BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai lembaga baru yang bertugas mengelola investasi negara di Indonesia, pada tanggal 8 November 2024.
Menjelang peluncuran resmi ini, Prabowo memanggil Kepala BP Investasi Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, untuk membahas persiapan yang sedang berlangsung.
Muliaman menyampaikan bahwa tugas persiapan Danantara berjalan sesuai arahan Presiden, yang menekankan pentingnya kesiapan maksimal menjelang peluncuran.
"Saya diminta untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait peluncuran Danantara pada tanggal 8 November, di mana Presiden akan memimpin langsung peresmiannya," kata Muliaman saat ditemui di Istana.
BACA JUGA:Menperin Minta Sritex Siapkan Langkah Strategis untuk Kebelangsungan Perusahaan di Tengah Krisis
BACA JUGA:Prabowo Berencana Hapus Utang Kredit Macet Petani dan UMKM, Kadin Indonesia Sambut Positf
Selain mempersiapkan peluncuran, Muliaman menjelaskan bahwa pembentukan BP Investasi Danantara turut melibatkan revisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang memberikan dasar hukum bagi operasional lembaga tersebut.
Danantara direncanakan menjadi pengelola investasi pemerintah yang berada di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memungkinkan lembaga ini untuk mengelola dan mengoptimalkan aset-aset negara secara lebih terintegrasi.
"Seluruh aset pemerintah yang telah dipisahkan akan dikelola oleh badan ini secara bertahap. Saat ini, kami fokus pada pembentukan badan dan pengesahan undang-undang yang mendasarinya," jelas Muliaman usai dilantik oleh Presiden Prabowo.
BP Investasi Danantara akan dipimpin oleh Muliaman Darmansyah Hadad sebagai ketua, dan didampingi oleh Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai wakil ketua, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024.
Pembentukan Danantara menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan pengelolaan investasi negara secara terpusat dan efektif, yang diharapkan mampu memaksimalkan manfaat investasi bagi pembangunan nasional. (ant)