Ribuan PPPK Terancam PHK, DPRD Babel Ambil Langkah ke Pusat

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Sabtu , 28 Mar 2026 - 13:11

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menjawab wartawan terkait ancaman PKH massal PPPK usai bertemu Kepala Bakuda, Jumat (27/3/2026)--Foto: Lia/Babel Pos

“Kepala Bakuda bahkan sudah pusing tujuh keliling. Apa lagi yang mau diperas di Babel ini? Pusat memangkas TKD, tapi aturan baru ini menuntut kemampuan keuangan yang kita sendiri belum siap,” katanya.

DPRD Babel pun berkomitmen untuk membawa persoalan ini ke tingkat nasional.

Didit memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan.

Selain itu, komunikasi juga terus dibangun dengan Komisi II DPR RI agar implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tersebut dapat ditunda atau bahkan direvisi.

Ia juga mengajak DPRD di seluruh Indonesia untuk bersama-sama menyuarakan aspirasi serupa.

Menurut Didit, langkah ini bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan pusat, melainkan respons atas kondisi riil di daerah yang belum siap secara fiskal.

“Jangan sampai kebijakan ini justru mengganggu sektor ekonomi riil dan UMKM karena daya beli masyarakat menurun akibat hilangnya pendapatan ribuan pegawai,” tegasnya.

DPRD Babel menilai, jika tidak ada penyesuaian kebijakan, maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyasar pegawai PPPK, tetapi juga berpotensi meluas ke sektor ekonomi daerah secara keseluruhan.

MenPAN-RB: Tidak Ada PHK Massal PPPK

Di tengah kekhawatiran potensi PHK massal PPPK di daerah, termasuk di Babel, pemerintah pusat memastikan tidak ada kebijakan yang mengarah pada pemecatan pegawai secara massal pada 2026.

Isu PHK massal terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK yang beredar belakangan ini disebut sebagai kesalahpahaman terhadap arah kebijakan pemerintah.

ribuan pppk terancam phk, dprd babel ambil langkah ke pusat                            pangkalpinang, belitongekspres.com – ancaman pemutusan hubungan kerja (phk) massal terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di bangka belitung (babel) mulai disorot.
dprd provinsi kepulauan babel mengambil langkah dengan mengusulkan penundaan pemberlakuan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (hkpd).
ketua dprd babel, didit srigusjaya menegaskan, kebijakan tersebut berpotensi menekan kemampuan fiskal daerah dan berdampak langsung pada nasib ribuan pegawai pppk di wilayah tersebut.
pernyataan ini disampaikan didit usai menggelar rapat koordinasi bersama kepala bkd, kepala bakuda, dan kepala bappeda babel di ruang kerjanya, jumat (27/3/2026).
baca juga:cuaca ekstrem dan karhutla mulai berpengaruh pada udara belitung
baca juga:menkeu pastikan kebijakan wfh tak ganggu produktivitas ekonomi
menurutnya, jika implementasi uu hkpd tetap diberlakukan pada juni 2027, maka pemerintah daerah berisiko melakukan pengurangan besar-besaran terhadap pegawai pppk, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.
“jika aturan ini diterapkan, maka akan berdampak pada pengurangan pegawai pppk. kita bicara nasib ribuan orang, ujar didit dikutip dari babel pos.
"di pemprov babel saja ada 4.506 pppk, jika digabung se-babel jumlahnya mencapai sekitar 25 ribu orang. ini bisa menjadi bumerang bagi ekonomi lokal maupun nasional,” sambungnya.
ia menjelaskan, kekhawatiran tersebut muncul karena adanya ketidakseimbangan kebijakan dari pemerintah pusat.
baca juga:belitung nihil laporan pengaduan thr 2026, kepatuhan perusahaan tinggi
baca juga:dispora belitung siapkan festival usia dini 2026, wadah pembinaan atlet muda
di satu sisi, transfer ke daerah (tkd) mengalami pemangkasan, namun di sisi lain daerah dituntut meningkatkan pendapatan asli daerah (pad).
kondisi ini dinilai membuat daerah berada dalam tekanan fiskal yang berat, terutama dalam memenuhi kewajiban belanja pegawai.
“kepala bakuda bahkan sudah pusing tujuh keliling. apa lagi yang mau diperas di babel ini? pusat memangkas tkd, tapi aturan baru ini menuntut kemampuan keuangan yang kita sendiri belum siap,” katanya.
dprd babel pun berkomitmen untuk membawa persoalan ini ke tingkat nasional.
didit memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kementerian pan-rb, kementerian dalam negeri, serta kementerian keuangan.
baca juga:gubernur babel tegaskan lkpj 2025 bukan sekadar laporan, bukti kerja nyata
baca juga:polemik tambang timah ilegal, bupati bangka tolak kades mundur karena ini
selain itu, komunikasi juga terus dibangun dengan komisi ii dpr ri agar implementasi uu nomor 1 tahun 2022 tersebut dapat ditunda atau bahkan direvisi.
ia juga mengajak dprd di seluruh indonesia untuk bersama-sama menyuarakan aspirasi serupa.
menurut didit, langkah ini bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan pusat, melainkan respons atas kondisi riil di daerah yang belum siap secara fiskal.
“jangan sampai kebijakan ini justru mengganggu sektor ekonomi riil dan umkm karena daya beli masyarakat menurun akibat hilangnya pendapatan ribuan pegawai,” tegasnya.
dprd babel menilai, jika tidak ada penyesuaian kebijakan, maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyasar pegawai pppk, tetapi juga berpotensi meluas ke sektor ekonomi daerah secara keseluruhan.
baca juga:18 organisasi pppk desak alih status jadi pns, terus berjuang ke dpr
baca juga:dpr ingatkan jangan sampai guru tersisih karena pegawai mbg diangkat jadi pppk
menpan-rb: tidak ada phk massal pppk
di tengah kekhawatiran potensi phk massal pppk di daerah, termasuk di babel, pemerintah pusat memastikan tidak ada kebijakan yang mengarah pada pemecatan pegawai secara massal pada 2026.
isu phk massal terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk yang beredar belakangan ini disebut sebagai kesalahpahaman terhadap arah kebijakan pemerintah.
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb), rini widyantini menegaskan, pemerintah saat ini justru tengah melakukan penataan sistem kepegawaian agar lebih berkelanjutan.
“tidak ada rencana penghapusan pppk pada 2026. justru pemerintah sedang melakukan penataan agar lebih terstruktur dan berkelanjutan,” kata rini widyantini dalam keterangannya.
ia juga memastikan tenaga pppk, termasuk yang berstatus paruh waktu, tetap menjadi bagian dari sistem kepegawaian nasional.
baca juga:mendikdasmen sebut pemerintah sedang cari solusi untuk guru pppk paruh waktu
baca juga:perjuangan 16 forum ke dpr, mimpi ribuan pppk jadi pns kian menguat
“tidak ada penghapusan pppk paruh waktu. mereka juga baru diangkat, masa mau dihapus,” tegas menpan-rb lagi.
penyesuaian yang terjadi di daerah, lanjutnya, lebih dipengaruhi kondisi fiskal masing-masing pemerintah daerah. rerutama terkait implementasi undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (uu hkpd).
regulasi tersebut mengatur proporsi belanja pegawai agar tetap sehat dalam struktur apbd, sehingga kebijakan di daerah sangat bergantung pada kemampuan keuangan masing-masing.
pengamat kebijakan publik sekaligus direktur eksekutif center of budget analysis (cba), uchok sky menilai narasi yang mengaitkan kebijakan pusat dengan phk massal di daerah merupakan penyederhanaan masalah.
“yang terjadi adalah penataan sistem kepegawaian, bukan pemecatan massal. ini bagian dari reformasi birokrasi jangka panjang,” kata uchok sky.
baca juga:dadan hindayana: rekrutmen pppk bgn 2026 berjumlah 99.000 orang
baca juga:tinggal selangkah jadi pppk, honorer dprd curi dan gadai mobil dinas demi bayar utang ke istri
menurutnya, dinamika di daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal serta cara pemerintah daerah mengelola belanja pegawai.
melalui kebijakan pppk 2026, pemerintah berkomitmen menjaga hak tenaga pppk, mulai dari gaji sesuai standar nasional, jaminan sosial, hingga peningkatan kompetensi.
sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan status kepegawaian pppk.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 29 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan