Mendikdasmen dan Kemendes PDT Kolaborasi Wujudkan Wajib Belajar 13 Tahun

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian untuk mendukung implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun. 

Ia menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk memastikan setiap desa memiliki akses terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD), terutama melalui program "Satu Desa Satu PAUD."

Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa kolaborasi ini dirancang untuk menjawab tantangan penyediaan pendidikan bagi anak usia dini sebelum mereka memasuki jenjang sekolah dasar (SD). Dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kedua kementerian diminta bersinergi demi memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan berkesinambungan.

"Program ini tak hanya menjadi tanggung jawab Kemendes PDT, tetapi juga bagian dari kebijakan pendidikan nasional. Kami akan mendukung dengan memastikan intervensi yang diperlukan, termasuk pendataan kebutuhan, renovasi fasilitas, hingga penyediaan sarana pembelajaran," ujar Abdul Mu’ti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis.

BACA JUGA:Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Bertaubat, Diminta Kembalikan Uang Negara Secara Diam-diam

BACA JUGA:Universitas Hasanuddin Siapkan Jalur Khusus bagi Mahasiswa Difabel di SNPMB 2025

Bagi desa-desa yang sudah memiliki lembaga PAUD, pemerintah berencana memberikan dukungan afirmasi, termasuk kepada lembaga swasta yang telah beroperasi. Namun, untuk desa yang belum memiliki satuan pendidikan anak usia dini, pendirian fasilitas baru akan menjadi prioritas dengan intervensi dari Kemendes PDT.

"Jika di suatu desa sudah ada PAUD yang dikelola masyarakat, kami cukup memberikan afirmasi. Namun, bagi desa tanpa satuan pendidikan, pembangunan PAUD baru menjadi fokus utama," tambahnya.

Strategi ini juga sejalan dengan agenda prioritas pemerintah untuk lebih mengutamakan renovasi dan rehabilitasi sekolah yang sudah ada daripada membangun sekolah baru. Abdul Mu’ti menyebut bahwa pendekatan ini memungkinkan percepatan layanan pendidikan karena memanfaatkan infrastruktur dan sistem yang sudah berjalan di masyarakat.

Forum diskusi yang bertajuk "Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045: Pendidikan Berkualitas yang Merata" tersebut juga menjadi momentum untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia.

Abdul Mu’ti optimistis bahwa sinergi antarkementerian dan dukungan dari masyarakat akan mempercepat tercapainya visi pendidikan yang merata dan berkualitas, sejalan dengan target Indonesia Emas 2045. (ant)