Kesetaraan pembangunan di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks, terutama mengingat disparitas antara daerah perkotaan dan perdesaan serta antara pulau-pulau. Salah satu solusi yang potensial adalah pemanfaatan dana bagi hasil (DBH), yang merupakan mekanisme pendanaan dari pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan hasil yang diperoleh dari sumber daya alam.
Optimalisasi dana ini dapat berkontribusi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dana bagi hasil adalah bagian dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah sebagai bentuk keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, dana ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada daerah penghasil dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Pakar pemerintahan daerah Prof. Ryaas Rasyid menegaskan bahwa optimalisasi dana bagi hasil sangat penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel dapat mengurangi ketimpangan antar-daerah.
BACA JUGA:Resesi 2025 di Depan Mata: Strategi Bertahan di Tengah Krisis
Dana bagi hasil dapat menjadi instrumen untuk mendorong otonomi daerah, namun pemanfaatan dana ini harus diarahkan untuk proyek yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pemanfaatan yang optimal dana bagi hasil akan memberikan dampak positif bagi daerah penerima. Di antara manfaat optimalisasi dana bagi hasil tersebut adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, menguatkan sektor pendidikan dan kesehatan, serta mendorong partisipasi masyarakat.
Penggunaan dana bagi hasil untuk membiayai proyek infrastruktur di daerah dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat.
Berdasarkan penelitian oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, daerah yang mengalokasikan sebagian besar DBH untuk infrastruktur menunjukkan peningkatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA:Keadilan Restoratif, Terobosan Hukum yang Lebih Humanis
Pemanfaatan DBH di sektor pendidikan dan kesehatan dapat mengurangi kesenjangan sosial. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada, daerah yang menginvestasikan dana bagi hasil untuk pendidikan dasar mengalami peningkatan dalam angka partisipasi sekolah.
Optimalisasi DBH juga harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana bagi hasil berpotensi mengurangi korupsi dan penyalahgunaan dana.
Implementasi
Di beberapa daerah, dana bagi hasil ini sudah dimanfaatkan secara optimal. Di Jawa Tengah, misalnya, pemanfaatan DBH untuk pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan dan jembatan telah meningkatkan akses transportasi. Program ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, serta akses masyarakat terhadap layanan publik.
Dana bagi hasil yang dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Selatan, seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro, menunjukkan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat. Menurut laporan dinas pemberdayaan masyarakat, usaha mikro yang didanai mengalami peningkatan omzet hingga 40 persen.
BACA JUGA:Melewati Ujian Demokrasi