Belitung dan Ironi Anggaran Miliaran: Sampah Berserakan, Etika Terabaikan

BACA JUGA:DLH Belitung Dorong Pondok Pesantren Kelola Sampah Secara Mandiri, Berikut Solusinya

Upaya pengurangan sampah justru menurun, dari 17,06% (2021) ke 13,72% (2024), jauh dari target nasional 30%. Penanganan sampah juga melemah, setelah sempat menyentuh 73,23% (2022), angkanya turun jadi 61,07% pada 2024. 

Daur ulang pun stagnan di bawah 5.000 ton per tahun. Semua ini menandakan satu hal yaitu sistem pengelolaan sampah di Belitung kelelahan, sementara kebijakan ekonomi sirkular belum benar-benar dijalankan.

Etika dan Moral Tata Kelola

Capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung masih jauh dari target nasional. Tren pengurangan, penanganan, dan daur ulang justru menunjukkan perlambatan, bahkan kemunduran. 

Hal ini memunculkan pertanyaan penting, seberapa efektif dan efisien penggunaan anggaran selama ini? Apakah pengadaan tong sampah dan kendaraan sudah benar-benar berbasis kebutuhan riil di lapangan? Faktanya, kinerja pengelolaan tak kunjung membaik meski investasi alat dan fasilitas terus dilakukan.

Secara administratif, pengadaan mungkin sudah sesuai prosedur dokumen seperti RKPD, laporan anggaran, hingga rencana pengadaan bisa saja lengkap. Tapi dari sisi etika publik, kebijakan ini patut dipertanyakan. 

Untuk siapa tong sampah itu diadakan jika sistem pengangkutan saja tak tersedia? Inilah bentuk kegagalan moral dalam tata kelola. Guy Peters mengingatkan, kebijakan harus relevan dengan masalah nyata di masyarakat. Bila pengadaan hanya demi menyerap anggaran atau memenuhi indikator, maka yang terjadi bukan solusi, melainkan kekosongan makna.

BACA JUGA:Dari Sampah Jadi Berkah: Masyarakat Manado Sulap Plastik Jadi Produk Bernilai

Kebijakan pengelolaan sampah mungkin sah secara hukum, tapi cacat secara etis. Ada akuntabilitas semu, di mana pemerintah tampak menjalankan tugas, namun tidak menyelesaikan akar masalah. 

Governmentality dan Kegagalan Kebijakan

Dengan pendekatan Michel Foucault tentang governmentality, kebijakan ini jadi praktik kekuasaan yang terselubung lewat teknik administratif yang tampak netral tapi bisa memperkuat ketimpangan dan bersifat arbitrer meski legal.

Dalam kasus Belitung, pengadaan alat dan fasilitas tidak seimbang antara hulu dan hilir. Dana lebih banyak mengalir ke hilir (tong sampah, truk, TPA), sementara upaya hulu seperti edukasi, regulasi, dan insentif diabaikan. 

Akhirnya, anggaran lebih mengakomodasi kepentingan elite atau sekadar menyerap dana, bukan kebutuhan riil masyarakat. Pengadaan jadi soal prosedur, bukan solusi, dan di sini etika publik benar-benar hilang.

Ketiadaan sistem pengangkutan sampah di desa dan tidak adanya pemanfaatan sampah sebagai energi menunjukkan kebijakan yang gagal memperhitungkan ekosistem layanan publik secara menyeluruh.