Belitung dan Ironi Anggaran Miliaran: Sampah Berserakan, Etika Terabaikan

Tong sampah jadi simbol kebijakan yang hanya fokus pada output fisik, bukan hasil sosial yang nyata. Dalam kerangka new public management, birokrasi harus mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan masyarakat, bukan sekadar serapan anggaran tanpa value for money.

BACA JUGA:Kisah Inspiratif Suharyadi: Mengubah Sampah Jadi Berkah

Contoh Sukses Pengelolaan Sampah 

Berkaca dari salah satu Desa yang berhasil memerangi sampai yaitu Kalurahan Panggungharjo di Bantul yang berhasil mengelola sampah lewat KUPAS, kelompok usaha yang menerapkan konsep 3R dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa. 

Mereka menggunakan composter bag, ember tumpuk dengan maggot, dan losida kaktus untuk mengolah sampah organik, serta memanfaatkan sampah sebagai pakan ternak dan mengonversi sampah anorganik jadi tabungan emas. 

Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan ekonomi, tapi juga aspek sosial dan teknologi, sehingga efektif mengelola sampah dari hulu ke hilir dan meminimalkan residu TPA. 

Model ini bisa jadi contoh penting bagi daerah seperti Belitung, yang masih fokus pada pengadaan fisik tanpa sinergi hulu-hilir dan partisipasi masyarakat, sehingga butuh pendekatan yang lebih menyeluruh dan nyata. 

Penggunaan dana publik tanpa manfaat nyata merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan pada institusi negara. Untuk menjembatani gap antara etika dan legalitas, perlu perubahan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. 

Pertama, audit sosial harus diperkuat agar masyarakat bisa menilai manfaat kebijakan secara langsung. Kedua, indikator akuntabilitas harus melibatkan relevansi dan dampak, bukan hanya prosedur. Ketiga, partisipasi warga dalam perencanaan perlu ditingkatkan agar kebijakan benar-benar berdasarkan kebutuhan riil.

BACA JUGA:Masuk Zona Merah, DLH Belitung Ubah Sistem Pengolahan Sampah

Kesimpulan

Pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung menunjukkan kegagalan serius meskipun anggaran miliaran telah digelontorkan. Ketidakseimbangan antara pengadaan sarana fisik dan kurangnya perhatian pada aspek hulu seperti edukasi, regulasi, dan partisipasi masyarakat menyebabkan stagnasi dan kemunduran capaian pengelolaan sampah. 

Kondisi ini mencerminkan kegagalan moral dan etika publik, di mana kebijakan hanya berfokus pada prosedur administratif dan serapan anggaran tanpa menghasilkan solusi nyata. 

Untuk memperbaiki keadaan, perlu adanya reformasi menyeluruh melalui audit sosial yang transparan, indikator akuntabilitas berbasis dampak, dan keterlibatan aktif warga agar pengelolaan sampah benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat dan berkelanjutan.

*) Hairul Sandi Mantowi, Mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada