BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah resmi memperluas peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk menciptakan kesejahteraan yang tidak hanya adil dan merata, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan rakyat kecil.
Dalam peluncuran resmi di Pondok Pesantren Al Kasyaf, SPPG Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman menyampaikan komitmennya secara khidmat.
"Dengan mengucap bismillah, saya luncurkan secara resmi perluasan keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis. Semoga langkah ini menjadi fondasi kokoh menuju kesejahteraan yang inklusif dan sejalan dengan nilai-nilai Islam serta ekonomi kerakyatan. Harapannya, ini membawa keberkahan bagi seluruh alam," tuturnya di hadapan para hadirin.
Menurut Maman, keterlibatan UMKM bukan sekadar kolaborasi biasa. Kehadiran mereka akan menjadi pendorong utama bagi efektivitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyukseskan MBG yang bertujuan mencetak generasi Indonesia yang sehat dan unggul.
BACA JUGA:Ekonomi Indonesia Diperkirakan Tumbuh 4,93 Persen pada 2025, Ini Faktor Utamanya
BACA JUGA:Transaksi QRIS Tembus Rp 104 Triliun, Gibran: Ada Pihak yang Merasa Terusik
“Negara hadir bukan hanya untuk memfasilitasi pendidikan anak-anak, tapi juga untuk menyediakan bekal gizi yang baik. Tanpa asupan nutrisi yang cukup, pendidikan yang diterima pun tak akan maksimal hasilnya,” kata Maman.
Ia menekankan bahwa manfaat program MBG tidak berhenti di sektor gizi saja. Program ini dirancang agar memberikan dampak ekonomi yang nyata dan luas, terutama di wilayah sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.
“Program ini membawa amanah agar ekonomi rakyat di daerah juga hidup dan bergerak. Supaya tidak ada lagi pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati pusat, sementara daerah hanya jadi penonton,” ujar Maman.
UMKM yang ingin terlibat dalam program MBG harus memenuhi beberapa persyaratan teknis yang ditetapkan BGN. Di antaranya adalah memiliki sertifikat PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), menjamin keamanan bahan makanan, dan mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
BACA JUGA:QRIS Digunakan 56 Juta Orang, Gen Z Jadi Penggerak Utama Transformasi Digital
BACA JUGA:Gibran: QRIS Bukan Sekadar Alat Pembayaran, Tapi Simbol Kedaulatan Teknologi
Untuk mendukung kesiapan mereka, pemerintah juga menjamin kemudahan akses permodalan.
"Kami sudah menjalin komunikasi dengan Himbara dan bank-bank daerah agar akses pembiayaan lebih mudah bagi pelaku UMKM. Mereka juga akan mendapat pendampingan intensif selama tiga bulan," tambahnya.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyambut baik perluasan ini. Ia menegaskan bahwa sejak awal, program MBG sudah melibatkan UMKM secara masif.