Natalius Pigai: Rp64 Miliar Tidak Cukup untuk Wujudkan Visi HAM Indonesia

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkap alasan di balik usulan anggaran hingga Rp20 triliun bagi kementeriannya. Ia menyoroti kebutuhan tambahan staf untuk mendukung tugas kementerian sesuai dengan struktur baru yang akan diterapkan.

Pigai menjelaskan bahwa saat ini kementeriannya memiliki 188 staf, tetapi untuk mencapai target yang diinginkan, jumlah ini perlu ditingkatkan hingga 2.544 staf. 

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2024, Pigai memaparkan, "Dengan kebutuhan staf sebesar itu, hanya untuk gaji dan tunjangan saja membutuhkan anggaran lebih dari Rp 1 triliun. Ini belum termasuk biaya untuk program dan pembangunan lainnya."

Selain itu, Pigai mengemukakan rencana untuk mendirikan sebuah universitas yang akan mendukung visinya dalam mengubah pola pikir 280 juta rakyat Indonesia terkait hak asasi manusia. 

BACA JUGA:Rencana Impor Beras Tambahan, DPR Tekankan Optimalisasi Produksi Dalam Negeri

BACA JUGA:Otorita IKN Targetkan Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif Rampung 2028

Pigai menekankan pentingnya program yang menyentuh individu secara langsung, sehingga ia membentuk tim sebanyak 1.007 kelompok yang akan bekerja di lapangan untuk membumikan nilai-nilai HAM di seluruh nusantara.

"Saya targetkan 83.000 kelompok untuk menjalankan program HAM di seluruh negeri. Tim kami di lapangan siap bekerja, dan ke depan kami akan memperluas struktur dengan kantor wilayah agar efektivitas program semakin tinggi," jelas Pigai.

Sebelumnya, Pigai menyatakan bahwa kementeriannya saat ini hanya menerima anggaran Rp64 miliar. Menurutnya, anggaran ini jauh dari cukup untuk mewujudkan visi HAM yang inklusif dan mendukung cita-cita Presiden. 

"Anggaran Rp64 miliar tidak memadai untuk mencapai visi dan cita-cita HAM di Indonesia. Saya mengusulkan agar anggaran kementerian ini diperbarui dan ditingkatkan," ujarnya di acara penyambutan di gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2024. (dis)