BELITONGEKSPRES.COM, Dalam menghadapi krisis yang semakin dalam, karyawan dan petani sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mulai mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap kurangnya tindakan kongkrit dari pemerintah, khususnya dari Penjabat (Pj) Gubernur.
Tidak adanya langkah konkret dari Pj Gubernur Babel Safrizal dalam menangani situasi sulit ini telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pekerja dan petani sawit, khusus di Kabupaten Bangka Tengah,
Mereka merasa bahwa jika seorang Pj Gubernur hanya bertindak sebagai "tukang stempel" tanpa mengambil tindakan nyata untuk membantu rakyat yang menderita, maka hal itu merupakan sebuah kegagalan yang lebih parah dari masa sebelumnya.
"Seharusnya seorang Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah ini, dan masalah yang kami hadapi berkaitan langsung dengan keputusan dari pusat. Jadi, apa yang akan dilakukan Gubernur untuk membantu kami?" ungkap seorang pekerja pabrik yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Ancaman PHK yang dihadapi oleh pekerja sawit bukanlah masalah sepele. Dampaknya akan terasa luas, memengaruhi petani, buruh, dan keluarga mereka.
BACA JUGA:Realisasi PAD Babel 2024 Baru Mencapai Rp 303 Juta, Bakuda Ungkap Penyebabnya
BACA JUGA:6 Bulan Penyidikan Kejagung, Kerugian Negara Korupsi Timah Masih Menjadi Misteri
Namun, sampai saat ini, tidak terlihat tindakan yang cukup dari pemerintah, terutama dari Pemprov, untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah hanya terlihat sebagai penonton di tengah-tengah penderitaan yang dirasakan oleh rakyat.
"Mengatasi masalah ini bukanlah hal yang mudah, tetapi setidaknya Pj Gubernur bisa berinisiatif untuk berkonsultasi dengan pihak terkait dan mencari solusi untuk kami," kata mereka.
"Kami tidak meminta Pj Gubernur untuk ikut campur dalam masalah hukum kami, tetapi kami membutuhkan bantuan untuk memastikan masa depan kami," tegas seorang lainnya.
Sementara itu, data yang dikumpulkan oleh BABELPOS menunjukkan bahwa kekhawatiran para pekerja sawit tidaklah berlebihan. Nasib para pekerja smelter yang telah di-PHK menunjukkan betapa sulitnya situasi yang mereka hadapi.
Usaha untuk memulihkan kembali smelter mereka oleh PT Timah Tbk ternyata tidak semudah yang diharapkan. Sampai saat ini, semua rencana tersebut hanya menjadi sekadar wacana.
Solusi Terhenti di Tengah Kesulitan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Tengah tampaknya masih minim terlihat dalam memberikan solusi atas dampak PHK massal yang menimpa karyawan smelter. Keluhan dari para karyawan tersebut memuncak ketika tidak mendapatkan solusi konkret dari pihak berwenang.
BACA JUGA:Lonjakan PHK Massal Industri Timah dan Sawit, Warga Terdampak: Apa Solusi dari Pemprov Babel?