BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis dengan membentuk Koperasi Desa Merah Putih, yang akan didirikan di 70 ribu desa di seluruh Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi pedesaan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi di desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian warga.
"Koperasi Desa Merah Putih, yang disingkat Kop Des Merah Putih, akan didirikan di 70 ribu desa," kata Zulhas pada Rabu, 5 Maret.
Pemerintah akan mengoptimalkan dana desa yang sudah ada untuk mendukung pendanaan program ini. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga akan terlibat dalam pendanaan dengan skema cicilan selama tiga hingga lima tahun, memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.
BACA JUGA:Mendikdasmen Majukan Libur Sekolah untuk Rayakan Idul Fitri 2025, Cek Tanggalnya
BACA JUGA:KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pantau Ketat Pengadaan Barang dan Jasa
"Setiap desa diperkirakan akan mengalokasikan anggaran hingga 3-5 miliar rupiah. Kita memiliki dana desa sebesar 1 miliar per tahun, jadi selama lima tahun totalnya 5 miliar rupiah," jelasnya.
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menambahkan bahwa Kop Des Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga pendekatan utama. Selain itu, sekitar 64 ribu kelompok tani siap bermigrasi menjadi koperasi untuk mengintegrasikan sistem pertanian dan distribusi pangan di desa.
"Tiga model pendekatan tersebut adalah membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, serta membangun dan mengembangkan," ungkap Budi Arie.
Koperasi ini diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen, sehingga harga barang di masyarakat bisa lebih terjangkau.
BACA JUGA:Menag Usulkan Tambahan Kuota Pendamping Haji untuk Jemaah Berisiko Tinggi
BACA JUGA:Baznas RI Optimalkan Pengumpulan ZIS dengan Target Rp509,5 Miliar di Ramadhan
"Ini agar harga-harga di masyarakat bisa lebih murah," tegasnya.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT), Yandri Susanto, memastikan bahwa kebijakan ini akan didukung dengan revisi regulasi terkait penggunaan dana desa. Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan desa-desa berkembang dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat.
"Fokusnya pada Koperasi Desa Merah Putih, semangatnya sama, bagaimana suasana pangan, dan hal-hal lainnya. Inti utamanya adalah agar semua desa maju dan berkembang dengan baik. Kita akan membangun desa dan membangun Indonesia," pungkasnya.