BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memberikan tanggapan terhadap demonstrasi yang berlangsung di lobi gedung kementerian di Jakarta, yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Dikti Saintek.
Aksi tersebut muncul sebagai respons terhadap kebijakan mutasi besar-besaran yang diterapkan oleh kementerian.
Satryo menjelaskan bahwa tuduhan mengenai kekerasan dan pemecatan sepihak terhadap aparatur sipil negara (ASN) adalah tidak berdasar. "Demonstrasi ini terkait dengan upaya mutasi besar-besaran yang kami lakukan, yang diperlukan karena kementerian kini terbagi menjadi tiga bagian, sehingga perlu penyesuaian," ujarnya setelah menghadiri acara di kampus ITB, Bandung, pada 20 Januari.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa kebijakan mutasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. "Kami ingin melakukan pembenahan untuk hemat anggaran, seperti yang disampaikan Presiden. Oleh karena itu, kami melaksanakan rotasi besar-besaran. Namun, ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan mutasi ini, sehingga menimbulkan aksi protes," ungkapnya.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Instruksikan Menteri KP Tindak Lanjut Pembangunan Pagar Laut Tangerang
BACA JUGA:Kementerian Komdigi Rancang Kebijakan untuk Lindungi Anak di Ruang Digital
Satryo juga menegaskan bahwa tuduhan mengenai kekerasan fisik, seperti penamparan terhadap pegawai, sama sekali tidak benar. "Tidak ada penamparan sama sekali. Informasi tersebut sepenuhnya tidak akurat," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan mutasi ini merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi pemborosan di kementerian. "Kami sedang melakukan pembersihan dan meluruskan dana kegiatan yang dianggap tidak perlu. Kementerian tidak boleh boros, meskipun mungkin beberapa orang merasa tidak nyaman dengan kebijakan ini," jelasnya.
Satryo menegaskan bahwa langkah mutasi ini adalah strategi untuk meningkatkan efisiensi di Kementerian Dikti Saintek dan berharap semua pihak dapat melihat kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pembenahan yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. (beritasatu)