Restrukturisasi Utang Whoosh dan Pergeseran Kerja Sama Infrastruktur
Calon penumpang Kereta Cepat Whoosh berfoto dengan latar belakang bendera Merah Putih di Peron Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur, Minggu (17/8/2025). PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memberikan souvenir kepada penumpang dan membentangkan ben-Fakhri Hermansyah-ANTARA FOTO
Kawasan di sekitar Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai TOD. Dengan pertumbuhan kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung, nilai tanah di sekitar jalur pun meningkat.
Jika pemerintah dapat menjamin kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan kebijakan yang stabil, maka, baik investor Tiongkok, pengembang lokal, maupun modal internasional akan tertarik.
Namun, Indonesia perlu menghindari dua jebakan: perilaku oportunistik pemerintah daerah yang menyebabkan tata ruang kacau, serta spekulasi properti berlebihan yang menciptakan “kota hantu” baru.
Pendekatan yang lebih realistis adalah pengembangan bertahap, dimulai dari Stasiun Halim yang memiliki nilai komersial tertinggi. Setelah membangun satu contoh sukses, model ini dapat diperluas ke lokasi lain.
Selain properti, TOD juga dapat mencakup kawasan industri, pusat logistik, dan fasilitas konvensi, agar benar-benar menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru.
Evolusi Model Kerja Sama Infrastruktur
Pengalaman Whoosh telah mendorong penyempurnaan model kerja sama infrastruktur luar negeri Tiongkok —sebuah evolusi alami, bukan koreksi.
BACA JUGA:Menjaga Efisiensi Fiskal di Era Pemerintahan Baru
Sebelumnya, proyek-proyek Tiongkok berfokus pada konstruksi dan menyerahkan operasi sepenuhnya kepada tuan rumah setelah selesai. Kasus Whoosh menunjukkan keterbatasan pendekatan ini. Negara berkembang dapat meningkatkan kemampuan konstruksi melalui transfer teknologi, tetapi butuh waktu lebih lama untuk menguasai operasi.
Karena itu, ke depan, Tiongkok dapat terus berpartisipasi pada tahap operasi melalui joint venture, manajemen berbagi, dan pembagian hasil—tentu dengan tetap menghormati kedaulatan negara tuan rumah.
Dari kesepakatan bilateral ke kolaborasi multilateral.
Jika restrukturisasi utang Whoosh dapat dilakukan dalam kerangka lembaga seperti AIIB atau ADB, hasilnya akan lebih transparan dan kredibel. Lembaga-lembaga ini dapat menyediakan penilaian independen dan dukungan teknis. Tiongkok juga telah mendorong AIIB untuk lebih aktif dalam proyek “Belt and Road”, yang akan memperkuat tata kelola dan reputasi internasional proyek.
Transformasi yang lebih mendalam adalah kesadaran bahwa modal dan teknologi saja tidak cukup. Tiongkok perlu membantu negara mitra membangun kapasitas kelembagaan, termasuk manajemen proyek, operasi, dan pengembangan pasar.
BACA JUGA:Kilas Balik 8 Kasus Korupsi Fenomenal Dibongkar Pemerintahan Prabowo
Ini bisa dilakukan melalui pusat pelatihan regional, pengiriman ahli jangka panjang, serta program beasiswa bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar manajemen perkeretaapian di Tiongkok.
Menafsir Ulang Modernisasi
Kasus Whoosh menyoroti ketegangan antara hak negara berkembang untuk mengejar modernisasi dan batasan objektif realitas.
Indonesia, dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan populasi lebih dari 280 juta, berhak menentukan jalur pembangunannya sendiri. Kereta cepat bukan sekadar alat transportasi, tetapi simbol kapasitas industri, kemajuan teknologi, dan citra nasional.