CORE Indonesia: Insentif Saja Tidak Cukup Atasi Dampak Kenaikan PPN, Diperlukan Pendekatan Holistik

BELITONGEKSPRES.COM - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen menimbulkan tantangan besar bagi perekonomian nasional, terutama bagi sektor industri dan daya beli masyarakat. 

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai bahwa pemberian insentif oleh pemerintah, meskipun penting, masih belum cukup untuk mengatasi dampak dari kebijakan ini. Ia menegaskan perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk menjawab persoalan mendasar yang ada.

Faisal menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah menurunnya permintaan domestik akibat menyusutnya jumlah kelas menengah sebagai pendorong konsumsi utama dalam negeri. Salah satu kebijakan insentif seperti diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pengguna daya 450-2200 VA dinilai sudah tepat sasaran. 

Namun, menurutnya, durasi pelaksanaan insentif yang hanya dua bulan terlalu singkat untuk memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian.

BACA JUGA:Bank Indonesia: PPN 12 Persen Tidak Berpengaruh Besar pada PDB dan Inflasi

BACA JUGA:Kementan Optimis Pencapaian Swasembada Pangan 2027 di Bawah Kepemimpinan Prabowo

Di sisi lain, Faisal juga menyoroti kondisi sektor industri padat karya, seperti tekstil dan alas kaki, yang telah lama terpuruk. Ia menyatakan bahwa meskipun pemerintah memberikan insentif khusus untuk sektor ini, lemahnya daya beli masyarakat membuat efeknya menjadi terbatas. 

Jika tidak ada langkah konkret untuk mendorong permintaan dalam negeri, kenaikan PPN berpotensi meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.

Selain insentif, Faisal menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi produk-produk lokal dari persaingan tidak sehat dengan barang impor, terutama dari China. Berdasarkan kajian CORE, banyak barang impor dari China yang dijual jauh lebih murah, bahkan kurang dari separuh harga produk dalam negeri. 

Kondisi ini diperburuk oleh praktik subsidi, dumping, dan masuknya barang secara ilegal. Faisal mendesak pemerintah untuk memperketat kontrol terhadap barang impor agar produk lokal tetap dapat bersaing di pasar domestik.

Faisal juga menekankan perlunya kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, pelaku UMKM, dan masyarakat, untuk memastikan kebijakan yang lebih efektif. 

BACA JUGA:Menko Airlangga: Insentif Sebagai Solusi Kelas Menengah Hadapi Kenaikan PPN

BACA JUGA:LPS: Kenaikan PPN Berpotensi Pengaruhi Perilaku Manabung Masyarakat

Menurutnya, diperlukan perencanaan jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada pemberian insentif sementara, tetapi juga mencakup perlindungan pasar, penguatan daya beli masyarakat, dan pengembangan industri lokal.