BELITOINGEKSPRES.COM - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sedang meneliti kemungkinan pengembangan lahan dan bandara alternatif di Arab Saudi untuk mewujudkan ibadah haji yang lebih terjangkau bagi jamaah Indonesia.
“Pengembangan lahan dan bandara alternatif muncul sebagai solusi untuk mengatasi masalah keterbatasan infrastruktur dan waktu tunggu yang panjang bagi jamaah,” jelas Indra Gunawan, Anggota Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas, serta Analisis Portofolio BPKH, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Indra menjelaskan bahwa durasi ibadah haji yang dapat mencapai 40 hari bagi calon jamaah di Indonesia disebabkan oleh waktu tunggu keberangkatan dan kepulangan yang panjang. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur terbatas di Bandara Jeddah dan Madinah, serta harus berbagi slot kedatangan dan kepulangan dengan jamaah dari negara lain. Wewenang mengenai slot dan infrastruktur ini ada pada General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.
Lama tinggal di Arab Saudi ini berdampak langsung pada biaya penyelenggaraan ibadah haji, sehingga pengurangan masa tinggal menjadi salah satu opsi yang diusulkan sesuai rekomendasi Panja Haji DPR RI 2025.
BACA JUGA:Meski Jadi Tersangka Kasus Suap, Hasto Aktif Jalani Aktivitas dengan Semangat
BACA JUGA:Perkembangan Kasus Korupsi Timah: Hendry Lie Segera Disidangkan, Bagaimana Kabar Fandi Lingga?
“Selain itu, kami juga menghadapi tantangan dalam menjangkau lebih dari 17.000 pulau dan 75.000 desa di Indonesia, dengan keberagaman bahasa dan tingginya jumlah jamaah yang memiliki keterbatasan akses keuangan,” tambah Indra.
M. Mauludin, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub RI, menjelaskan bahwa bandara yang sedang dikaji memiliki dua runway dengan kapasitas terbatas dan hanya mampu menampung ratusan penumpang per jam. Oleh karena itu, perlu ada investasi lanjutan untuk pengembangan kelaikudaraan bandara dan terminal haji.
“Rencana jangka pendek mencakup optimalisasi bandara yang ada dengan berkonsultasi bersama Presiden, kementerian, lembaga, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini bertujuan untuk mengalihkan sebagian jamaah haji Indonesia ke bandara alternatif, sehingga mengurangi konsentrasi di Jeddah dan Madinah,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, diperlukan investasi dalam pembangunan bandara, terminal, dan rumah sakit dengan kapasitas serta fasilitas yang lebih baik. Dengan ketersediaan terminal, durasi mobilisasi dapat dipersingkat dan akan mengurangi beban pada tenaga kesehatan, terutama untuk jamaah haji lansia.
BACA JUGA:Bahlil Lahadalia Ungkap 4 Persoalan Utama Program Kerja Prabowo-Gibran
BACA JUGA:Mendikdasmen Pastikan Tetap Ada Kegiatan Belajar-Mengajar selama Ramadan
Ramadhan Harisman, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (SIHDU), menambahkan bahwa alternatif lahan dan bandara baru dapat berfungsi sebagai zona hub pelaksanaan haji di masa depan.
“Dengan adanya opsi lahan yang dilengkapi dengan bandara dan lokasi miqat yang dekat, kami optimistis durasi haji dapat dipangkas. Hal ini berpotensi menurunkan biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi, sehingga layanan haji menjadi lebih efektif dan efisien,” tutup Ramadhan. (ant)