Peduli Aset Tanah Masyarakat, Bapemperda DPRD Belitung Usulkan Raperda SKT

Reporter: Dodi Pratama |

Editor: Dodi Pratama |

Senin , 08 Sep 2025 - 14:21

Ketua Bapemperda, Muhammad Hafrian Fajar-(Ist)-

Selain itu, belum seluruh aparat desa memiliki pemahaman yang utuh terhadap fungsi hukum SKT sebagai dokumen yang mendukung legalisasi hak atas tanah.

Akibatnya, SKT menjadi rawan dipergunakan dalam transaksi tanpa verifikasi menyeluruh, berpotensi menimbulkan sengketa, serta memperbesar kemungkinan tumpang tindih klaim penguasaan tanah.

Dalam hal izin pengelolaan tanah negara, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat atau badan hukum kerap kali menggunakan lahan negara untuk keperluan usaha, pertanian, atau pemanfaatan lainnya tanpa dokumen perizinan formal.

Di sisi lain, pemerintah daerah belum memiliki prosedur khusus yang dapat dijadikan acuan dalam mengatur, menyetujui, atau menolak permohonan izin pengelolaan atas tanah negara yang belum dilekati hak.

Ketidakjelasan kewenangan antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal seperti Kantor Pertanahan (BPN) juga menjadi faktor penghambat.

"Hal ini menimbulkan kekosongan hukum di tingkat lokal, yang kemudian berujung pada lemahnya pengawasan dan pemanfaatan lahan negara secara tidak optimal," paparnya.

Jarwok melanjutkan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyusunan peraturan daerah yang secara sistematis mengatur tata cara, mekanisme, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan izin pengelolaan tanah negara dan penerbitan SKT.

Pengaturan itu diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, mendorong tertib administrasi pertanahan, dan mengoptimalkan pengawasan penguasaan tanah di wilayah Kabupaten Belitung.

Selain itu, keberadaan regulasi daerah akan memperjelas batas kewenangan desa, kecamatan, dan kabupaten dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang pertanahan, sekaligus membangun basis data pertanahan yang akurat dan terintegrasi dengan sistem informasi nasional.

"Tujuan dari pada pembentukan Peraturan Daerah tentang Penerbitan SKT adalah untuk mendapatkan kepastian hukum (legal certainty) untuk masyarakat yang melangsungkan tindakan hukum ini bersamaan degan peralihan hak atas tanah serta penyelenggaraan urusan pertahanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah," bebernya.

Ia juga menjelaskan, adapun ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Raperda Kabupaten Belitung tentang penerbitan SKT meliputi penyelenggara dan wilayah kerja penerbitan SKT, tata cara penerbitan SKT, penatausahaan SKT, pencabutan SKT, penggantian SKT, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Maka, dalam rangka melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda dimaksud dan guna lebih mendukung data data penunjang dalam penyusunan pembuatan naskah akademiknya.

peduli aset tanah masyarakat, bapemperda dprd belitung usulkan raperda skt                            tanjungpandan, belitongekspres.com - badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten belitung mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) kabupaten belitung (inisiatif) tentang penerbitan surat keterangan tanah (skt).
hal itu dikatakan ketua bapemperda, muhammad hafrian fajar dalam sidang paripurna internal dprd kabupaten belitung, pada senin (8/9/2025).
surat keterangan tanah adalah surat keterangan mengenai objek atau tanda bukti atas kepemilikan lahan tanah yang dibuat atas permintaan atau permohonan masyarakat kepada kantor kelurahan atau desa.
dimana objek tanah yang dimohonkan dan atas permintaan atau permohonan tersebut ke kelurahan desa mengeluarkan surat keterangan tanah dengan diawali bahwa telah mempunyai register tanah yang terdaftar di desa. kemudian proses penerbitan skt adanya kesaksian oleh rt dan beberapa saksi lalu kemudian diusulkan kepada lurah atau kepala desa untuk disetujui diterbitkan skt.
menurut muhammad hafrian fajar, di kabupaten belitung, skt sering kali menjadi alat utama dalam menyatakan penguasaan atau kepemilikan suatu bidang tanah yang belum didaftarkan secara resmi melalui sistem sertifikasi formal. 
baca juga:baznas ri luncurkan program beasiswa santri, baznas belitung ajak masyarakat daftar
dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum atas lahan yang dimiliki telah mendorong pemkab untuk menginisiasi regulasi lokal mengenai prosedur penerbitan skt yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional.
pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan tugas negara yang diselenggarakan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat, dalam rangka memberikan status hak atas satuan bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar di indonesia agar dengan mudah dapat dibuktikan kepemilikannya.
"berdasarkan objek pendaftaran tanah yang diatur di dalam pasal 16 undang-undang pokok agraria yaitu hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai dan diberikan kepada setiap orang dan atau badan hukum adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lain sebagainya," kata muhammad hafrian fajar.
muhammad hafrian fajar menjelaskan, pasal 97 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 menyatakan bahwa skt, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilik tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa, lurah atau camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah.
sadar akan pentingnya pendaftaran tanah bagi rakyat, pemerintah kemudian melakukan berbagai program percepatan. 
setidaknya, pemerintah pusat melalui kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) telah menargetkan program pendaftaran tanah sebanyak 126 juta bidang dari tahun 2015-2025 (kementerian atr/bpn, 2015). 
baca juga:okp belitung doa bersama & bersholawat jaga keutuhan nkri
"walaupun tahun target pendaftaran tanah ini berlalu, mendorong percepatan pendaftaran tanah sangat perlu dilakukan di seluruh wilayah indonesia sesuai mandat uupa tahun 1960 termasuk salah satunya di kabupaten belitung," jelas pria yang karib disapa jarwok itu.
namun demikian, jarwok melanjutkan, percepatan pendaftaran tanah di belitung tidak dapat dilakukan secara sembarangan, perlu melihat konteks sejarah pertanahan di sana. tanah-tanah yang tidak bersertifikat ini umumnya terdapat di wilayah pedesaan. 
hal itu dapat menyebabkan meningkatnya kasus sengketa tanah, konflik dan perkara pengadilan. 
oleh karena itu, pemerintah menganjurkan warga untuk lebih aktif lagi mendaftarkan sertifikat tanah mereka, salah satu persyaratan untuk mendaftarkan sertifikat tanah adalah dengan membuat skt. 
"surat ini merupakan bukti fisik atas sebidang tanah yang digunakan untuk proses pendaftaran tanah, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah warga negara yang tinggal di desa dapat mengurus skt melalui kepala desa karena kepala desa memiliki kewenangan untuk menerbitkan skt," bebernya.
baca juga:pariwisata belitung bersinar di matta fair kuala lumpur 2025, promosi wisata makin mendunia
jarwok menerangkan, berbagai permasalahan terkait dengan skt juga sering disalah pahami oleh masyarakat seperti ketidakjelasan ketetapan waktu dan masa berlaku skt.
bahkan, kantor pertanahan kabupaten belitung juga mengalami kebingungan dengan dokumen skt yang diterbitkan oleh desa ketika akan melakukan pendaftaran tanah, sebab format skt yang berbeda-beda dan adanya tumpang tindih dalam kewenangan dalam penerbitan skt. 
karena berbagai permasalahan tersebut, serta belum adanya kepastian hukum terkait dengan kedudukan skt maka diperlukan adanya pengaturan khusus yang memuat ketentuan tentang tata cara penerbitan skt di kabupaten belitung. 
sebab itu, berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dibentuk peraturan daerah kabupaten belitung tentang penerbitan skt.
"praktik penerbitan skt di kabupaten belitung hingga saat ini masih diwarnai dengan berbagai permasalahan kelembagaan, prosedural, dan kepastian hukum", sebut ketua fraksi pkb itu.
baca juga:pawai pembangunan magnet pariwisata, bupati belitung siapkan agenda besar nasional
ia juga menjelaskan, berdasarkan hasil telaah lapangan, wawancara dengan perangkat desa dan kecamatan, serta studi dokumen pada beberapa kecamatan dan desa, diketahui bahwa belum terdapat sistem pengelolaan yang seragam dan terintegrasi.
hal itu disebabkan oleh ketiadaan regulasi daerah yang secara khusus mengatur mekanisme perizinan dan penerbitan skt, sehingga aparatur pemerintahan setempat cenderung mengandalkan praktik administratif yang bersifat lokal dan konvensional.
di tingkat desa dan kelurahan, penerbitan surat keterangan tanah sering dilakukan tanpa standar baku, baik dalam hal format dokumen, verifikasi lapangan, maupun mekanisme pencatatan.
"beberapa desa masih menggunakan format berbeda-beda dan belum memiliki arsip digital atau sistem register tanah yang memadai," terang mantan ketua knpi belitung itu.
selain itu, belum seluruh aparat desa memiliki pemahaman yang utuh terhadap fungsi hukum skt sebagai dokumen yang mendukung legalisasi hak atas tanah. 
akibatnya, skt menjadi rawan dipergunakan dalam transaksi tanpa verifikasi menyeluruh, berpotensi menimbulkan sengketa, serta memperbesar kemungkinan tumpang tindih klaim penguasaan tanah.
baca juga:yosi septri zuliansyah jabat ketua pks belitung, optimis cetak kader hebat
dalam hal izin pengelolaan tanah negara, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat atau badan hukum kerap kali menggunakan lahan negara untuk keperluan usaha, pertanian, atau pemanfaatan lainnya tanpa dokumen perizinan formal. 
di sisi lain, pemerintah daerah belum memiliki prosedur khusus yang dapat dijadikan acuan dalam mengatur, menyetujui, atau menolak permohonan izin pengelolaan atas tanah negara yang belum dilekati hak. 
ketidakjelasan kewenangan antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal seperti kantor pertanahan (bpn) juga menjadi faktor penghambat. 
"hal ini menimbulkan kekosongan hukum di tingkat lokal, yang kemudian berujung pada lemahnya pengawasan dan pemanfaatan lahan negara secara tidak optimal," paparnya.
jarwok melanjutkan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyusunan peraturan daerah yang secara sistematis mengatur tata cara, mekanisme, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan izin pengelolaan tanah negara dan penerbitan skt.
pengaturan itu diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, mendorong tertib administrasi pertanahan, dan mengoptimalkan pengawasan penguasaan tanah di wilayah kabupaten belitung.
baca juga:pemkab belitung pastikan stok beras 2.169 ton aman hingga akhir tahun
selain itu, keberadaan regulasi daerah akan memperjelas batas kewenangan desa, kecamatan, dan kabupaten dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang pertanahan, sekaligus membangun basis data pertanahan yang akurat dan terintegrasi dengan sistem informasi nasional.
"tujuan dari pada pembentukan peraturan daerah tentang penerbitan skt adalah untuk mendapatkan kepastian hukum (legal certainty) untuk masyarakat yang melangsungkan tindakan hukum ini bersamaan degan peralihan hak atas tanah serta penyelenggaraan urusan pertahanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah," bebernya.
ia juga menjelaskan, adapun ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam raperda kabupaten belitung tentang penerbitan skt meliputi penyelenggara dan wilayah kerja penerbitan skt, tata cara penerbitan skt, penatausahaan skt, pencabutan skt, penggantian skt, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
maka, dalam rangka melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi raperda dimaksud dan guna lebih mendukung data data penunjang dalam penyusunan pembuatan naskah akademiknya.
baca juga:semangat pariwisata belitung bersinar di pameran wisata internasional kuala lumpur 
"kami juga telah melakukan kerjasama dalam pembuatan kajian akademik dengan pusat studi kepemimpinan dan pengembangan hukum atau centre for leadership and legal development studies (clds) fakultas hukum universitas islam indonesia," terangnya.
kajian akademik tersebut bertujuan untuk memberikan dasar akademik dan landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penerbitan skt dimaksud. 
pengelolaan lahan dan tanah bukan hanya perihal administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks, dimana kabupaten belitung, dengan karakteristik geografis dan sosialnya yang unik, dihadapkan pada berbagai tantangan dalam penyelenggaraan tata kelola pertanahan yang adil dan berkelanjutan. 
oleh karena itu, rancangan peraturan itu diharapkan mampu menampung aspirasi masyarakat serta memberikan pedoman yang jelas bagi para pemangku kepentingan dalam menerbitkan dan mengelola skt.
"rancangan peraturan tentang penerbitan skt adalah merupakan raperda yang belum pernah dibuat sebelumnya, sehingga hal ini merupakan suatu terobosan kebijakan hukum daerah di bidang pertanahan yang dapat banggakan bilamana nantinya setelah ditetapkan menjadi perda kabupaten belitung," pungkasnya.
baca juga:ketua yayasan klenteng kelapa kampit ajak jaga tradisi sembahyang rebut sebagai simbol kerukunan
"namun demikian, kita tentu tidak boleh berhenti untuk membentuk produk hukum daerah yang implementatif dan berkeadilan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," sebutnya.
bapemperda akan terus berupaya untuk memperbaiki kualitas peraturan daerah, oleh sebab itu kami menganggap raperda itu sangatlah perlu untuk segera disampaikan dengan menggunakan hak inisiatif dprd kabupaten belitung.
namun, pihaknya menyadari bahwa raperda itu belum sempurna dan masih memerlukan masukan serta kritik konstruktif dari berbagai pihak.
"kami membuka diri untuk menerima saran yang membangun. kami berharap rancangan peraturan ini dapat menjadi langkah awal yang berarti dalam membentuk kebijakan pertanahan yang lebih transparan, efektif, dan berkeadilan di kabupaten belitung," tandasnya.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 9 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan