Stok Beras RI Tembus 4 Juta Ton, Pengamat: Bulog Punya PR Berat!

BELITONGEKSPRES.COM - Stok beras nasional yang kini mencapai 4 juta ton bukan hanya jadi kabar baik, tapi juga membawa segudang pekerjaan rumah bagi Perum Bulog. Hal ini disampaikan oleh pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori.

Menurutnya, tantangan utama datang dari sifat beras itu sendiri yang tidak tahan lama. Idealnya, beras hanya disimpan maksimal empat bulan. Jika lebih, kualitasnya akan menurun dan bahkan bisa rusak.

“Beras yang jadi stok mati di gudang butuh perawatan ekstra. Semakin lama disimpan, makin besar pula biaya yang ditanggung Bulog. Ini bisa jadi beban korporasi,” ujar Khudori dalam keterangan tertulis, Minggu (1/6).

Yang lebih mendesak lagi, kata Khudori, adalah bagaimana Bulog bisa segera menyalurkan beras yang sudah menumpuk tersebut. Pasalnya, sebagian besar dari stok itu sudah cukup ‘berumur’. Ada ratusan ribu ton beras yang sudah disimpan selama 9–14 bulan, dan puluhan ribu ton lainnya bahkan lebih dari 14 bulan. Jika tidak cepat disalurkan, risiko penurunan mutu dan susut volume sangat tinggi.

BACA JUGA:Stok Beras Capai 4 Juta Ton, Sektor Gudang Pangan Diprediksi Tumbuh Pesat

BACA JUGA:Diskon Tarif Listrik 50% Juni–Juli 2025, Cek Syarat dan Cara Dapatnya

Dengan target akhir tahun menyisakan stok 1,2 juta ton, artinya Bulog perlu menyalurkan 2,8 juta ton dalam tujuh bulan ke depan. Itu berarti, distribusi harus mencapai sekitar 400 ribu ton per bulan angka yang, menurut Khudori, belum pernah rutin tercapai sepanjang sejarah Bulog.

“Ini tantangan besar. Penyaluran sebesar itu per bulan jarang tercapai, baik untuk operasi pasar, bantuan pangan, maupun program lainnya,” ujarnya.

Pemerintah sendiri sebenarnya sudah turun tangan. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan beras pemerintah.

Melalui Inpres tersebut, outlet penyaluran beras diperluas: dari SPHP, bantuan pangan, tanggap bencana, pasokan untuk ASN, TNI, Polri, hingga mendukung program Makan Bergizi Gratis, serta bantuan sosial daerah.

Namun, menurut Khudori, Inpres itu harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk aturan teknis dari kementerian atau lembaga terkait. Tanpa langkah konkret, saluran penyaluran seluas apapun tetap tidak akan efektif.

BACA JUGA:Harga Referensi CPO Juni 2025 Turun Jadi 856,38 USD per Ton, Ini Penyebabnya

BACA JUGA:Indonesia Dipastikan Aman dari Krisis Moneter, Ini Penjelasan Ketua LPS

“Regulasi turunan sangat penting untuk membuka jalur penyaluran dalam skala besar, minimal 2,8 juta ton. Kalau bisa berjalan, harga beras baik medium maupun premium yang selama ini bertengger di atas HET bisa ditekan, bahkan turun,” tambahnya.