BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) bekerja sama untuk memperkuat penyaluran program perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat pada tahun 2025.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pertemuan kedua kementerian ini membahas beberapa hal krusial, termasuk kemungkinan perubahan jumlah penerima bantuan sosial (bansos) yang selama ini disalurkan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT. Pos Indonesia.
Ia menyebutkan bahwa penyesuaian ini akan bergantung pada data yang sedang diproses oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Saifullah menekankan pentingnya efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih sulit dijangkau oleh layanan perbankan. Selain itu, fokus utama juga diberikan pada upaya pemberdayaan keluarga penerima manfaat, agar mereka dapat mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
BACA JUGA:DPR Dorong Pemerintah Kembangkan Program Komunal untuk Pemberdayaan UMKM di Sektor Ekonomi Kreatif
BACA JUGA:Wapres Gibran Usul Hapus Zonasi, DPR Sarankan Perbaikan Implementasi di Lapangan
“Bantuan sosial merupakan komponen terbesar dalam anggaran kami. Kami ingin beralih dari sekadar memberikan bantuan ke pemberdayaan. Dengan pembentukan Kementerian Pemberdayaan Masyarakat oleh Presiden Prabowo Subianto, ini menunjukkan tekad kami untuk memperkuat aspek pemberdayaan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan kementerian lain, lembaga, serta sektor perbankan dan BUMN sangat penting,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo juga menyatakan dukungannya terhadap penyesuaian jumlah penerima manfaat bantuan sosial pada tahun 2025. Ia menekankan perlunya meningkatkan efisiensi infrastruktur, baik dalam program Kartu Indonesia Sejahtera maupun melalui PT. Pos Indonesia.
“Kami berkomitmen untuk mendukung program-program Kemensos dan berharap dapat mengintegrasikan berbagai program ini agar lebih efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia,” kata Kartika. (ant)