Menelisik Prinsip Keadilan Pajak Ditanggung Pemerintah

Reporter: Dr. M. Lucky Akbar |

Editor: |

Selasa , 26 Aug 2025 - 21:04

Petugas melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jakarta, Kamis (25/7/2024). Kemenko Perekonomian optimistis penerapan pelaporan pajak melalui Core Tax Administration System (CTAS) sebagai pembaruan pelaporan pajak -Erlangga Bregas Prakoso/Spt-ANTARA FOTO

Indonesia berada di posisi tengah: pajak pejabat tetap dibayar ke kas negara atau disebut dengan netral fiskal tetapi pembayarannya ditransfer melalui pos belanja APBN agar take-home pay pejabat tidak berkurang.

Secara akuntansi, negara tidak kehilangan penerimaan. Namun, dari sudut pandang publik, kebijakan ini terlihat seperti pengecualian apalagi ketika masyarakat umum merasakan beban pajak secara langsung.

Menjaga Keadilan dan Transparansi

Publik memang kerap bertanya-tanya soal seberapa besar anggaran yang dikeluarkan negara untuk menanggung pajak para pejabat. Dari sudut pandang keuangan negara, kebijakan ini tidak sampai “menggerus” kas negara.

Meski begitu, perdebatan soal keadilan tetap relevan, sebab persoalan pajak bukan hanya soal angka, melainkan juga soal legitimasi sosial. Untuk itu, agar kebijakan ini tidak menimbulkan polemik berulang, pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah korektif.

Pertama, transparansi anggaran mutlak diperlukan dengan mempublikasikan secara rutin besaran alokasi pajak pejabat DTP, sehingga publik dapat menilai signifikansinya terhadap APBN.

Kedua, reformulasi skema bisa dipertimbangkan, misalnya dengan mengganti pola DTP menjadi tunjangan tambahan yang dikenakan pajak secara normal. Dengan cara ini, take home pay pejabat tetap terjaga, tetapi publik melihat pajak benar-benar dipotong dari gaji.

Ketiga, komunikasi publik perlu diperkuat agar masyarakat memahami bahwa pajak pejabat tidak pernah hilang dari kas negara, melainkan hanya diatur dengan mekanisme berbeda.

Terakhir, prinsip keadilan harus menjadi fondasi utama. Pajak tidak cukup hanya adil secara administrasi, tetapi juga harus terasa adil di mata masyarakat. Jika prinsip ini dijaga, maka kepatuhan pajak tidak lagi semata kewajiban formal, melainkan tumbuh sebagai kesadaran kolektif.

Pada akhirnya, legitimasi sistem perpajakan akan semakin kokoh jika pemerintah mampu memastikan bahwa setiap kebijakan termasuk soal pajak pejabat yang ditanggung negara berjalan transparan, konsisten, dan adil. (ant)

Oleh: Dr. M. Lucky Akbar

Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Kementerian Keuangan

menelisik prinsip keadilan pajak ditanggung pemerintah                            dalam diskursus publik, sebagian masyarakat menganggap kebijakan pajak pejabat yang ditanggung pemerintah (dtp) sebagai bentuk privilese yang mengistimewakan pejabat negara, dan seolah-olah menjadi terbebas dari kewajiban membayar pajak.
narasi yang muncul di ruang publik pun sering kali bersifat simplistis: "mengapa rakyat kecil dipotong pajaknya, sementara pajak pejabat justru dibayarkan negara?"
pertanyaan tersebut mencerminkan adanya kegelisahan publik atas keadilan sistem perpajakan, terutama dalam konteks ketimpangan ekonomi dan beban fiskal negara.
jika ditelisik lebih jauh, polemik ini bukan semata soal hilangnya penerimaan negara. secara teknis, pajak pejabat yang ditanggung pemerintah tetap masuk ke kas negara. hanya alur pembayarannya yang berbeda, yakni melalui pos belanja khusus dalam apbn. artinya, negara tidak mengalami revenue loss.
baca juga:anomali penggunaan ai di kalangan pelajar
namun, problem yang mengemuka lebih terkait dengan persepsi keadilan. rakyat melihat adanya perbedaan perlakuan: masyarakat umum harus rela menerima gaji bersih setelah dipotong pajak, sedangkan pejabat tetap menikmati gaji penuh tanpa pengurangan.
konteks ekonomi indonesia semakin memperkuat sensitivitas isu ini. data kementerian keuangan mencatat bahwa rasio pajak indonesia pada 2024 hanya mencapai 10,18 persen terhadap produk domestik bruto (pdb), jauh di bawah rata-rata negara oecd (organisation for economic co-operation and development) yang berada di kisaran 33 persen.
di sisi lain, tingkat ketimpangan pendapatan (rasio gini) indonesia pada maret 2024 berada di angka 0,388, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan distribusi pendapatan. dalam kondisi seperti ini, kebijakan pajak bagi pejabat negara menjadi sorotan tajam karena dianggap bertolak belakang dengan semangat pemerataan.
selain itu, belanja pegawai pemerintah pusat pada 2024 mencapai rp257,2 triliun atau sekitar 8,6 persen dari total belanja negara. dari angka tersebut, sebagian dialokasikan untuk skema pajak dtp.
baca juga:bencana kelaparan gaza: potret kegagalan kemanusiaan global
meskipun porsi dtp relatif kecil dibandingkan total belanja pegawai, simbolismenya besar: publik menilai negara memberikan “fasilitas fiskal” bagi pejabat, sementara masyarakat umum harus berjuang di tengah tekanan harga dan kewajiban pajak yang tidak bisa dihindari.
dengan demikian, persoalan utama bukanlah pada hilangnya penerimaan negara akibat skema dtp, melainkan pada legitimasi moral dan rasa keadilan yang muncul di ruang publik.
tulisan ini akan mengurai lebih dalam bagaimana mekanisme pajak pejabat dtp bekerja, logika fiskal yang melatarbelakanginya, serta bagaimana kebijakan ini dapat dikaitkan dengan prinsip keadilan pajak yang menjadi fondasi legitimasi sistem perpajakan modern.
mekanisme
secara teknis, pejabat negara maupun aparatur sipil negara (asn) tetap memiliki kewajiban perpajakan yang sama sebagaimana pekerja swasta. mereka dikenakan pajak penghasilan (pph pasal 21) dengan tarif progresif sesuai ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan (uu pph).
perbedaan muncul bukan pada tarif, melainkan pada siapa yang menanggung beban potongan pajak tersebut. dalam praktik umum, pajak dipotong langsung dari gaji pekerja sehingga mengurangi jumlah yang diterima.
baca juga:fintech, ai, dan perlindungan konsumen di era keuangan inklusif
sementara dalam skema pajak ditanggung pemerintah (dtp) untuk pejabat, potongan pajak tersebut tidak mengurangi take home pay mereka. pemerintah menyiapkan alokasi anggaran tersendiri untuk menanggung jumlah tersebut, dan tetap menyetorkannya penuh ke kas negara.
untuk memahaminya, mari gunakan ilustrasi sederhana. seorang pejabat dengan gaji rp20 juta per bulan, secara perhitungan pajak dikenakan kewajiban sebesar rp2 juta. jika menggunakan mekanisme umum, maka gaji bersih yang diterima pejabat itu adalah rp18 juta karena rp2 juta dipotong dari gaji dan disetorkan langsung ke kas negara.
namun, dalam skema dtp, pejabat tetap menerima gaji penuh rp20 juta. pemerintah kemudian menambahkan dana sebesar rp2 juta dari pos anggaran khusus untuk disetorkan ke kas negara. dengan demikian, negara tetap menerima rp2 juta pajak, persis sama dengan mekanisme umum.
perbedaan hanya terletak pada alur arus dana. dalam mekanisme biasa, sumber pembayaran pajak berasal dari pemotongan gaji individu, sedangkan dalam skema dtp, sumber pembayaran berasal dari belanja pemerintah yang dialokasikan di apbn. artinya, dari sisi penerimaan negara, tidak ada pengurangan. pajak tetap masuk, tetapi jalur pembayarannya berbeda.
itulah mengapa secara akuntansi fiskal, skema dtp lebih tepat dipahami sebagai bentuk kompensasi pemerintah terhadap pejabat negara agar take home pay mereka tidak berkurang akibat kewajiban formal perpajakan, tanpa mengubah jumlah setoran pajak yang diterima kas negara.
baca juga:indonesia darurat judi online!
netralitas fiskal dan prinsip keadilan pajak
dari perspektif akuntansi fiskal, pajak pejabat yang ditanggung pemerintah (dtp) sering disebut sebagai kebijakan yang netral fiskal. alasannya sederhana: uang negara yang dikeluarkan sebagai belanja untuk membayar pajak pejabat, pada akhirnya kembali lagi ke kas negara dalam bentuk penerimaan pajak. tidak ada yang hilang secara substansi.
skemanya mirip dengan sebuah siklus tertutup—apbn mengeluarkan dana, kemudian dana itu masuk kembali dalam pos penerimaan. karena itu, berbeda dengan insentif fiskal untuk sektor swasta seperti pembebasan ppn atau tax holiday, yang benar-benar mengurangi potensi penerimaan negara, pajak pejabat dtp tidak menciptakan tax expenditure dalam arti sesungguhnya, melainkan sekadar pergeseran pencatatan dari belanja ke penerimaan.
hal ini juga tercermin dalam laporan keuangan pemerintah pusat (lkpp). pada tahun 2024, misalnya, belanja perpajakan tercatat mencapai triliunan rupiah, termasuk alokasi untuk pembayaran pajak pejabat negara dan asn.
namun, jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak yang menembus rp2.307 triliun (kemenkeu, apbn 2024), angka ini relatif kecil dan tidak sampai 1 persen dari keseluruhan penerimaan negara. dengan kata lain, dampaknya terhadap kas negara sangatlah minim, dan sama sekali tidak dapat dikatakan menggerus penerimaan pajak.
baca juga:berapa persentase ideal cadangan beras pemerintah?
meski begitu, isu krusial justru bukan pada aspek fiskalnya, melainkan pada rasa keadilan pajak. dalam teori perpajakan modern, ada dua prinsip utama yang menjadi fondasi legitimasi sistem: keadilan horizontal dan keadilan vertikal.
keadilan horizontal menuntut bahwa wajib pajak dengan kemampuan ekonomi setara harus menanggung beban pajak yang sama. sedangkan keadilan vertikal mewajibkan bahwa mereka yang berpenghasilan lebih tinggi harus membayar pajak lebih besar secara proporsional.
jika ditinjau dari kaca mata formal, kebijakan dtp sebenarnya tidak melanggar kedua prinsip ini. pajak tetap dihitung dengan tarif progresif sesuai undang-undang pph, pejabat dengan gaji rp100 juta tetap tercatat membayar lebih besar dibanding asn dengan gaji rp10 juta.
namun, secara substantif, muncul celah ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. bagi pekerja swasta, pajak terasa nyata karena mengurangi gaji bersih yang dibawa pulang setiap bulan. sementara bagi pejabat negara, beban psikologis itu tidak dirasakan, sebab take home pay mereka tidak berkurang meskipun pajaknya dibayar penuh oleh negara.
di sinilah titik persoalan muncul. meski negara tidak kehilangan penerimaan, publik melihat adanya perbedaan perlakuan yang menciptakan kesan istimewa bagi pejabat. perbedaan pengalaman subjektif inilah yang membuat isu pajak dtp sering menjadi polemik, karena rasa keadilan tidak hanya dibangun di atas angka-angka fiskal, tetapi juga persepsi masyarakat terhadap kesetaraan beban yang ditanggung.
baca juga:prospek target ambisius pajak pada rapbn 2026
dimensi psikologis dan persepsi publik
pajak tidak hanya berbicara tentang angka-angka. ia juga terkait legitimasi sosial. masyarakat bersedia membayar pajak karena percaya bahwa sistem berjalan adil. ketika publik melihat pejabat tidak “merasakan” potongan gaji akibat pajak, muncul pertanyaan: mengapa mereka diperlakukan berbeda? di satu sisi, negara selalu mendorong rakyat patuh membayar pajak. di sisi lain, pejabat justru terlihat seperti mendapat pengecualian.
padahal, sekali lagi, pajak tetap masuk kas negara. tetapi persepsi publik tidak berhenti pada hitungan akuntansi. ia juga menyentuh rasa keadilan. jika publik merasa sistem tidak adil, kepatuhan pajak secara sukarela bisa tergerus. untuk memahami konteks, mari kita tengok praktik di beberapa negara.
di amerika serikat, semua pejabat publik termasuk presiden dan pejabat tinggi lainnya membayar pajak penghasilan secara normal tanpa pengecualian. meski demikian, gaji mereka biasanya dirancang dengan mempertimbangkan beban pajak sehingga tetap kompetitif dan mampu menarik orang terbaik untuk berkhidmat.
misalnya, presiden joe biden dan ibu negara jill biden membayar sekitar 146.629 dolar as dalam pajak federal dan negara bagian pada 2023 atas penghasilan gabungan 619.976 dolar as praktik ini menunjukkan transparansi fiskal dan kesetaraan kontribusi, sambil mempertahankan daya tarik kabinet suatu keseimbangan antara keadilan dan pragmatisme.
praktik pajak di singapura juga menekankan pemotongan pajak secara normal bagi pejabat publik, tapi gaji mereka disusun sedemikian rupa agar tetap menarik dibandingkan sektor swasta.
baca juga:wujudkan ketahanan pangan dimulai dari pekarangan rumah
gaji dasar untuk menteri di level mr4 yang digunakan sebagai acuan dihitung dari median pendapatan 1.000 pencari penghasilan tertinggi warga negaranya, dikurangi diskon 40 persen untuk menghormati “etos pelayanan publik”.
dengan skema komponen tetap dan variabel, seorang menteri dapat memperoleh hingga 1,1 dolar singapura juta per tahun, sedangkan perdana menteri mendapatkan gaji dua kali lipat, mencapai 2,2 juta dolar singapura. pajak tetap dipungut secara normal dan pejabat dikenakan tarif tertinggi sampai dengan 20 persen, tetapi struktur remunerasi memastikan gaji bersih tetap kompetitif, sambil menjaga transparansi dan akuntabilitas.
ghana pada tahun 1960-an merupakan contoh negara di afrika yang pernah menerapkan kebijakan bebas pajak total bagi aparat keamanan dan militer. di ghana pasca-kudeta tahun 1966, rezim national liberation council memutuskan membebaskan pajak penghasilan anggota militer serta pejabat keamanan lainnya, disertai berbagai tunjangan tambahan seperti subsidi listrik, air, dan perumahan. kebijakan ini diadopsi dengan alasan menjaga daya beli birokrat, tetapi dianggap sangat kontroversial karena memperburuk ketimpangan fiskal dan legitimasi publik
berdasarkan ketiga contoh tersebut, praktik as dan singapura berusaha menjaga keseimbangan antara keadilan, transparansi, dan daya tarik jabatan dengan memotong pajak secara normal sekaligus menawarkan gaji tinggi. sedangkan pendekatan seperti di ghana dianggap polarisatif karena memberi kesan elite “diistimewakan” secara fiskal.
baca juga:menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia
indonesia berada di posisi tengah: pajak pejabat tetap dibayar ke kas negara atau disebut dengan netral fiskal tetapi pembayarannya ditransfer melalui pos belanja apbn agar take-home pay pejabat tidak berkurang.
secara akuntansi, negara tidak kehilangan penerimaan. namun, dari sudut pandang publik, kebijakan ini terlihat seperti pengecualian apalagi ketika masyarakat umum merasakan beban pajak secara langsung.
menjaga keadilan dan transparansi
publik memang kerap bertanya-tanya soal seberapa besar anggaran yang dikeluarkan negara untuk menanggung pajak para pejabat. dari sudut pandang keuangan negara, kebijakan ini tidak sampai “menggerus” kas negara.
meski begitu, perdebatan soal keadilan tetap relevan, sebab persoalan pajak bukan hanya soal angka, melainkan juga soal legitimasi sosial. untuk itu, agar kebijakan ini tidak menimbulkan polemik berulang, pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah korektif.
pertama, transparansi anggaran mutlak diperlukan dengan mempublikasikan secara rutin besaran alokasi pajak pejabat dtp, sehingga publik dapat menilai signifikansinya terhadap apbn.
kedua, reformulasi skema bisa dipertimbangkan, misalnya dengan mengganti pola dtp menjadi tunjangan tambahan yang dikenakan pajak secara normal. dengan cara ini, take home pay pejabat tetap terjaga, tetapi publik melihat pajak benar-benar dipotong dari gaji.
baca juga:hut ke-80 ri: harapan hijau dan tantangan masa depan biologi
ketiga, komunikasi publik perlu diperkuat agar masyarakat memahami bahwa pajak pejabat tidak pernah hilang dari kas negara, melainkan hanya diatur dengan mekanisme berbeda.
terakhir, prinsip keadilan harus menjadi fondasi utama. pajak tidak cukup hanya adil secara administrasi, tetapi juga harus terasa adil di mata masyarakat. jika prinsip ini dijaga, maka kepatuhan pajak tidak lagi semata kewajiban formal, melainkan tumbuh sebagai kesadaran kolektif.
pada akhirnya, legitimasi sistem perpajakan akan semakin kokoh jika pemerintah mampu memastikan bahwa setiap kebijakan termasuk soal pajak pejabat yang ditanggung negara berjalan transparan, konsisten, dan adil. (ant)
oleh: dr. m. lucky akbar
kepala kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan jambi, kementerian keuangan

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 27 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan