PWNU Jakarta Setuju Pemilihan Kepala Daerah Dikembalikan ke DPRD

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Sabtu , 14 Dec 2024 - 13:56

Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan pada peringatan puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2024. --Antara

pwnu jakarta setuju pemilihan kepala daerah dikembalikan ke dprd                            belitongekspres.com - pwnu jakarta mendukung usulan presiden prabowo subianto untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui dprd. 
ketua pwnu jakarta, kh samsul maarif, menyatakan bahwa evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan pilkada langsung sangat diperlukan karena sistem ini dianggap memiliki sejumlah tantangan serius.
kh samsul maarif menjelaskan bahwa pelaksanaan pilkada langsung sering kali menimbulkan kompleksitas yang tidak hanya menyulitkan secara teknis, tetapi juga memicu konflik di tingkat masyarakat. 
selain itu, sistem ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, yang menurutnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. "pelaksanaan pilkada langsung perlu dikaji ulang. 
baca juga:dinilai terlau mahal, prabowo usulkan kepala daerah dipilih dprd untuk efisiensi
baca juga:jasa titipan jadi modus baru rokok ilegal, ini tanggapan djbc
banyak konflik yang terjadi di daerah, terutama di wilayah yang mengadakan pemilihan wali kota atau bupati secara langsung," ujar samsul dalam konferensi pers di kantor pwnu jakarta pada jumat, 13 desember.
ia menambahkan bahwa meskipun jakarta tidak memiliki pemilihan wali kota atau bupati, daerah-daerah lain sering menghadapi konflik berkepanjangan akibat pilkada langsung. hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini mungkin belum sepenuhnya cocok dengan kondisi sosial dan politik di indonesia. pwnu jakarta berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi total terhadap sistem ini untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan bangsa.
sebelumnya, presiden prabowo subianto juga menyuarakan pandangan serupa. dalam acara hut ke-60 partai golkar di sentul, bogor, prabowo mengkritik sistem pilkada langsung karena dianggap terlalu membebani anggaran negara. 
ia menyebut bahwa biaya yang dihabiskan untuk menyelenggarakan pilkada langsung bisa mencapai puluhan triliun rupiah dalam waktu yang sangat singkat. menurutnya, anggaran sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk program-program prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, dan perbaikan irigasi.
baca juga:3 amanat presiden prabowo jadi fokus bp haji dalam penyelenggaraan ibadah haji di indonesia
baca juga:bpom musnahkan bahan baku obat berbahaya senilai ratusan miliar di semarang
prabowo juga menyebutkan bahwa sistem pemilihan kepala daerah melalui dprd lebih efisien, seperti yang diterapkan di beberapa negara tetangga, termasuk malaysia, singapura, dan india. pendekatan ini dinilai tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga mampu menjaga stabilitas politik di tingkat daerah.
pwnu jakarta menilai bahwa usulan ini merupakan langkah penting untuk mereformasi sistem politik di indonesia. kh samsul maarif menegaskan pentingnya mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak untuk menciptakan sistem yang lebih baik di masa depan. 
"kami menyarankan pemerintah pusat untuk benar-benar melakukan evaluasi total terhadap pilkada pada tahun-tahun mendatang," tegasnya. (beritasatu)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 18 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan