Ketika Iklim Menjadi Risiko Ekonomi, Alarm Bagi Indonesia

Pasar asuransi global telah merespons lebih cepat dibandingkan pemerintah. Di berbagai negara, perusahaan asuransi menarik diri dari wilayah-wilayah berisiko tinggi.

Fenomena serupa mulai terlihat di Indonesia, terutama di daerah rawan banjir dan pesisir. Premi asuransi properti meningkat, sementara cakupan perlindungan menyempit.

Akibatnya, rumah tangga dan pemerintah daerah harus menanggung sendiri kerugian akibat bencana. Ini adalah bentuk “harga pasar” atas kegagalan adaptasi. Ketika risiko tidak dikelola, biaya akhirnya jatuh pada masyarakat luas dan APBN.

Bioekonomi menawarkan pelajaran penting bagi Indonesia. Secara global, nilai bioekonomi, saat ini diperkirakan sekitar US$4 triliun dan diproyeksikan tumbuh menjadi US$30 triliun pada 2050, atau sekitar 30 persen PDB global, saat ini.

Indonesia, dengan hutan tropis, keanekaragaman hayati, dan sumber daya hayati laut yang sangat besar, berada pada posisi strategis. Peluang ini hanya dapat dimanfaatkan jika pengelolaan alam dilakukan secara berkelanjutan. Hutan bukan sekadar sumber kayu atau lahan perkebunan, melainkan infrastruktur ekonomi yang menjaga stabilitas iklim, ketersediaan air, dan produktivitas pertanian.

BACA JUGA:Agar Martabat Masyarakat Tak Tergerus Bansos

Banjir besar di Sumatera memperlihatkan dengan jelas biaya dari kegagalan tersebut. Ketika hutan di daerah aliran sungai rusak, kemampuan tanah menyerap air menurun drastis. Hujan lebat yang seharusnya menjadi berkah berubah menjadi bencana.

Jalan nasional terputus, pelabuhan terganggu, dan rantai pasok pangan tersendat. Dampaknya terasa hingga ke kota-kota besar melalui kenaikan harga pangan dan inflasi daerah.

Bank Indonesia mencatat bahwa gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem berkontribusi signifikan terhadap volatilitas inflasi pangan, yang pada beberapa periode menyumbang lebih dari 60 persen inflasi bulanan.

Realitas ini menunjukkan bahwa adaptasi iklim bukan pilihan moral, melainkan kebutuhan ekonomi. Investasi dalam pengendalian banjir, restorasi hutan, perlindungan mangrove, dan sistem peringatan dini jauh lebih murah dibandingkan biaya pemulihan, pascabencana.

Studi global menunjukkan bahwa setiap satu dolar yang diinvestasikan untuk adaptasi dapat menghemat empat hingga tujuh dolar kerugian di masa depan. Dalam konteks Indonesia, peningkatan anggaran adaptasi dari sekitar 0,3 persen PDB menjadi 1 persen PDB per tahun dapat secara signifikan menurunkan kerugian ekonomi akibat bencana iklim.

Tekanan ekonomi akibat perubahan iklim pada akhirnya akan memaksa perubahan kebijakan, suka atau tidak. Sejarah menunjukkan bahwa transformasi besar jarang dipicu oleh argumen moral semata.

Perang dingin berakhir, bukan karena kesadaran etis, tetapi karena biaya perlombaan senjata tidak lagi dapat ditanggung. Apartheid runtuh, ketika dunia usaha memutuskan bahwa sistem tersebut merugikan secara ekonomi. Hal serupa, kini terjadi pada ekonomi berbasis bahan bakar fosil dan eksploitasi alam yang tidak berkelanjutan.

BACA JUGA:Indonesia Memasuki Era Teknologi Bawah Air

Bagi Indonesia, pertanyaannya bukan apakah perubahan ini akan terjadi, melainkan apakah kita akan memimpin atau tertinggal. Jika kebijakan terus tertinggal dari realitas ekonomi dan ekologi, biaya yang harus dibayar akan semakin besar: utang meningkat, pertumbuhan melambat, dan ketimpangan sosial melebar.