dan transitoris dalam posisi positif. Sementara itu, aktivitas operasional dan investasi mengalami arus kas negatif. Namun, menurutnya, hal tersebut mencerminkan komitmen jangka panjang pemerintah terhadap pembangunan yang produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menariknya, pembiayaan utang sepanjang 2024 mampu ditekan lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam UU APBN 2024. Di tengah tren global suku bunga tinggi, pemerintah tetap berhasil menjaga yield surat berharga negara dalam batas wajar sebuah bukti kepercayaan pasar terhadap pengelolaan APBN Indonesia.

Sri Mulyani menutup pemaparannya dengan menekankan bahwa kebijakan fiskal yang disiplin, efisien, dan berkelanjutan ini menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan APBN 2025 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. (jawapos)