Pakar Kebijakan Publik: Presiden Prabowo Ingin Negara Hadir, Pelajar Tak Jadi Korban Game Online

pakar kebijakan publik: presiden prabowo ingin negara hadir, pelajar tak jadi korban game online jakarta, belitongekspres.com – seruan presiden prabowo subianto agar sekolah mewaspadai pengaruh game online dan perundungan di kalangan pelajar menjadi perhatian serius para pakar kebijakan publik. menurut pengamat universitas trisakti, trubus rahadiansyah, arahan tersebut menandakan negara tidak boleh abai terhadap ancaman sosial baru yang lahir dari era digital. trubus menegaskan, pesan presiden bukan untuk melarang anak-anak bermain game sepenuhnya, melainkan untuk memastikan adanya pengawasan, batas, serta tanggung jawab bersama agar aktivitas digital tidak memicu perilaku agresif, adiktif, maupun asosial. “presiden ingin negara hadir, bukan mengekang. game online tidak bisa dihapuskan, tapi bisa diatur agar tidak membentuk perilaku negatif di kalangan anak,” ujar trubus di jakarta, senin (10/11/2025). baca juga:menko pm: presiden prabowo siapkan kebijakan 'ekonomi konstitusi', apa tujuannya? sebelumnya, dalam rapat terbatas di kediamannya di kertanegara iv, presiden prabowo meminta para menteri dan lembaga terkait mencari solusi atas dampak game online terhadap siswa. dalam rapat tersebut, kepala negara menyoroti perlunya pembatasan dan pengawasan terhadap permainan bergenre kekerasan seperti pubg, yang dinilai berpotensi memengaruhi kondisi psikologis anak-anak. menteri sekretaris negara prasetyo hadi yang hadir dalam rapat menambahkan, presiden juga menyoroti kasus perundungan pelajar, terutama pasca-insiden ledakan di sma 72 jakarta yang diduga melibatkan korban bullying. pendekatan negara yang komprehensif menurut trubus, arahan presiden menunjukkan pendekatan yang menyeluruh antara perlindungan moral, psikologis, dan pendidikan karakter. baca juga:survei indikator: 77,7% publik puas terhadap kinerja prabowo karena tegas berantas korupsi ia mendorong pemerintah segera merumuskan kebijakan lintas kementerian – termasuk kementerian pendidikan, kominfo, dan kementerian sosial – untuk membangun sistem pengawasan terpadu terhadap konten digital dan perilaku daring anak. “perlu ada aturan proporsional, seperti klasifikasi usia, jam akses, dan verifikasi identitas pemain. tapi yang lebih penting, pengawasan itu jangan hanya administratif. sekolah dan orang tua harus ikut terlibat aktif,” tegasnya. peran orang tua dan sekolah jadi penentu trubus menilai pendampingan dari orang tua dan sekolah merupakan kunci utama agar anak tidak terpapar dampak negatif dunia digital. menurutnya, pesan presiden agar sekolah lebih waspada terhadap pengaruh game online dan perundungan menegaskan bahwa pendidikan karakter tidak bisa hanya dibebankan pada guru tik semata. baca juga:survei indikator: pemberantasan korupsi jadi poin tertinggi kepuasan publik terhadap kinerja prabowo “sekolah harus aktif mendeteksi dini perubahan perilaku siswa yang disebabkan game, sedangkan orang tua wajib hadir secara emosional dan waktu. anak-anak butuh pendamping, bukan sekadar pengawas,” ujarnya. trubus juga menyarankan agar program digital parenting dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan pelatihan guru. pemerintah daerah bisa melibatkan psikolog anak serta lembaga sosial untuk memberi bimbingan kepada keluarga yang menghadapi anak dengan kecanduan game. pendekatan rehabilitatif, bukan hukuman trubus menekankan bahwa anak-anak yang sudah kecanduan game online tidak boleh dijauhi atau dihukum, melainkan diarahkan melalui kegiatan positif seperti olahraga, kreativitas, dan aktivitas sosial. “anak-anak yang kecanduan game harus dirangkul dan diarahkan, bukan ditakut-takuti,” tegasnya. baca juga:program kesehatan dan pendidikan bersinar di satu tahun pemerintahan prabowo ia menyarankan agar pemerintah membentuk pusat pemulihan digital di tingkat kecamatan dengan dukungan tenaga psikolog dan organisasi kepemudaan. tempat tersebut dapat menjadi ruang pemulihan dan pengalihan aktivitas anak ke kegiatan yang lebih produktif. pembatasan sebagai bentuk perlindungan terkait wacana pembatasan akses game online, trubus menilai langkah itu sejalan dengan pandangan presiden bahwa negara wajib hadir untuk melindungi masa depan generasi muda. “bangsa yang kuat lahir dari karakter yang sehat. jadi pembatasan terhadap game kekerasan bukan pembatasan kebebasan, tapi perlindungan terhadap moral dan nilai anak,” katanya. ia juga mendorong agar platform game global tunduk pada regulasi nasional yang membatasi jam bermain dan mewajibkan verifikasi usia. baca juga:mayoritas masyarakat puas kinerja prabowo-gibran, program prioritas dinilai berdampak nyata “fokus presiden jelas, yakni membangun generasi digital yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. negara harus hadir untuk memastikan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan,” tutup trubus.***

Tag

• # kebijakan publik
• # trubus rahadiansyah
• # pendidikan digital
• # presiden prabowo
• # bullying
• # game online
• # pelajar

Share

• 
• 
• 
• 
•