BELITONGEKSPRES.COM - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan empat persoalan dalam program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam kesempatan perayaan ulang tahun ke-65 Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) pada Sabtu, 18 Januari, Bahlil menyoroti pentingnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi, penyediaan makanan bergizi gratis, dan hilirisasi sebagai fokus utama.
Dari empat masalah tersebut, dua aspek, yaitu kedaulatan energi dan hilirisasi, menjadi tanggung jawab kader Partai Golkar untuk diselesaikan. Bahlil menekankan bahwa program Prabowo-Gibran perlu didorong agar Indonesia dapat mencapai pendapatan per kapita sebesar US$ 9.000-10.000 pada tahun 2030. Jika tidak, pertumbuhan ekonomi negara dapat terhambat.
Hilirisasi, menurutnya, adalah langkah yang harus diambil bersamaan dengan upaya menyediakan makanan bergizi. Dia mengingatkan bahwa peristiwa krisis ekonomi pada tahun 1999, yang ditandai oleh inflasi mencapai 88% dan cadangan devisa yang sangat rendah, harus menjadi pelajaran penting. Saat itu, UMKM berperan sebagai pilar yang menjaga stabilitas ekonomi nasional.
BACA JUGA:Mendikdasmen Pastikan Tetap Ada Kegiatan Belajar-Mengajar selama Ramadan
BACA JUGA:Paspor Baru Indonesia Akan Dirilis 17 Agustus 2025, Desain dan Spesifikasi Standar Internasional
Bahlil mencatat bahwa meskipun UMKM memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (GDP) dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, mengandalkan sektor ini sebagai satu-satunya penggerak pertumbuhan ekonomi akan memakan waktu yang lama.
Dengan kontribusi UMKM yang mencapai 61% dari GDP dan menciptakan sekitar 120 juta lapangan pekerjaan dari total 130 juta angkatan kerja, dia menyatakan bahwa perlu ada upaya kolektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Bahlil mengungkapkan rencana untuk melaksanakan 28 proyek hilirisasi di berbagai wilayah di Indonesia, dengan total investasi diperkirakan mencapai US$ 618 miliar. Dia berkomitmen untuk mendorong program-program tersebut demi kemajuan ekonomi.
Terkait kedaulatan energi, Bahlil membahas permasalahan produksi minyak yang menurun dalam diskusinya dengan Presiden Prabowo di Hambalang. Dia mencatat bahwa lifting minyak saat ini mengalami penurunan dari 600.000 barel per hari menjadi 590.000 barel per hari.
BACA JUGA:Baznas Tetapkan 10 Program Prioritas 2025, Tidak Ada Dana untuk Makan Bergizi Gratis
BACA JUGA:Kementerian Agama Raih Penilaian Positif Jelang 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sementara itu, konsumsi minyak dalam negeri mencapai sekitar 1.600.000 barel per hari, sehingga Indonesia terpaksa mengimpor sekitar 1.000.000 barel per hari, yang menyebabkan kerugian devisa sebesar Rp 500 triliun per tahun.
Untuk mengatasi masalah ini, Bahlil menargetkan peningkatan lifting menjadi 1.000.000 barel per hari pada tahun 2028-2029, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor minyak. Ini merupakan salah satu program kerja yang menjadi fokus Prabowo-Gibran untuk menciptakan kedaulatan energi di Indonesia. (beritasatu)