Kasus BBM Bangka Tuai Polemik, Motor Pengerit Dirampas Tapi Truk Tangki Dipulangkan

Reporter: Reza Hanapi |

Editor: Yudiansyah |

Rabu , 06 May 2026 - 22:10

Truk tangki BBM di Bangka yang dikembalikan kepada pemiliknya.--Foto: Reza/Babel Pos

Sementara Bastiar pada Mei 2024 dituntut dua tahun penjara setelah membawa puluhan jerigen pertalite menggunakan mobil Kijang Super.

Pada perkara Rizal Fahlevi Februari 2026, JPU juga menuntut agar dua unit kendaraan berupa Suzuki Carry dan Colt Diesel Fuso dirampas untuk negara sebagai bagian dari barang bukti perkara.

Perbedaan status barang bukti dalam perkara-perkara tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan perdebatan mengenai konsistensi penegakan hukum.

Sebagian masyarakat mempertanyakan mengapa kendaraan motor pengerit skala kecil dirampas untuk negara. Sementara kendaraan tangki dengan kapasitas jauh lebih besar justru diminta dikembalikan dalam perkara berbeda.

Aktivis Soroti Efek Jera

Aktivis anti korupsi Bangka Belitung (Babel), Dr Marshal Imar Pratama, menilai polemik tersebut perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Menurutnya, perbedaan tuntutan dan pengembalian truk tangki dalam perkara skala besar berpotensi memunculkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.

“Kita cukup terkejut melihat adanya tuntutan yang dianggap ringan dan kendaraan utama justru dikembalikan,” kata Marshal dikutip dari Babel Pos, Rabu (6/5/2026).

Ia menilai aspek efek jera seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam penanganan perkara penyalahgunaan BBM.

“Kalau alat angkut utama dikembalikan, tentu masyarakat bertanya mengenai konsistensi penegakan hukum,” ujar Doktor jebolan Universitas Borobudur Jakarta itu.

Marshal meminta agar Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung melalui fungsi pengawasan internal ikut mencermati proses penanganan perkara tersebut.

Menurut dia, pemeriksaan perlu dilakukan sejak penelitian berkas hingga proses penuntutan di persidangan. Langkah itu penting agar polemik yang berkembang di masyarakat mendapat penjelasan yang utuh.

kasus bbm bangka tuai polemik, motor pengerit dirampas tapi truk tangki dipulangkan                            sungailiat, belitongekspres.com - penanganan perkara dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (bbm) di bangka menjadi sorotan publik.
perbedaan tuntutan oleh kejaksaan negeri (kejari) bangka dan status barang bukti dalam sejumlah kasus memicu polemik di tengah masyarakat
sebab dalam beberapa perkara, kendaraan milik pengerit bbm skala kecil dirampas untuk negara. namun pada perkara lain, truk tangki berkapasitas besar justru diminta dikembalikan kepada pemiliknya.
data sistem informasi penelusuran perkara (sipp) pengadilan negeri sungailiat menunjukkan adanya perbedaan penanganan perkara bbm dalam dua tahun terakhir.
baca juga:pt timah tbk tabrak perda di tanjung niur, ketua dprd babel: segera kosongkan lokasi!
sorotan publik menguat saat jaksa penuntut umum (jpu) kejari bangka menangani perkara terdakwa aldio abiansyah alias abi, boy sandy, isnaini padli, dan abdi wijaya.
dalam perkara tersebut, para terdakwa dituntut pidana penjara selama 15 bulan. jpu juga meminta agar lima unit truk tangki kapasitas 5.000 hingga 10.000 liter dikembalikan kepada pemiliknya.
sementara sejumlah barang lain seperti selang plastik, ember, dan mesin pompa tetap diminta untuk dirampas.
keputusan itu kemudian memicu perbandingan dengan sejumlah perkara pengerit bbm skala kecil yang sebelumnya diproses hukum di bangka.
baca juga:skandal sppd rp20 miliar dprd pangkalpinang: 30 anggota digarap jaksa, siapa menyusul?
motor pengerit disita untuk negara
misalnya, perkara ambo asse pada juli 2024, terdakwa dituntut dua tahun penjara usai mengangkut 20 jerigen pertalite menggunakan sepeda motor suzuki thunder.
selain pidana penjara dan denda rp20 juta, kendaraan yang digunakan ambo juga diminta dirampas untuk negara.
perkara serupa terjadi pada heri bin kariyono pada juli 2025. dalam kasus itu, terdakwa dituntut dua tahun enam bulan penjara dan kendaraan pribadinya berupa toyota kijang kf 40 turut diminta dirampas.
sementara bastiar pada mei 2024 dituntut dua tahun penjara setelah membawa puluhan jerigen pertalite menggunakan mobil kijang super.
baca juga:tuntutan ringan kasus mafia bbm bangka picu kegaduhan, aktivis desak jpu dan kajari diperiksa
pada perkara rizal fahlevi februari 2026, jpu juga menuntut agar dua unit kendaraan berupa suzuki carry dan colt diesel fuso dirampas untuk negara sebagai bagian dari barang bukti perkara.
perbedaan status barang bukti dalam perkara-perkara tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan perdebatan mengenai konsistensi penegakan hukum.
sebagian masyarakat mempertanyakan mengapa kendaraan motor pengerit skala kecil dirampas untuk negara. sementara kendaraan tangki dengan kapasitas jauh lebih besar justru diminta dikembalikan dalam perkara berbeda.
aktivis soroti efek jera
aktivis anti korupsi bangka belitung (babel), dr marshal imar pratama, menilai polemik tersebut perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
baca juga:oknum pns bakar kantor dishub babel, kesal kenaikan pangkat tak ditandatangani kadis
menurutnya, perbedaan tuntutan dan pengembalian truk tangki dalam perkara skala besar berpotensi memunculkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
“kita cukup terkejut melihat adanya tuntutan yang dianggap ringan dan kendaraan utama justru dikembalikan,” kata marshal dikutip dari babel pos, rabu (6/5/2026).
ia menilai aspek efek jera seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam penanganan perkara penyalahgunaan bbm.
“kalau alat angkut utama dikembalikan, tentu masyarakat bertanya mengenai konsistensi penegakan hukum,” ujar doktor jebolan universitas borobudur jakarta itu.
baca juga:ketua dprd babel minta masyarakat tak panik sikapi isu kelangkaan bbm
marshal meminta agar kejaksaan tinggi kepulauan bangka belitung melalui fungsi pengawasan internal ikut mencermati proses penanganan perkara tersebut.
menurut dia, pemeriksaan perlu dilakukan sejak penelitian berkas hingga proses penuntutan di persidangan. langkah itu penting agar polemik yang berkembang di masyarakat mendapat penjelasan yang utuh.
ia berharap penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak memunculkan persepsi adanya perlakuan berbeda antara pelaku skala besar dan masyarakat kecil.
menurut marshal, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sangat bergantung pada konsistensi dalam penerapan aturan.
baca juga:kasus korupsi bbm nelayan bangka, kejari bidik spbu dan tersangka baru 
karena itu, ia menilai setiap perkara yang memiliki kemiripan pola semestinya diproses dengan standar penegakan hukum yang juga konsisten agar tidak memunculkan polemik berkepanjangan.
kajari bangka berikan klarifikasi
kajari bangka, herya sakti saad, sebelumnya telah memberikan klarifikasi terkait perkara yang sedang dalam proses sidang.
ia menegaskan seluruh tuntutan jpu telah didasarkan pada fakta persidangan. mulai dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, hingga barang bukti yang dihadirkan di pengadilan.
menurut herya, terdapat perbedaan antara persepsi publik dengan fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.
salah satu poin penting yang dijelaskan yakni terkait hasil pemeriksaan terhadap cairan yang diamankan dalam perkara tersebut.
baca juga:dugaan korupsi bbm nelayan terbongkar, kejari bangka tahan asn dan pihak swasta
berdasarkan keterangan ahli dari ditjen migas, cairan yang ditemukan disebut bukan bbm jenis solar subsidi maupun bbm industri.
“hasil uji laboratorium menunjukkan cairan tersebut merupakan minyak mentah atau minyak cong yang tidak memenuhi standar bbm resmi,” jelasnya.
karena itu, menurut dia, penerapan pasal dalam uu migas tidak bisa disamakan dengan perkara distribusi bbm subsidi pada umumnya.
terkait pengembalian kendaraan, herya menjelaskan truk dan tangki tersebut merupakan milik pihak ketiga atau perusahaan jasa angkutan.
para sopir dan kenek disebut hanya berperan sebagai penyedia jasa angkut dan tidak mengetahui secara rinci muatan yang dibawa.
baca juga:berkas p21, polda babel limpahkan 4 tersangka penimbunan bbm ilegal di bangka
“atas dasar itu, pengembalian kendaraan dinilai lebih tepat karena pemilik armada tidak terbukti mengetahui muatan ilegal tersebut,” ujarnya.
polemik dugaan ketimpangan penanganan perkara bbm ini masih menjadi perhatian publik di provinsi kepulauab bangka belitung.
masyarakat berharap penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkeadilan, tanpa membedakan latar belakang maupun skala perkara. (babel pos)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 7 Mei 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan