BELITONGEKSPRES.COM - Kabar terbaru menyebutkan bahwa Program Muda Berdaya untuk Kedaulatan Pangan (MBKP) Tahun 2024 resmi diluncurkan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.
Inisiatif ini merupakan langkah strategis dari Kemendikbudristek dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.
Sjamsul Hadi, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek, menegaskan bahwa MBKP adalah inovasi dalam pemajuan kebudayaan yang dihasilkan melalui kolaborasi antara Direktorat Jenderal Kebudayaan dan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang merupakan bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
"Mahasiswa yang terpilih diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun Lembata dengan pendekatan kebudayaan," ujar Sjamsul pada 7 Oktober.
BACA JUGA:Pendaftaran Formasi PPPK 2024: Peluang bagi Honorer di Dinas yang Berbeda
BACA JUGA:Pembangunan Bandara IKN Menuju Tahap Akhir, Ditargetkan Rampung Desember 2024
Sjamsul juga menjelaskan bahwa MBKP merupakan investasi jangka panjang yang bertujuan mengubah persepsi masyarakat terhadap pangan lokal. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menjelajahi ide, minat, dan bakat mereka dalam menciptakan karya-karya inovatif. Ini juga bagian dari upaya untuk memberdayakan ekosistem kebudayaan demi pemulihan lingkungan yang berkelanjutan dan mencapai kedaulatan pangan.
"Saya berharap mahasiswa dapat belajar dari para mentor dan tokoh adat yang memahami kearifan lokal, serta mengidentifikasi pangan lokal dan teknik produksinya," lanjutnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Ditjen Kebudayaan telah mengembangkan 21 Pandu Budaya di Lembata. Sjamsul meminta kepada Penjabat Bupati Lembata untuk membantu para pemuda Pandu Budaya dan mahasiswa peserta MBKP dalam mewujudkan kedaulatan pangan untuk Indonesia.
Sementara itu, Penjabat Bupati Lembata, Paskalis Ola Tapo Bali, menyambut positif program ini. Ia menilai kehadiran mahasiswa akan berkontribusi signifikan dalam pemenuhan kebutuhan pangan di daerahnya.
BACA JUGA:BPK Soroti Pengelolaan Keuangan Negara oleh BUMN yang Belum Tertib
BACA JUGA:Temuan Terbaru BRIN: 5 Jenis Keong Darat di Indonesia Berpotensi Jadi Bahan Obat Modern
"Kami sangat menghargai program MBKP ini dan kehadiran mahasiswa di Lembata," ungkap Paskalis.
Ia juga menyebutkan adanya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 yang mendorong penganekaragaman pangan berdasarkan potensi sumber daya lokal. Ia berharap hasil dari program MBKP dapat memberikan rekomendasi bagi kebijakan pemerintah daerah yang akan dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah.
"Saya berharap output dari program MBKP tidak hanya berupa data, tetapi juga rekomendasi strategi dan kegiatan terkait penyusunan rencana aksi dari 29 desa sasaran, dari hulu hingga hilir," tambahnya.