Menkominfo Sebut Kritik Pemilu Boleh, Asal Jangan Sebar Fitnah!

BELITONGEKSPRES.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang kritik terhadap segala hal terkait Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Menurutnya, kritik adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang diperlukan dalam sebuah negara yang demokratis.

"Dalam negara yang demokratis, kritik merupakan salah satu bagian dari kebebasan berpendapat yang dapat menyehatkan demokrasi. Demokrasi ini kan menjadi sehat karena kritik, vitaminnya kan kritik, gizinya kritik," ujar Menkominfo Budi Arie dalam keterangannya pada Selasa, 13 Februari 2024.

Menkominfo menegaskan bahwa pemerintah tetap memegang teguh komitmen untuk tidak pernah mengekang kebebasan berpendapat. Namun, dia juga menekankan pentingnya masyarakat untuk dapat membedakan antara kritik, fitnah, dan hoaks saat menyampaikan pendapatnya di ruang publik, terutama di ruang digital.

"Kalau fitnah, nggak ada datanya, nggak ada faktanya. Kalau soal berbeda pendapat, kita sudah berbeda. Lawan kita kan ada empat, hoaks, ujaran kebencian, fitnah sama merendahkan martabat orang lain," jelasnya.

BACA JUGA:Timnas AMIN Minta Masyarakat Tunggu Hasil Real Count Pemilu 2024

BACA JUGA:KPU: 668 TPS Berpotensi Pemungutan Suara Susulan

Menteri Budi Arie menegaskan bahwa pemerintah senantiasa berupaya mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung dengan damai. Dia mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawal proses Pemilu dengan baik, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Menkominfo juga optimistis bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 akan meningkat dibandingkan dengan Pemilu 2019, yang mencapai 82 persen. Dia meyakini bahwa Pemilu 2024 akan berjalan dengan damai dan terhindar dari kecurangan yang menjadi perhatian masyarakat.

Lebih lanjut, Menteri Budi Arie mengharapkan peran positif dari media massa dalam mendukung Pemilu 2024 berlangsung dengan damai. Dia mengajak media massa untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

"Dalam acara tersebut, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong dan Stafsus Menteri Kominfo Sugiharto," tandasnya.