Kades Selat Nasik Klarifikasi MoU Lahan Sawit 200 Hektare, Sebut Milik Pribadi Warga

Reporter: Rheza S |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 27 Feb 2026 - 22:09

Kepala Desa Selat Nasik, Anuar-Ist-

Menurut Anuar, rencana ini bertujuan membuka dan memperluas lapangan kerja bagi warga Desa Selat Nasik.

Ia berharap investasi perkebunan sawit dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, akan tercipta lapangan pekerjaan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat,” tutupnya.

Warga Pertanyakan Transparansi dan Legalitas

Sebelumnya, rencana pengelolaan lahan 200 hektare untuk perkebunan kelapa sawit di Selat Nasik, Kabupaten Belitung, menuai polemik.

Perdebatan mencuat setelah beredarnya nota kesepakatan antara Kepala Desa Selat Nasik dan Direktur PT Sahabat Selaras Sejahtera, Hamsa Budiman.

Sejumlah warga mengaku belum menerima penjelasan resmi mengenai isi, ruang lingkup kerja sama, serta dampak lingkungan dan sosial dari rencana tersebut.

Tokoh pemuda Pulau Mendanau, Obri, menegaskan setiap kebijakan pengelolaan lahan dalam skala besar harus dilakukan secara transparan dan melibatkan persetujuan terbuka masyarakat.

“Kami tidak pernah diberi penjelasan secara detail. Kesepakatan ini berpotensi melanggar hak-hak masyarakat apabila dilakukan tanpa transparansi dan musyawarah,” tegas Obri kepada Belitong Ekspres, Kamis, 26 Februari 2026.

kades selat nasik klarifikasi mou lahan sawit 200 hektare, sebut milik pribadi warga                            selat nasik, belitongekspres.com – kepala desa (kades) selat nasik, anuar, akhirnya memberikan klarifikasi terkait nota kesepahaman atau mou lahan sawit seluas 200 hektare yang memicu polemik di tengah masyarakat.
ia menegaskan lahan yang tercantum dalam mou tersebut merupakan milik pribadi warga, bukan tanah desa seperti yang berkembang dalam sejumlah informasi di publik.
“perlu kami luruskan, lahan 200 hektare yang di-mou-kan itu adalah lahan pribadi warga, bukan lahan desa,” tegas anuar saat dikonfirmasi belitong ekspres, jumat, 27 februari 2026.
ia menjelaskan, apabila ke depan perkebunan kelapa sawit yang dibangun di atas lahan masyarakat menunjukkan hasil yang baik, maka peluang kemitraan bisa terbuka lebih luas.
baca juga:wabup belitung respon polemik lahan sawit di selat nasik, imbau warga tetap tenang
baca juga:tk al-baasith tanjung binga berbagi takjil, tanamkan empati dan karakter islami sejak dini
dalam skema tersebut, lahan desa berpotensi dimitrakan atau dijadikan lahan perkebunan plasma bersama perusahaan.
namun, langkah tersebut hanya akan ditempuh jika mendapat persetujuan masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa.
“kalau nantinya hasilnya baik dan masyarakat setuju, barulah lahan desa bisa dimitrakan atau diplasmakan. semua tetap melalui persetujuan masyarakat,” jelas kades selat nasik.
anuar menyebut rencana perkebunan sawit tersebut telah melalui proses sosialisasi kepada warga sebanyak dua kali.
selain itu, pemerintah desa juga menggelar jajak pendapat untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum nota kesepahaman ditandatangani.
baca juga:pemkab belitung matangkan persiapan mybca belitung multisport festival 2026
baca juga:dlh belitung gelar korve di area pemakaman, dukung gerakan indonesia asri
“sudah dua kali kami lakukan sosialisasi, ditambah dengan jajak pendapat. jadi bukan keputusan sepihak,” tambahnya.
menurut anuar, rencana ini bertujuan membuka dan memperluas lapangan kerja bagi warga desa selat nasik.
ia berharap investasi perkebunan sawit dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“kami berharap dengan adanya kegiatan ini, akan tercipta lapangan pekerjaan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat,” tutupnya.
warga pertanyakan transparansi dan legalitas
sebelumnya, rencana pengelolaan lahan 200 hektare untuk perkebunan kelapa sawit di selat nasik, kabupaten belitung, menuai polemik.
baca juga:10 korban tppo asal belitung dipulangkan dari myanmar, 2 masih di malaysia
baca juga:rencana kebun sawit 200 hektar di selat nasik tuai polemik, warga pertanyakan transparansi & legalitas
perdebatan mencuat setelah beredarnya nota kesepakatan antara kepala desa selat nasik dan direktur pt sahabat selaras sejahtera, hamsa budiman.
sejumlah warga mengaku belum menerima penjelasan resmi mengenai isi, ruang lingkup kerja sama, serta dampak lingkungan dan sosial dari rencana tersebut.
tokoh pemuda pulau mendanau, obri, menegaskan setiap kebijakan pengelolaan lahan dalam skala besar harus dilakukan secara transparan dan melibatkan persetujuan terbuka masyarakat.
“kami tidak pernah diberi penjelasan secara detail. kesepakatan ini berpotensi melanggar hak-hak masyarakat apabila dilakukan tanpa transparansi dan musyawarah,” tegas obri kepada belitong ekspres, kamis, 26 februari 2026.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 3 Mei 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan