Sidang Kabinet Terakhir: Jokowi Sampaikan Permintaan Maaf dan Beri Arahan untuk Transisi Pemerintahan

BELITONGEKSPRES.COM - Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Jumat 13 September, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan penting kepada para menteri dan kepala lembaga negara. 

Dengan nada reflektif, Jokowi meminta maaf kepada seluruh jajarannya, mencerminkan kesadaran atas perjalanan 10 tahun kepemimpinannya yang penuh tantangan.

"Selama satu dekade terakhir, mungkin ada hal-hal dalam interaksi kita yang dirasa kurang sempurna, dan untuk itu saya memohon maaf," ujar Jokowi, menunjukkan sisi kemanusiaannya sebagai pemimpin. 

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pemerintahannya tidak lepas dari kontribusi setiap anggota kabinet. "Dedikasi dan kerja keras Bapak Ibu sekalian sangat berarti, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," tambahnya.

BACA JUGA:OJK Ungkap 37,17 Persen Generasi Z Alami Kredit Macet, Apa Solusinya?

BACA JUGA:Jokowi Didorong Jadi Dewan Pertimbangan Presiden

Sidang tersebut menjadi momen emosional karena merupakan yang terakhir bagi Kabinet Indonesia Maju, sebelum masa jabatan Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024. 

Dalam pidatonya, Jokowi memberikan apresiasi penuh kepada para menterinya yang telah mendukung pelaksanaan program-program pemerintah selama dua periode kepemimpinannya.

Saat menyentuh transisi pemerintahan yang akan datang, Jokowi menegaskan pentingnya kelancaran pergantian kepemimpinan. 

Ia menekankan bahwa pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto harus segera menjalankan program unggulannya. "Transisi pemerintahan harus berjalan efektif, dan kita harus mendukung penuh program-program presiden terpilih," tegas Jokowi.

BACA JUGA:Dishub Siapkan 10 Unit Derek untuk Atasi Parkir Liar Saat Konser Bruno Mars

BACA JUGA:Wisatawan Diminta Waspada Potensi Gempa Megathrust, BMKG: Tidak Bisa Diprediksi

Pesan ini menandai komitmen Jokowi untuk memastikan kesinambungan dalam pembangunan dan pemerintahan, sehingga Presiden terpilih dapat langsung menjalankan tugasnya tanpa hambatan. 

"Setelah dilantik, pemerintahan baru harus bisa langsung bekerja dan berlari kencang," tutupnya. (jpc)