Mahfud MD: Kebijakan Efisiensi Anggaran Tidak Ada Masalah, Tapi Perlu Dikelola dengan Baik

BELITONGEKSPRES.COM - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini. Namun, ia menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Saya tidak termasuk bagian yang mempersoalkan efisiensi anggaran karena itu program pemerintah. Tapi tentu perlu diatur kembali agar tidak menimbulkan kegelisahan," kata Mahfud di Semarang, Sabtu, usai menghadiri Munas IKA UII Yogyakarta ke-6.

Mahfud menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pada dasarnya adalah langkah yang benar, tetapi tetap membutuhkan transparansi dan komunikasi yang jelas kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan secara konkret tujuan efisiensi ini dan kapan situasi ekonomi dapat kembali stabil.

"Yang dilakukan Pak Prabowo sudah benar, tetapi harus dijelaskan kepada rakyat supaya tidak menimbulkan kegelisahan," ujarnya.

BACA JUGA:Prabowo Tolak Dicalonkan 2029 Jika Gagal Jalankan Program Pemerintah

BACA JUGA:SBY Dukung Prabowo Pimpin Indonesia Selama 10 Tahun

Terkait dengan kebijakan pengangkatan staf khusus kementerian di tengah langkah efisiensi anggaran, Mahfud menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak pemerintah dan tidak memberikan tanggapan lebih lanjut.

Ia juga menyoroti bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah, terutama jika digunakan untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu dipastikan tidak berimbas negatif terhadap aspek lain, seperti meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai instansi.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui efisiensi APBN 2025 di sejumlah kementerian dan lembaga, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD.

Mahfud mengingatkan bahwa di tengah upaya penghematan anggaran, pemerintah perlu mengantisipasi dampak sosial yang bisa muncul, termasuk ketidakpastian bagi tenaga kerja yang terdampak kebijakan tersebut.  (antara)