Bawaslu Babel Siapkan Antisipasi Politik Uang di Masa Tenang Pilkada 2024

TANJUNGPANDAN, BELITONGEKSPRES.COM – Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kini tengah bersiap mengawasi potensi praktik politik uang yang bisa muncul saat masa tenang Pilkada 2024.

Hal ini disampaikan oleh Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Babel, Novrian Saputra, dalam pelaksanaan apel siaga pada Minggu, 24 November 2024.

Novrian mengungkapkan, pengawasan pada masa tenang sangat penting untuk menghindari terjadinya pelanggaran, terutama praktik politik uang yang bisa merusak integritas Pilkada.

“Kami dan seluruh jajaran pengawas berfokus pada pengendalian politik uang, yang sangat rawan terjadi saat masa tenang,” ujar Novrian seperti dilansir dari Antara.

BACA JUGA:Bareskrim Polri Amankan Puluhan Ton Timah Ilegal Diduga dari Belitung, Kadiv Humas Belum Merespon

Ia juga menyoroti potensi masalah lainnya, seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pilkada 2024 yang masih terlihat di berbagai tempat.

Hal ini pun menjadi perhatian khusus Bawaslu untuk segera membersihkan dan memastikan tidak ada APK yang melanggar ketentuan.

Selain itu, Novrian juga mengingatkan tentang kegiatan kampanye terselubung yang mungkin masih berlangsung, yang kadang-kadang disamarkan dalam acara tertentu. Oleh karena itu, pihaknya sangat waspada untuk mencegah adanya pelanggaran.

Untuk mempersiapkan pengawasan, Bawaslu Babel telah menggelar apel siaga secara serentak di tujuh kabupaten/kota di wilayah tersebut.

BACA JUGA:KPU Belitung Belum Mau Komentar, Amir Husin Masih Bungkam Terkait Foto Mesra di Kamar Hotel

Melalui apel siaga ini, Bawaslu memastikan bahwa semua jajaran pengawas sudah siap dengan fokus pengawasan yang jelas, mulai dari pembongkaran APK yang tidak sesuai, mengawasi praktik politik uang, hingga memastikan TPS siap untuk proses pemungutan dan penghitungan suara yang jujur dan adil.

Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu Babel berharap Pilkada serentak 2024 bisa berjalan dengan lancar dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan demokrasi.