Bongkar Polemik Kerugian Lingkungan Rp271 Triliun, Andi Kusumah: Kami Tidak Pro Koruptor

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Senin , 13 Jan 2025 - 23:28

Pengacara asal Bangka Belitung, Dr Andi Kusumah (kiri)-Ist-

bongkar polemik kerugian lingkungan rp271 triliun, andi kusumah: kami tidak pro koruptor                            pangkalpinang, belitongekspres.com - laporan polisi yang diajukan oleh pengacara asal bangka belitung (babel), dr andi kusumah, terhadap prof bambang hero saharjo terkait perhitungan kerugian kerusakan lingkungan sebesar rp271 triliun memicu polemik. 
pertanyaan terkait kerusakan lingkungan yang dijadikan kasus korupsi tersebut bahkan menimbulkan persepsi bahwa andi kusumah dan timnya dianggap mendukung koruptor. namun, andi kusumah membantah tuduhan tersebut. 
"kami tidak pro koruptor. kami sepakat memberantas koruptor. tetapi ini terkait kerusakan lingkungan, bukan korupsi uang negara. ingat, tambang ada di seluruh wilayah indonesia, bukan hanya tambang timah," kata andi kusumah, senin 13 januari 2025.
"jika kerusakan lingkungan dijerat dengan pasal korupsi, maka semua daerah dengan tambang, termasuk tambang batu bara, juga bisa dijerat dengan pasal korupsi," sambung pengacara asal babel tersebut.
baca juga:8 truk timah ilegal dari belitung diamankan mabes tni al, ini kata danlanal babel
kritik terhadap kesaksian bambang hero
andi kusumah juga menyoroti sikap prof bambang hero yang dinilai tidak etis dalam menjalankan tugasnya sebagai saksi ahli. menurutnya, bambang hero menunjukkan sikap tidak menghormati persidangan saat menolak menjawab pertanyaan majelis hakim dengan alasan "malas menjawab."
"dengan sikap seperti itu, bambang hero sudah melanggar sumpah jabatan. sebagai saksi ahli, dia seharusnya menjawab dan memberikan keterangan. bukankah dia punya imunitas?" tegasnya.
prosedur penunjukan saksi ahli
andi juga mempertanyakan prosedur penunjukan prof. bambang hero sebagai saksi ahli oleh penyidik. berdasarkan pasal 4 ayat 2 peraturan menteri lingkungan hidup nomor 7 tahun 2014, saksi ahli seharusnya ditunjuk oleh pejabat eselon i yang bertanggung jawab di bidang penataan hukum lingkungan di instansi pusat atau pejabat eselon ii di instansi daerah.
polemik ini menunjukkan adanya perdebatan serius mengenai pendekatan hukum terhadap kerusakan lingkungan, terutama jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.
baca juga:vonis & pengakuan harvey moeis: pedihnya dampak korupsi timah bagi warga babel
hanya upah lebur, tapi dituntut rp2,2 triliun
pernyataan andi kusumah kali ini menyoroti kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan (iup) pt timah periode 2015-2022. kasus ini telah menyeret sejumlah terdakwa yang semuanya divonis bersalah dengan hukuman beragam, termasuk klien andi, suwito gunawan alias awi.
awi, yang merupakan komisaris pt stanindo inti perkasa (sip), dijatuhi hukuman 8 tahun penjara atas perkara korupsi tata niaga komoditas timah. selain itu, awi juga didenda rp1 miliar dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar rp2,2 triliun.
fakta ironis
menurut andi kusumah, keputusan ini sangat ironis. pasalnya, selama bekerja sama dengan pt timah, awi tidak pernah melakukan aktivitas penambangan. perannya terbatas pada pengelolaan atau "upah lebur" dalam proses penglogaman timah. awi pun selalu mematuhi komitmen yang telah disepakati dengan pt timah.
"ironisnya, dari upah kerja sebesar rp2,2 triliun, justru itulah yang harus dikembalikan sebagai uang pengganti," ujar andi kusumah menyoroti ketidaksesuaian keputusan tersebut.
baca juga:oknum aparat disebut terlibat penyelundupan timah, ini respon polres belitung 
kasus ini menimbulkan perdebatan di kalangan hukum, mengingat keputusan pengadilan dianggap tidak sebanding dengan peran awi dalam tata niaga timah.
kewenangan penghitungan kerugian negara: bpk atau ahli?
guru besar hukum pidana universitas padjadjaran (unpad), romli atmasasmita, menegaskan bahwa penghitungan kerugian negara seharusnya menjadi kewenangan badan pemeriksa keuangan (bpk), sesuai amanat undang-undang dasar (uud) 1945. pernyataan ini disampaikan dalam kesaksiannya pada salah satu sidang perkara terkait tata niaga timah.
pandangan ini bertentangan dengan klaim prof bambang hero saharjo, yang menyatakan dirinya memiliki kompetensi untuk menghitung kerugian.
selain itu, nama bambang hero bukan pertama kalinya menjadi sorotan akibat hasil kajiannya. sebelumnya, warga bangka belitung telah melakukan unjuk rasa dan gugatan atas kajian kerugian lingkungan yang ia lakukan.
baca juga:korupsi komoditas timah babel: kejagung periksa 2 karyawan pt timah
metode penghitungan yang dipertanyakan
metode penghitungan kerugian negara sebesar rp300 triliun dalam kasus timah oleh bambang hero dinilai tidak jelas dan dipertanyakan akurasinya. bahkan, hasil hitungan tersebut langsung diadopsi oleh bpkp tanpa melalui proses pengecekan atau audit ulang.
kuasa hukum terdakwa mochtar riza pahlevi, junaedi saibih, juga mengungkapkan keraguannya terhadap kajian tersebut. "sejak awal, ada dugaan kuat bahwa hasil kajian prof. bambang hero sudah keliru, baik secara prosedural maupun akademik," ujarnya.
junaedi menegaskan, dugaan kesalahan ini tidak hanya melibatkan bambang hero tetapi juga pihak kejaksaan agung atau jaksa penuntut umum (jpu) yang mengandalkan kajian tersebut untuk menghitung kerugian negara.
pandangan kritis terhadap penghitungan kerugian negara dalam kasus tata niaga timah ini didasarkan pada tidak adanya keterlibatan bpk dalam proses tersebut. 
baca juga:identitas pemilik 17 ton timah ilegal tangkapan polres belitung mulai terungkap, ada sejumlah nama
selain itu, laporan hasil analisa yang sering disebutkan dalam persidangan tidak pernah diungkap secara terbuka atau dilampirkan sebagai barang bukti. padahal, dalam kasus tindak pidana korupsi, bukti kerugian keuangan negara merupakan elemen utama.
prof bambang hero saharjo, yang dihadirkan sebagai saksi ahli, juga dinilai gagal memberikan rincian penghitungan kerugian negara dalam kajiannya. 
hal ini semakin memperkuat kesan bahwa baik bambang hero maupun badan pengawasan keuangan dan pembangunan atau bpkp tidak mampu memberikan penjelasan komprehensif mengenai kerugian lingkungan yang mencapai rp271 triliun.
putusan pengadilan yang tidak rinci
kuasa hukum terdakwa mochtar riza pahlevi, junaedi saibih, mengungkapkan bahwa hasil putusan pengadilan dalam sidang sebelumnya juga tidak merinci atau menjelaskan dasar pertimbangan nilai kerugian negara sebesar rp300 triliun. "hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa hasil kajian tersebut sejak awal tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegas junaedi.
baca juga:polres belitung tetapkan sopir sebagai tersangka timah ilegal, polisi diminta usut pemiliknya
ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai akurasi dan validitas penghitungan kerugian negara, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penanganan kasus-kasus besar seperti ini. (babel pos)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 14 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan