Namun, agar proyek tersebut dapat dipastikan terlaksana, pihak desa diminta untuk mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu.
"DAK dari Provinsi untuk kelompok tani, mereka bilang ada anggaran Rp150 juta. Tapi mereka meminta Rp3 juta terlebih dahulu sebagai 'pelicin' agar anggaran itu bisa cair, dan mintanya kepada Sekdes saya," ungkap Dodi.
Hal inilah yang membuatnya curiga, karena setahunya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum tidak akan meminta uang, apalagi dari para kepala desa.
Langkah Pencegahan
Para kepala desa segera berbagi informasi di grup komunikasi mereka setelah menerima telepon mencurigakan. Mereka saling mengingatkan untuk waspada terhadap modus penipuan ini.
BACA JUGA:Polres Beltim Amankan Pelaku Pencurian Sarang Madu Teran, Berikut Identitas Tersangka
Dodi kembali menegaskan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum tidak akan meminta uang kepada para kepala desa, apalagi melalui telepon.
"Orang itu terus menelpon, jadi saya langsung membagikan informasi ini di grup kepala desa. Setelah saya tanyakan, ternyata banyak juga kepala desa lain yang menerima telepon serupa, namun dari nomor yang berbeda-beda," tandas Dodi.
Tidak Pernah Meminta Uang
Sementara itu Kepala DPUPRP2RKP Beltim Idwan Fikri, menegaskan bahwa nomor-nomor yang digunakan untuk menelpon para kepala desa bukan miliknya. Tidak hanya kepala desa yang menjadi sasaran, namun para penipu juga menelpon kontraktor.
"Kalau kepada kontraktor, mereka meminta sejumlah uang untuk keperluan Penjabat Sementara Bupati Beltim. Beruntung mereka langsung mengecek ke saya," ungkap Idwan.
BACA JUGA:Pjs Bupati Beltim Silaturahmi Dengan Tokoh Agama dan Masyarakat, Ini Harapannya
Dia menduga aksi penipuan dilakukan oleh sebuah kelompok, bukan individu. Hal ini terlihat dari penggunaan berbagai nomor telepon dan suara yang berbeda-beda. Selain itu, sebelumnya nomor pribadinya pernah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Idwan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta sejumlah uang, terutama untuk proyek yang belum jelas. Proses pengajuan pembangunan di desa harus melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
"Untuk desa, bisa juga mengajukan proyek melalui surat, namun itu hanya untuk proyek yang sifatnya mendesak," jelas Idwan yang menjabat Ketua Persatuan Paguyuban Palembang ini.
Terkait kasus pencatutan namanya untuk meminta uang, ia mengatakan bahwa masalah ini sudah dilaporkan ke pihak berwenang. Namun, karena belum ada korban, laporan tersebut belum bisa ditindaklanjuti.
BACA JUGA:Bawaslu Beltim Gandeng Media dan LSM, Pengawasan Partisipatif Kunci Sukses Pilkada 2024
"Oleh karena itu, saya menghimbau jika ada orang yang mengaku sebagai saya atau staf DPUPRP2RKP Beltim dan meminta sejumlah uang, segera konfirmasikan kepada kami terlebih dahulu. Jika sudah menjadi korban, mohon segera laporkan ke pihak kepolisian," tukas Idwan.