Berpidato di Sidang Umum PBB 2025, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Diplomasi Prof Sumitro

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (23/9/2025).

Kehadiran Presiden Prabowo bukan hanya sekadar agenda kenegaraan, tetapi juga menjadi momen bersejarah yang mengulang jejak diplomasi sang ayah, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo, di forum internasional.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menilai pidato Presiden Prabowo akan menjadi kelanjutan tradisi keluarga yang berakar kuat dalam perjuangan diplomasi Indonesia.

“Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” kata Dino, Sabtu (20/9/2025).

BACA JUGA:Prabowo Pastikan Pembangunan IKN Berjalan, Targetkan Jadi Ibu Kota Politik pada 2028

Jejak Diplomasi Prof Sumitro

Prof Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan ekonom sekaligus diplomat, pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada periode 1948–1949. Saat itu, Indonesia tengah menghadapi agresi militer Belanda kedua, yang menjadi titik krusial perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Salah satu kiprah diplomasi monumental Sumitro adalah penyusunan memorandum yang dikirim dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Robert A. Lovett. Memorandum tersebut kemudian dimuat di The New York Times pada 21 Desember 1948.

Isinya mengecam keras agresi Belanda yang dianggap sebagai ancaman terhadap upaya membangun ketertiban dunia. Agresi itu juga dipandang melanggar Perjanjian Renville, mencederai berbagai perundingan diplomatik Indonesia–Belanda, serta menodai legitimasi PBB sebagai lembaga internasional.

Selain melalui memorandum, Sumitro aktif membangun jejaring diplomasi regional. Pada pertemuan negara-negara Asia di India pada Januari 1949, ia berhasil menggalang solidaritas untuk menekan Belanda menghentikan agresi dan menuntut pembebasan para pemimpin Republik.

BACA JUGA:Prabowo Siapkan Komite Reformasi Polri, Mahfud MD Masuk Radar

Upaya diplomasi ini menjadi salah satu fondasi yang akhirnya mengantarkan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Desember 1949.

Setahun berselang, tepat 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat (RIS) resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jejak diplomasi Sumitro itu kini kembali bergema melalui kehadiran putranya, Presiden Prabowo, di forum Sidang Umum PBB.

Momentum Multilateralisme