Cegah Praktik Haji Ilegal, Kemenhaj Perkuat Pengawasan Lintas Kementerian

BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Haji dan Umrah meningkatkan pengawasan untuk mencegah praktik haji ilegal menjelang musim keberangkatan. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kementerian Haji Ahmad Abdullah mengatakan, pengawasan dilakukan secara menyeluruh baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Pemeriksaan juga diperketat di bandara guna memastikan tidak ada jamaah yang berangkat tanpa prosedur resmi.

“Kami di Kemenhaj juga melakukan pengawasan di bandara untuk memastikan tidak ada jamaah yang berangkat secara ilegal,” ujar Abdullah di Jakarta, Jumat.

Selain pengawasan langsung, pemerintah juga mengintensifkan deteksi dini di berbagai wilayah. Upaya ini dilakukan untuk menekan potensi penipuan serta pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

BACA JUGA:BPKH Kelola Dana Haji Rp180 Triliun, Subsidi Capai Rp12 Triliun per Tahun

BACA JUGA:Calon Jamaah Haji Diminta Lengkapi Vaksin dan Jaga Waktu Istirahat

Dari sisi koordinasi, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian Achmad Brahmantyo Machmud menilai sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menutup celah keberangkatan ilegal.

“Jika satu orang jamaah haji ilegal membayar sekitar 100 juta, maka angka tersebut bisa mencapai ratusan miliar jika banyak yang lolos ke Arab Saudi,” ujar Achmad.

Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan visa, seperti penggunaan visa pekerja untuk keperluan ibadah haji atau umrah. Praktik ini dinilai berisiko tinggi bagi jamaah.

“Jamaah yang berangkat ilegal bisa tertangkap dan dijatuhi hukuman berupa denda atau larangan untuk bepergian dalam waktu lama,” kata dia.

Untuk memperkuat pencegahan, pemerintah mendorong pembentukan tim gabungan lintas kementerian yang bekerja secara sistematis mulai dari tahap persiapan hingga keberangkatan.

Kementerian Haji menilai kolaborasi ini penting untuk memperkuat sistem pengawasan nasional sekaligus memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan tertib, aman, dan sesuai aturan. (antara)