Insiden Keracunan di Sukoharjo: BPOM Menanti Keterlibatan Resmi dalam Program MBG

BELITONGEKSPRES.COM - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyatakan bahwa BPOM siap berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun saat ini mereka masih menunggu pelibatan secara formal melalui Badan Gizi Nasional (BGN). 

Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap insiden keracunan yang melibatkan puluhan anak SD di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang diduga akibat mengonsumsi menu MBG.

Taruna menjelaskan bahwa BPOM tidak dapat terlibat langsung tanpa adanya dasar hukum yang jelas, seperti aturan, surat tugas, atau nota kesepahaman (MoU). “Segala penggunaan anggaran negara harus ada perintah yang sah, sehingga kami menunggu MoU yang belum tuntas. Setiap kegiatan di lapangan harus dipertanggungjawabkan, karena dana yang digunakan berasal dari anggaran negara,” ujar Taruna di Jakarta, Kamis.

BPOM mencatat bahwa dalam proposal awal, ada 19 jenis pekerjaan yang akan dilakukan untuk mendukung BGN dalam pelaksanaan MBG. Dengan adanya MoU formal, BPOM dapat melanjutkan kontribusinya secara lebih efektif, terutama dalam pencegahan insiden keracunan pangan serupa di masa mendatang.

BACA JUGA:Prabowo Gelar Rapat Terbatas untuk Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

BACA JUGA:Mendikdasmen Segera Rilis Surat Edaran Pembelajaran Selama Bulan Ramadan, Libur Atau Tidak?

Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa insiden keracunan di Sukoharjo disebabkan oleh kesalahan teknis dalam pengolahan ayam yang menjadi bagian dari menu MBG. Setelah gejala keracunan muncul, ayam yang terkontaminasi segera ditarik dan diganti dengan telur.

Insiden tersebut mendapat perhatian serius dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, yang memastikan bahwa penanganan kejadian ini dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP). “Sekolah melaporkan insiden ini kepada SPPG dan puskesmas, kemudian makanan segera ditarik dan diganti dengan menu lain,” kata Hasan.

SPPG, sebagai satuan yang mengelola dapur umum untuk program MBG, memastikan standar operasional yang ketat, termasuk kewajiban menyimpan sampel makanan selama 2x24 jam untuk mengantisipasi potensi masalah. 

Hasan menambahkan bahwa kejadian ini akan menjadi evaluasi penting bagi BGN dalam meningkatkan kualitas dan keamanan program MBG yang merupakan prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.(ant)