Baca Koran belitongekspres Online - Belitong Ekspres

Lindung Nilai Multilevel di Era Ketidakpastian

Warga menunjukkan emas Antam yang dibelinya di Butik Emas Logam Mulia Antam kompleks DP Mall, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/4/2025)-Aprillio Akbar/rwa/aa-ANTARA FOTO

Teori opsionalitas (option pricing theory), seperti Model Black-Scholes, juga digunakan untuk menentukan harga wajar instrumen hedging dan mengevaluasi strategi lindung nilai.

Terdapat sejumlah kendala dalam implementasi hedging di Indonesia, di antaranya, kurangnya edukasi dan literasi finansial. Banyak pelaku bisnis, terutama UKM, belum memahami instrumen lindung nilai. Mereka menganggap hedging sebagai sesuatu yang mahal, rumit, atau berisiko tinggi, padahal sebenarnya dapat mengurangi risiko.

Kedua, biaya transaksi yang tinggi. Produk derivatif di Indonesia, seperti currency swap atau forward, masih dikenakan biaya cukup tinggi, membuat korporasi kecil dan menengah enggan menggunakan instrumen ini.

BACA JUGA:Hari Bumi 2025: Refleksi Terhadap Pertanian Berkelanjutan

Ketiga, likuiditas pasar derivatif yang rendah. Bursa derivatif di Indonesia, seperti Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Jakarta Futures Exchange (JFX), belum seaktif bursa sejenis di negara maju. Ini membatasi pilihan instrumen lindung nilai yang tersedia.

Keempat, regulasi yang ketat dan terbatas. Walaupun Bank Indonesia dan OJK telah mengatur penggunaan derivatif untuk hedging, ada keterbatasan fleksibilitas produk, serta regulasi pajak atas derivatif yang dianggap membebani.

Keenam, ketergantungan terhadap bank asing. Untuk transaksi derivatif kompleks, banyak perusahaan besar masih bergantung pada fasilitas dari bank-bank asing, yang membuat biaya lebih tinggi dan risiko kontraktual meningkat

Dengan kondisi geoekonomi global yang penuh ketidakpastian, seperti fluktuasi harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah dan Rusia-Ukraina, fragmentasi rantai pasok akibat ketegangan AS-China dan volatilitas nilai tukar yang lebih tinggi setelah kenaikan suku bunga The Fed, ketidakmampuan melakukan hedging yang efektif memperbesar risiko bagi korporasi Indonesia.

Misalnya, volatilitas nilai tukar USD/IDR dapat meningkatkan biaya impor bahan baku industri, yang ujungnya mendorong inflasi. Jika lindung nilai tidak diadopsi secara luas, perekonomian Indonesia akan lebih rentan terhadap guncangan eksternal, terutama pada sektor ekspor-impor dan industri berbasis komoditas. Selain itu, ketidakstabilan harga dan nilai tukar bisa memperlambat pertumbuhan investasi.

BACA JUGA:Gerakan #MeToo: Dari Media Sosial ke Perubahan Sosial

Implikasi kebijakan

Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu mengambil beberapa langkah, di antaranya adalah dengan meningkatkan literasi dan akses dengan menyediakan pelatihan dan insentif agar lebih banyak perusahaan memahami dan menggunakan instrumen lindung nilai; mendorong likuiditas pasar derivatif domestik dengan meningkatkan peran bursa derivatif nasional agar produk lebih beragam, transparan, dan terjangkau; merevisi regulasi pajak dengan memberikan insentif pajak untuk transaksi lindung nilai agar beban biaya turun.

Kemudian, mengembangkan produk lindung nilai syariah untuk menjangkau sektor korporasi yang menghindari produk konvensional karena prinsip syariah; meningkatkan kerja sama regional dimana Indonesia bisa mendorong integrasi pasar derivatif ASEAN untuk memperluas akses dan likuiditas.

Pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur keuangan dan hukum, dengan terus memperkuat sistem perbankan, pasar modal, serta penegakan hukum agar investor tetap mempercayai mekanisme penyelesaian kontrak, bahkan saat terjadi tekanan pasar.

Perlu juga dilakukan peningkatan instrumen lindung nilai domestik seperti kontrak derivatif, opsi, dan pasar emas lokal akan membantu mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri.

BACA JUGA:Likes dan Views, Mata Uang Baru di Dunia Digital?

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan