Wamenkeu: Realisasi Anggaran Kesehatan Capai Rp164,3 Triliun Hingga November 2024

BELITONGEKSPRES.COM - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa hingga 30 November 2024, realisasi anggaran untuk sektor kesehatan telah mencapai Rp164,3 triliun. 

Dalam laporan yang disampaikan di Jakarta, Suahasil menjelaskan bahwa angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, berkat percepatan dalam pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan.

Anggaran kesehatan tersebut dialokasikan untuk berbagai program penting, termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) yang mencakup 96,7 juta peserta. 

Selain itu, dana ini digunakan untuk vaksin imunisasi yang ditargetkan untuk 50 juta balita dan anak, serta pemberian makanan tambahan kepada 45 ribu ibu hamil dan 100 ribu balita.

BACA JUGA:TNI AD Siap Dukung Ketahanan Pangan, Bentuk Batalyon Infanteri Teritorial di Kalimantan

BACA JUGA:KPPBC Kudus Berhasil Amankan Ribuan Batang Rokok Ilegal dari Berbagai Negara

Selain itu, pemanfaatan anggaran kesehatan juga mencakup sosialisasi dan pengendalian TBC bagi 4.200 orang, pemeriksaan 89.900 sampel obat dan makanan, serta dukungan untuk 7,5 juta keluarga dalam program 1.000 hari pertama kehidupan. 

Anggaran tersebut juga memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, jaminan kesehatan bagi 4,6 juta ASN, TNI, Polri, serta penerima pensiun dan veteran. Pendanaan operasional juga dialokasikan untuk 10.072 puskesmas dan 4.317 balai penyuluh KB.

Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun 2025. Hal ini menciptakan perbedaan yang mencolok dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan India, di mana sektor pertahanan mendapatkan alokasi terbesar dalam APBN mereka.

"Di Indonesia, pendidikan menjadi prioritas utama," kata Presiden Prabowo, menambahkan bahwa melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemerintah berharap dapat mengatasi masalah kemiskinan. 

Ia juga mencatat bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi merupakan bagian dari langkah-langkah untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui hilirisasi. Meskipun demikian, pendidikan dan kesehatan tetap akan menjadi pilar utama dalam upaya mengurangi kemiskinan di tanah air. (ant)