BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa beras rusak tidak boleh digunakan dalam program bantuan pangan maupun stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
Pernyataan ini disampaikan sebagai komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas bantuan yang disalurkan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan yang menjadi sasaran utama program tersebut.
Amran menyebutkan bahwa dirinya telah meminta langsung kepada Perum Bulog agar memastikan seluruh beras yang disalurkan dalam program bantuan maupun SPHP memenuhi standar kualitas konsumsi. Ia menekankan bahwa masyarakat berhak mendapatkan beras terbaik, bukan stok lama atau rusak yang tidak layak.
“Kalau ada beras rusak, jangan disalurkan. Kami minta Bulog tidak memberikan itu ke saudara-saudara kita, khususnya dalam bansos dan SPHP,” ujar Amran usai penandatanganan MoU dengan Menteri Pertanian Palestina di Jakarta, Senin (7/7).
BACA JUGA:Target Penerimaan Bea Cukai di RAPBN 2026 Naik, Fokus ke MBDK dan Ekspor Batu Bara
BACA JUGA:Indonesia Hibahkan 10 Ribu Ton Beras untuk Palestina, Prabowo Instruksikan Langsung
Ia juga memastikan bahwa sampai saat ini belum ada laporan masuk terkait penyaluran beras tidak layak dari gudang Bulog. Namun, ia tetap meminta kewaspadaan agar pengawasan sejak dari gudang diperketat.
Sementara itu, bantuan pangan beras dari pemerintah dipastikan akan mulai disalurkan kembali pada Juli 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa program ini dapat dijalankan karena anggaran belanja tambahan (ABT) sudah tersedia.
Penyaluran akan dilakukan secara one shoot atau dua bulan sekaligus, masing-masing 10 kilogram, kepada 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang datanya diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bantuan ini merupakan bagian dari program prorakyat yang dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan bahwa bantuan dapat segera dijalankan karena ABT telah tersedia di BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara). Bantuan akan dikirim ke berbagai daerah, dengan prioritas distribusi ke wilayah timur Indonesia.
Pemerintah juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari stimulus ekonomi nasional untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun ini. (antara)