Alarm Badai PHK dan Solusi Ekonomi Indonesia

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Minggu , 02 Feb 2025 - 21:46

Program Padat Karya Tunai melalui Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Kementerian PU dalam mewujudkan swasembada pangan--(ANTARA/HO - Kementerian PU)

JAKARTA – Gelombang ketidakpastian ekonomi global terus memberikan tekanan besar terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, serta kebijakan moneter yang ketat di berbagai negara memperburuk situasi bagi dunia usaha.

Akibatnya, tren pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali meningkat di awal tahun 2025 ini, menjadi tanda bahwa banyak perusahaan tengah berjuang menghadapi kondisi yang tidak mudah. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sepanjang 2024 tercatat 77.965 kasus PHK di Indonesia.

Sementara itu, kajian terbaru dari Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat di Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, Hartini Retnaningsih, memprediksi sekitar 280 ribu pekerja dari 60 perusahaan tekstil berisiko kehilangan pekerjaan tahun ini.

Fenomena ini menjadi alarm bagi pemerintah dan pelaku industri untuk mencari solusi dalam menjaga stabilitas tenaga kerja di tengah badai ekonomi global.

Beberapa faktor yang memicu gelombang PHK di antaranya adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengurangan subsidi pemerintah, serta meningkatnya premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Untuk mencegah PHK massal, pemerintah disarankan mengambil langkah strategis, seperti memperkuat kebijakan yang mendukung sektor industri yang berisiko mengalami PHK, meninjau kembali regulasi terkait persyaratan PHK, serta merancang kebijakan impor yang tidak merugikan produk dalam negeri.

Selain itu, dukungan terhadap ekspansi pasar internasional, kesiapan menghadapi dinamika geopolitik global, serta inovasi dalam pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) agar lebih efektif dan efisien juga menjadi langkah penting.

Komisi IX DPR RI pun didorong untuk memastikan pemerintah menerapkan kebijakan yang tepat demi menjaga kelangsungan usaha dan hubungan industrial yang sehat, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap pembinaan ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Bappenas telah mengingatkan bahwa lonjakan PHK ini bukan sekadar persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan memperlebar kesenjangan ekonomi. Dalam kondisi ini, strategi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi menjadi semakin krusial.

Industri Padat Karya

Gelombang PHK yang terjadi saat ini dipicu oleh berbagai faktor kompleks. Industri padat karya masih berjuang untuk pulih dari tekanan eksternal, seperti menurunnya permintaan ekspor akibat melemahnya daya beli global.

Sementara itu, sektor digital dan startup tengah memasuki fase konsolidasi setelah ekspansi besar-besaran selama pandemi. Proses efisiensi yang dilakukan banyak perusahaan di sektor ini turut memicu lonjakan PHK.

alarm badai phk dan solusi ekonomi indonesia                            jakarta – gelombang ketidakpastian ekonomi global terus memberikan tekanan besar terhadap sektor ketenagakerjaan di indonesia. perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, serta kebijakan moneter yang ketat di berbagai negara memperburuk situasi bagi dunia usaha.
akibatnya, tren pemutusan hubungan kerja (phk) kembali meningkat di awal tahun 2025 ini, menjadi tanda bahwa banyak perusahaan tengah berjuang menghadapi kondisi yang tidak mudah. berdasarkan data kementerian ketenagakerjaan (kemnaker), sepanjang 2024 tercatat 77.965 kasus phk di indonesia.
sementara itu, kajian terbaru dari analis legislatif ahli utama bidang kesejahteraan rakyat di pusat analisis keparlemenan badan keahlian dpr ri, hartini retnaningsih, memprediksi sekitar 280 ribu pekerja dari 60 perusahaan tekstil berisiko kehilangan pekerjaan tahun ini.
fenomena ini menjadi alarm bagi pemerintah dan pelaku industri untuk mencari solusi dalam menjaga stabilitas tenaga kerja di tengah badai ekonomi global.
beberapa faktor yang memicu gelombang phk di antaranya adalah kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn), pengurangan subsidi pemerintah, serta meningkatnya premi badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs).
baca juga:menguatnya rupiah di google dan ilusi digital yang menyesatkan
untuk mencegah phk massal, pemerintah disarankan mengambil langkah strategis, seperti memperkuat kebijakan yang mendukung sektor industri yang berisiko mengalami phk, meninjau kembali regulasi terkait persyaratan phk, serta merancang kebijakan impor yang tidak merugikan produk dalam negeri. 
selain itu, dukungan terhadap ekspansi pasar internasional, kesiapan menghadapi dinamika geopolitik global, serta inovasi dalam pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan (jkp) agar lebih efektif dan efisien juga menjadi langkah penting.
komisi ix dpr ri pun didorong untuk memastikan pemerintah menerapkan kebijakan yang tepat demi menjaga kelangsungan usaha dan hubungan industrial yang sehat, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap pembinaan ketenagakerjaan.
sebelumnya, bappenas telah mengingatkan bahwa lonjakan phk ini bukan sekadar persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan memperlebar kesenjangan ekonomi. dalam kondisi ini, strategi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi menjadi semakin krusial.
industri padat karya
gelombang phk yang terjadi saat ini dipicu oleh berbagai faktor kompleks. industri padat karya masih berjuang untuk pulih dari tekanan eksternal, seperti menurunnya permintaan ekspor akibat melemahnya daya beli global.
sementara itu, sektor digital dan startup tengah memasuki fase konsolidasi setelah ekspansi besar-besaran selama pandemi. proses efisiensi yang dilakukan banyak perusahaan di sektor ini turut memicu lonjakan phk.
baca juga:memperkuat kemitraan strategis dengan india
jika tidak diantisipasi dengan baik, tren phk ini berpotensi menekan daya beli masyarakat dan menciptakan dampak berantai pada perekonomian. konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi juga bisa ikut melemah.
untuk mencegah dampak lebih luas, pemerintah perlu memastikan agar pekerja yang terdampak phk tidak terjebak dalam jurang kemiskinan. salah satu langkah yang sudah diterapkan adalah memperkuat perlindungan sosial dengan sistem data yang lebih akurat dan responsif terhadap dinamika ekonomi.
program bantuan sosial seperti kartu prakerja, bantuan subsidi upah (bsu), dan perluasan jaminan kehilangan pekerjaan (jkp) menjadi instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja yang terdampak phk. program-program ini bertujuan memastikan mereka tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar sekaligus peluang untuk meningkatkan keterampilan.
namun, tantangan utamanya bukan hanya mempertahankan keberlanjutan program, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasarannya.
lebih dari itu, kebijakan jangka panjang yang perlu diperkuat adalah percepatan transformasi ekonomi, agar ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap guncangan global dapat dikurangi.
ketua asosiasi kader sosio-ekonomi strategis (akses), suroto, menilai bahwa diversifikasi ekonomi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan. menurutnya, indonesia tidak bisa terus bergantung pada industri manufaktur berbasis ekspor yang rentan terhadap fluktuasi global.
baca juga:bahaya fatherless terhadap tumbuh kembang remaja
sebagai alternatif, sektor ekonomi berbasis domestik seperti ekonomi kreatif, pertanian modern, dan pariwisata berkualitas tinggi perlu dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan baru. pendekatan ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja yang lebih tahan terhadap gejolak global, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional dalam jangka panjang.
di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa stabilitas makroekonomi merupakan fondasi utama dalam menghadapi ketidakpastian global. beberapa langkah strategis telah diambil, seperti menjaga inflasi tetap terkendali, menstabilkan nilai tukar rupiah, serta memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau, guna melindungi daya beli masyarakat dari tekanan lebih lanjut.
kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dapat memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tetap berkembang tanpa harus melakukan phk besar-besaran.
di tengah tantangan yang ada, pemerintah tetap optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia dapat mencapai angka yang tinggi, bahkan menargetkan hingga delapan persen dalam jangka menengah. meskipun angka ini terkesan ambisius di tengah kondisi global yang tidak menentu, pencapaiannya tetap memungkinkan dengan percepatan investasi dan inovasi di sektor produktif.
reformasi birokrasi yang telah berjalan harus terus diperkuat agar proses perizinan usaha lebih efisien dan kepastian hukum bagi investor semakin jelas. selain itu, sektor hilirisasi sumber daya alam memiliki potensi besar sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, asalkan dijalankan dengan strategi yang tepat.
digitalisasi juga berperan penting dalam mendorong ketahanan ekonomi. ekonomi berbasis digital telah membuktikan kemampuannya menghadapi berbagai krisis, dan indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama di kawasan.
baca juga:100 hari kerja pemerintah dalam penanggulangan bencana alam
semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) yang terintegrasi ke dalam ekosistem digital akan membuat rantai ekonomi lebih inklusif. hal ini juga membuka peluang baru bagi tenaga kerja yang terdampak phk, sehingga mereka tetap dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
konektivitas ekonomi
di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur digital, akses pembiayaan, dan literasi digital dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. hal ini penting agar semua sektor ekonomi, terutama usaha kecil dan menengah, dapat berkembang di tengah perubahan global.
selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas ekonomi menjadi langkah strategis yang tidak bisa diabaikan. investasi di sektor transportasi, energi, dan telekomunikasi tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung, tetapi juga meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.
dengan akses yang lebih baik ke pasar, pelaku usaha di berbagai daerah memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih banyak.
namun, di balik semua strategi ini, yang terpenting adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap masa depan ekonomi.
narasi yang terlalu pesimistis mengenai ancaman phk dan perlambatan ekonomi justru dapat memperburuk situasi dengan meningkatkan ketidakpastian. sebaliknya, pendekatan yang lebih konstruktif dengan menyoroti peluang dan langkah konkret yang sudah serta akan diambil pemerintah dapat memberikan dorongan psikologis bagi dunia usaha dan masyarakat luas.
baca juga:tukang gendang, penjaga tradisi 'gawai penganten' belitong
sejarah telah menunjukkan bahwa indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang luar biasa. dari krisis moneter 1998, krisis global 2008, hingga pandemi covid, perekonomian indonesia selalu mampu bangkit dari tekanan besar dan kembali tumbuh.
dengan kebijakan yang tepat dan eksekusi yang disiplin, target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap dapat dicapai. pada saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat yang terdampak phk memiliki peluang untuk bangkit dan berkembang.
tantangan ini bukan sekadar ujian, tetapi juga momentum untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing di masa depan. (antara/ hanni sofia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 3 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan