Kasus Korupsi BWS Babel: Pengembalian Uang Nyaris Pulih, Bagaimana Vonisnya?

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Sabtu , 28 Feb 2026 - 20:27

Para Terdakwa Kasus Korupsi BWS Babel-Babel Pos-

kasus korupsi bws babel: pengembalian uang nyaris pulih, bagaimana vonisnya?                            sungailiat, belitongekspres.com – pengembalian uang dalam kasus korupsi balai wilayah sungai (bws) bangka belitung (babel) kini mencapai rp8,6 miliar dari total kerugian negara rp9,2 miliar.
dengan angka pengembalian yang nyaris menutup kerugian, muncul pertanyaan publik, bagaimana tuntutan jaksa dan vonis hakim terhadap lima terdakwa?
perkembangan terbaru, para terdakwa kembali mengembalikan rp1,1 miliar kepada kejaksaan negeri (kejari) bangka pada kamis (26/2/2026).
pengembalian tersebut menambah total pemulihan kerugian negara yang sebelumnya telah mencapai rp7,3 miliar pada tahap awal penyidikan dan penuntutan.
baca juga:polemik mou sawit 200 hektare selat nasik, obri tegaskan kritik murni soal kebijakan
baca juga:polisi ungkap peran a dalam penyelundupan timah dari beltim, negara rugi puluhan miliar
“ada pengembalian rp1,1 miliar. sehingga, dari proses penanganan perkara ini, kejaksaan sudah berhasil melakukan pemulihan kerugian negara sebesar rp8.659.555.125. itu yang kita lakukan,” ujar kajari bangka, herya sakti saad, didampingi kasi intel freddy oslan parningatan, dikutip dari babel pos.
perkara ini saat ini masih dalam proses persidangan di pengadilan tipikor pangkalpinang. penuntutan dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum kejari bangka bersama kejaksaan tinggi bangka belitung.
pengembalian uang nyaris tutup kerugian negara
berdasarkan hasil perhitungan, total kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai rp9.227.236.069. artinya, secara nominal, pengembalian uang yang telah dilakukan para terdakwa hampir menutup keseluruhan kerugian.
meski demikian, kajari bangka menegaskan bahwa pengembalian uang negara tidak serta-merta menghapus proses hukum yang berjalan.
baca juga:kpk ingatkan pejabat dan asn dilarang minta thr, langgar kode etik dan berpotensi korupsi
baca juga:kasus korupsi kuota haji, kpk kantongi hasil audit bpk ri
“sambil menunggu hasil putusan pengadilan. apa putusan dari majelis hakim, itu yang akan kita laksanakan dalam tahap eksekusi terkait uang titipan ataupun uang pengembalian kerugian keuangan negara. ini harus dijelaskan supaya jangan masyarakat bingung,” jelas herya.
dia menambahkan, seluruh uang pengembalian tersebut sudah disetorkan ke rekening penitipan di bank bri sambil menunggu putusan pengadilan.
modus dan peran lima terdakwa
dalam perkara ini, lima orang menjadi terdakwa. jaksa menyebut modus yang digunakan berupa penggunaan perusahaan pinjaman untuk pembuatan dokumen fiktif.
terdakwa menyerahkan pekerjaan swakelola kepada pihak lain tanpa pelaksanaan sesuai ketentuan, serta mengalihkan sebagian anggaran proyek untuk kepentingan pribadi.
baca juga:kasus korupsi bws babel, terdakwa sudah kembalikan total rp8,6 miliar
baca juga:korupsi minyak mentah, eks dirut pertamina patra niaga riva siahaan divonis 9 tahun
kerugian negara sebesar rp9,2 miliar tersebut disebut telah dinikmati para terdakwa dengan jumlah yang berbeda-beda. susi hariany selaku kepala balai diduga menerima rp810 juta.
onang adiluhung selaku ppk diduga menerima rp2.002.500.000. rudy susilo selaku kasatker disebut menikmati rp1.460.000.000.
mohamad setiadi akbar selaku ppk menerima rp711.190.000. sementara kalbadri selaku kasatker menerima rp265.000.000.
para terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
baca juga:kasus korupsi timah basel: 10 orang jadi tersangka, kerugian capai rp4,16 triliun
baca juga:jejak aliran uang korupsi rp45,9 m kasus justiar noer, pengusaha asal pangkalpinang terseret
pengakuan fee di persidangan
dalam sidang pemeriksaan terdakwa yang digelar rabu (25/2/2026), para terdakwa mengakui menerima fee dari proyek pemeliharaan rutin tersebut. sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai dewi sulistiarini.
rudy susilo mengaku menerima fee sekitar rp1 miliar secara tunai beberapa kali. ia menyebut uang tersebut diterima dari ppk maupun bendahara selama periode 2023 hingga 2025.
“kadang dari ppk, kadang dari bendahara selama 2023 sampai 2025,” akunya di persidangan.
saat ditanya jaksa apakah mengetahui jumlah fee pejabat lainnya, rudy mengaku tidak mengetahui secara pasti.
“ppk nerima fee tapi gak tahu berapa,” katanya.
“apa gak tanya dan gak curiga jangan-jangan ppk lebih besar,” tanya jpu desy eprianti.
“gak tanya, tapi yang lain juga menerima fee juga,” jawab rudy.
baca juga:tabir gelap kasus korupsi justiar noer, peran pengusaha batu bara mulai terungkap
baca juga:pusaran korupsi sp3at basel: akankah junmin afo menyusul jadi tersangka? 
ia menyatakan telah mengembalikan uang tersebut kepada penyidik pidsus kejati bangka belitung sebanyak dua kali.
selain pengembalian, sejumlah aset miliknya seperti dua unit sepeda motor dan laptop turut disita saat proses penyidikan.
pengakuan serupa disampaikan kalbadri. ia mengaku mengembalikan rp255 juta kepada penyidik.
“terkait ppk dapat berapa saya tidak tahu. saya cuma tahu yang saya dapat,” ujarnya.
sementara itu, mohamad setiadi akbar membeberkan bahwa pembagian fee dilakukan kepada sejumlah pejabat hingga pihak cv. ia menyebut pembagian dilakukan oleh bendahara.
“sampai kepala balai dibagikan semua fee. semua dibagikan bendahara. semua tahu semua,” ungkapnya.
baca juga:dugaan korupsi bbm nelayan terbongkar, kejari bangka tahan asn dan pihak swasta
baca juga:kisah kelam 2 mantan bupati bangka selatan terjerat korupsi, anak ikut terseret
ia mengaku telah mengembalikan sekitar rp700 juta kepada penyidik. bahkan saat penggeledahan, uang tunai rp77 juta yang berada di dompetnya turut disita.
“uang itu tunai dari bendahara, rencananya mau dibayarkan untuk pekerja,” kata setiadi.
pengaruh pengembalian terhadap tuntutan dan vonis
dengan pengembalian yang hampir menyamai total kerugian negara, perhatian kini tertuju pada agenda pembacaan tuntutan yang akan digelar dalam waktu dekat.
secara hukum, pengembalian kerugian negara dapat menjadi pertimbangan yang meringankan, tetapi tidak menghapus unsur pidana. 
majelis hakim nantinya akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk pengakuan para terdakwa dan besaran uang yang telah dikembalikan, sebelum menjatuhkan vonis.
publik pun menanti, apakah vonis nantinya akan mencerminkan besarnya kerugian negara dan pengakuan yang telah terungkap di ruang sidang. (babel pos)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 1 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan