DPD Desak Sanksi Berat Jual Beli Kuota Haji, Dorong Transparansi dan Dashboard Real-Time

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Sabtu , 23 Aug 2025 - 16:39

Rapat kerja Komisi VIII DPR dengan DPD membahas RUU Haji dan Umrah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (23/8/2025)-Ist/Maria Gabrielle Putrinda-Beritasatu.com

Tak hanya soal transparansi, DPD juga menekankan pentingnya penegakan hukum. Dailami meminta agar larangan jual beli kuota benar-benar diperketat dengan ancaman sanksi yang tegas, baik pidana maupun administratif. Publikasi sanksi terhadap pelanggar dianggap penting untuk memberikan efek jera.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi whistle blower atau pelapor kasus. Tanpa perlindungan yang memadai, masyarakat enggan melapor karena takut diintimidasi. Padahal, laporan publik kerap menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik mafia haji.

Lebih jauh, Dailami mendorong penguatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan dukungan forensik digital. Teknologi ini diyakini mampu melacak praktik jual beli kuota yang sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi, termasuk melalui transaksi daring. Dengan penguatan kapasitas PPNS, diharapkan aparat bisa lebih sigap membongkar praktik mafia haji dari hulu hingga hilir.

RUU Haji yang kini dibahas di DPR dipandang strategis untuk menjawab berbagai persoalan klasik haji di Indonesia. Selain memastikan tata kelola kuota lebih transparan, aturan baru ini juga diharapkan bisa memberikan kepastian kepada Pemerintah Arab Saudi terkait jumlah jemaah Indonesia saat puncak ibadah di Arafah.

Selama ini, antrean panjang dan sistem distribusi kuota yang rumit kerap memicu polemik di daerah. Beberapa provinsi merasa kuotanya tidak proporsional dibanding jumlah pendaftar. Dengan adanya sistem baru yang transparan, diharapkan keadilan antardaerah bisa lebih terjamin.

Harapan besar kini tertuju pada DPR dan pemerintah agar pembahasan RUU Haji tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar menghasilkan regulasi yang menutup celah mafia kuota. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang harus dijaga kesuciannya, dan tidak boleh ternodai praktik transaksional yang merugikan umat.

DPD menegaskan, reformasi penyelenggaraan haji harus dimulai dari transparansi dan penegakan hukum yang kuat. Dengan begitu, calon jemaah bisa merasa tenang karena antrean mereka dihitung secara adil dan bersih, sementara pemerintah bisa menjaga kredibilitas di mata internasional.

Penyelenggaraan ibadah haji adalah tanggung jawab negara yang menyangkut hajat hidup umat Islam Indonesia. Karena itu, sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel adalah sebuah keharusan.

Langkah memperketat pengawasan, memperberat sanksi, melindungi pelapor, serta membangun dashboard digital real-time bisa menjadi fondasi awal untuk memastikan haji Indonesia bebas dari praktik mafia kuota.

Dengan pembahasan RUU Haji yang sedang berlangsung, publik menaruh harapan besar agar momentum ini dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola haji secara menyeluruh. Tujuannya jelas: agar ibadah haji tetap menjadi perjalanan suci yang adil, bermartabat, dan jauh dari praktik kecurangan. (beritasatu)

dpd desak sanksi berat jual beli kuota haji, dorong transparansi dan dashboard real-time                            belitongekspres.com - masalah kuota haji kembali menjadi sorotan. praktik jual beli porsi haji reguler maupun khusus dinilai merusak sistem penyelenggaraan ibadah haji dan merugikan calon jemaah yang sudah lama menunggu giliran. fenomena ini juga memicu ketidakadilan antardaerah, karena distribusi kuota tidak lagi berdasarkan aturan resmi, melainkan permainan oknum yang mencari keuntungan.
dalam rapat kerja bersama komisi viii dpr di senayan, sabtu 23 agustus, wakil ketua i komite iii dewan perwakilan daerah (dpd), dailami firdaus, menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat dan pemberatan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli kuota. 
desakan ini muncul seiring pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas uu nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (ruu haji).
menurut dailami, masalah kuota bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut keadilan sosial. “distribusi kuota haji adalah soal keadilan antardaerah. karena itu, diperlukan transparansi penuh agar tidak ada ruang untuk manipulasi,” ujarnya.
baca juga:dpr kebut ruu haji, target disahkan dalam rapat paripurna pekan depan
baca juga:pembentukan kementerian haji dan umrah sesuai dengan visi prabowo sejak 2014
praktik jual beli kuota sebenarnya bukan hal baru. antrean panjang haji reguler yang bisa mencapai belasan bahkan puluhan tahun membuka peluang bagi mafia kuota untuk bermain. mereka menawarkan jalan pintas dengan harga tinggi, baik lewat porsi haji reguler maupun jalur khusus. kondisi ini menimbulkan keresahan karena jemaah yang seharusnya berhak berangkat justru tersisih.
selain merugikan calon jemaah, praktik ini juga mencoreng nama baik penyelenggaraan haji indonesia di mata internasional. dailami menilai, ruu haji harus mampu menutup celah penyalahgunaan kuota dengan aturan yang jelas dan sanksi yang lebih berat.
salah satu usulan yang mencuri perhatian adalah penerapan dashboard digital berbasis real-time. sistem ini memungkinkan publik mengakses informasi daftar tunggu jemaah haji secara terbuka. 
dengan begitu, siapa saja bisa memantau prioritas keberangkatan, termasuk jemaah lansia, serta melihat distribusi kuota per provinsi tanpa manipulasi.
baca juga:dpr dan pemerintah sepakat bp haji jadi kementerian dalam ruu haji
baca juga:dim revisi uu haji diserahkanke dpr, bp haji berpeluang jadi kementerian
transparansi lewat dashboard ini diharapkan mampu menjadi alat kontrol publik. tidak hanya memudahkan calon jemaah dalam memantau posisi mereka dalam antrean, tetapi juga menekan ruang gerak mafia kuota yang selama ini bermain dalam sistem tertutup.
“dashboard real-time penting untuk memastikan siapa yang berhak berangkat, bagaimana distribusi kuota per provinsi, dan bagaimana prioritas lansia diberikan. semua itu harus bisa diakses oleh publik,” tegas dailami.
tak hanya soal transparansi, dpd juga menekankan pentingnya penegakan hukum. dailami meminta agar larangan jual beli kuota benar-benar diperketat dengan ancaman sanksi yang tegas, baik pidana maupun administratif. publikasi sanksi terhadap pelanggar dianggap penting untuk memberikan efek jera.
ia juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi whistle blower atau pelapor kasus. tanpa perlindungan yang memadai, masyarakat enggan melapor karena takut diintimidasi. padahal, laporan publik kerap menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik mafia haji.
baca juga:dpr setujui usulan pembayaran uang muka bpih 2026 untuk layanan optimal jamaah haji
baca juga:bp haji diusulkan jadi kementerian haji dan umrah, dpr target sahkan akhir agustus
lebih jauh, dailami mendorong penguatan peran penyidik pegawai negeri sipil (ppns) dengan dukungan forensik digital. teknologi ini diyakini mampu melacak praktik jual beli kuota yang sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi, termasuk melalui transaksi daring. dengan penguatan kapasitas ppns, diharapkan aparat bisa lebih sigap membongkar praktik mafia haji dari hulu hingga hilir.
ruu haji yang kini dibahas di dpr dipandang strategis untuk menjawab berbagai persoalan klasik haji di indonesia. selain memastikan tata kelola kuota lebih transparan, aturan baru ini juga diharapkan bisa memberikan kepastian kepada pemerintah arab saudi terkait jumlah jemaah indonesia saat puncak ibadah di arafah.
selama ini, antrean panjang dan sistem distribusi kuota yang rumit kerap memicu polemik di daerah. beberapa provinsi merasa kuotanya tidak proporsional dibanding jumlah pendaftar. dengan adanya sistem baru yang transparan, diharapkan keadilan antardaerah bisa lebih terjamin.
harapan besar kini tertuju pada dpr dan pemerintah agar pembahasan ruu haji tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar menghasilkan regulasi yang menutup celah mafia kuota. ibadah haji adalah rukun islam kelima yang harus dijaga kesuciannya, dan tidak boleh ternodai praktik transaksional yang merugikan umat.
dpd menegaskan, reformasi penyelenggaraan haji harus dimulai dari transparansi dan penegakan hukum yang kuat. dengan begitu, calon jemaah bisa merasa tenang karena antrean mereka dihitung secara adil dan bersih, sementara pemerintah bisa menjaga kredibilitas di mata internasional.
baca juga:kampung haji indonesia akan dibangun 2-3 km dari masjidil haram
baca juga:8.400 calon jamaah reguler terdampak perpanjangan masa tunggu akibat praktik korupsi pembagian kuota haji
penyelenggaraan ibadah haji adalah tanggung jawab negara yang menyangkut hajat hidup umat islam indonesia. karena itu, sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel adalah sebuah keharusan. 
langkah memperketat pengawasan, memperberat sanksi, melindungi pelapor, serta membangun dashboard digital real-time bisa menjadi fondasi awal untuk memastikan haji indonesia bebas dari praktik mafia kuota.
dengan pembahasan ruu haji yang sedang berlangsung, publik menaruh harapan besar agar momentum ini dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola haji secara menyeluruh. tujuannya jelas: agar ibadah haji tetap menjadi perjalanan suci yang adil, bermartabat, dan jauh dari praktik kecurangan. (beritasatu)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 24 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan