Anggota Pansus Haji DPR Dukung KPK Tetapkan Yaqut Tersangka Korupsi

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 09 Jan 2026 - 16:43

Anggota Pansus Haji DPR Dukung KPK Tetapkan Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas menjadi Tersangka Korupsi--(Antara)

Ia juga mengingatkan agar kasus yang menjerat mantan Menteri Agama tidak berhenti pada proses hukum semata.

Menurut Anggota Pansus Haji DPR itu , perkara ini harus menjadi momentum reformasi menyeluruh tata kelola haji nasional.

“Fakta hukum hari ini harus dipandang sebagai momentum pembenahan total tata kelola haji, bukan sekadar perkara individu,” kata Luluk.

Pembenahan tersebut, lanjut dia, penting untuk menjaga muruah ibadah haji, melindungi kepentingan jemaah, serta memastikan pelayanan haji bebas dari kepentingan politik maupun transaksi kuasa.

Sebelumnya, KPK mengumumkan mulai menyidik dugaan korupsi kuota haji pada 9 Agustus 2025.

Dua hari kemudian, KPK menyampaikan penghitungan awal kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Pada tahap tersebut, KPK juga mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

Mereka adalah Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus Menag, serta Fuad Hasan Masyhur pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

Pada 9 Januari 2026, KPK mengumumkan dua dari tiga orang tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya adalah Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz.

Selain proses hukum KPK, Pansus Hak Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Salah satu sorotan utama adalah pembagian kuota tambahan 20.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan secara seimbang, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

anggota pansus haji dpr dukung kpk tetapkan yaqut tersangka korupsi                            jakarta, belitongekspres.com - anggota panitia khusus hak angket haji dpr ri 2024 menyatakan dukungan terbuka kepada kpk setelah menetapkan mantan menteri agama yaqut cholil qoumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji.
pernyataan dukungan itu disampaikan langsung anggota pansus haji dpr ri, luluk nur hamidah dalam keterangan pers di jakarta, jumat (9/1/2026).
ia menilai langkah kpk menjadi bukti negara hadir dalam menjaga keadilan bagi jutaan jemaah haji sekaligus memulihkan kepercayaan publik.
luluk mengakui proses hukum terhadap kasus kuota haji terkesan berjalan lambat. namun menurutnya, penetapan tersangka tetap menjadi keputusan penting bagi penegakan hukum.
baca juga:kpk umumkan 2 tersangka baru korupsi kuota haji, mantan menag dan stafsus
“ini memastikan negara hadir memenuhi rasa keadilan jutaan jemaah dan memulihkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji,” ujar luluk dalam keterangan, dikutip dari antara.
ia menilai penetapan yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023 hingga 2024 sekaligus menegaskan peringatan pansus haji dpr yang selama ini disampaikan kepada pemerintah.
menurut luluk, temuan pansus tidak berdiri di ruang kosong. penyelidikan kpk justru menguatkan dugaan adanya persoalan serius dalam tata kelola kuota haji.
“saya menilai penetapan yaqut cholil qoumas sebagai tersangka menegaskan bahwa peringatan pansus selama ini bukan tanpa dasar,” katanya.
baca juga:resmi, mantan menag yaqut jadi tersangka korupsi kuota haji rp1 triliun
ia menjelaskan pansus haji dpr sebelumnya menemukan indikasi lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kuota haji.
sorotan utama mengarah pada kebijakan kuota tambahan haji tahun 1445 hijriah atau 2024 masehi.
luluk menegaskan penetapan tersangka harus dimaknai sebagai bukti bahwa hukum berlaku adil dan setara bagi siapa pun.
“setiap penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan kuota haji harus dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap keadilan dan amanat negara,” ujarnya.
baca juga:kpk siap terapkan kuhp dan kuhap baru januari 2026
ia juga mengingatkan agar kasus yang menjerat mantan menteri agama tidak berhenti pada proses hukum semata.
menurut anggota pansus haji dpr itu , perkara ini harus menjadi momentum reformasi menyeluruh tata kelola haji nasional.
“fakta hukum hari ini harus dipandang sebagai momentum pembenahan total tata kelola haji, bukan sekadar perkara individu,” kata luluk.
pembenahan tersebut, lanjut dia, penting untuk menjaga muruah ibadah haji, melindungi kepentingan jemaah, serta memastikan pelayanan haji bebas dari kepentingan politik maupun transaksi kuasa.
baca juga:kpk siap terapkan kuhp dan kuhap baru dalam penanganan kasus korupsi
sebelumnya, kpk mengumumkan mulai menyidik dugaan korupsi kuota haji pada 9 agustus 2025.
dua hari kemudian, kpk menyampaikan penghitungan awal kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari rp1 triliun.
pada tahap tersebut, kpk juga mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
mereka adalah yaqut cholil qoumas, ishfah abidal aziz alias gus alex selaku mantan staf khusus menag, serta fuad hasan masyhur pemilik biro penyelenggara haji maktour.
pada 9 januari 2026, kpk mengumumkan dua dari tiga orang tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka. keduanya adalah yaqut cholil qoumas dan ishfah abidal aziz.
baca juga:kemenhaj atur kloter haji 2026, fokus hotel, ketua kelompok, dan manasik
selain proses hukum kpk, pansus hak angket haji dpr ri sebelumnya juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
salah satu sorotan utama adalah pembagian kuota tambahan 20.000 jemaah dari pemerintah arab saudi.
saat itu, kementerian agama membagi kuota tambahan secara seimbang, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan pasal 64 undang-undang nomor 8 tahun 2019.
dalam aturan tersebut, kuota haji khusus dibatasi maksimal delapan persen, sedangkan 92 persen seharusnya dialokasikan untuk haji reguler.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 7 Mei 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan