Menteri Bahlil: Skema Subsidi BBM dan Listrik Hampir Selesai, Tunggu Persetujuan Presiden

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa formula atau skema subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik hampir selesai. 

Skema tersebut kini hanya menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto, yang sedang berada di luar negeri. Bahlil menjelaskan bahwa laporan komprehensif terkait hal tersebut akan disampaikan setelah Presiden kembali ke Indonesia.

"Subsidi BBM sudah hampir final. Kami hanya menunggu kedatangan Presiden untuk melaporkan secara menyeluruh," ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta pada Jumat.

Bahlil memastikan, begitu Presiden Prabowo menerima laporan terkait skema subsidi tersebut, ia akan segera mengumumkan formula distribusi subsidi BBM dan listrik yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat, sehingga bantuan dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan yang benar-benar membutuhkan. "Setelah itu, saya akan mengumumkan kepada media," tambah Bahlil.

BACA JUGA:Meski PPN Naik, Pemerintah Jamin Tak Akan Berdampak pada Daya Beli Masyarakat

BACA JUGA:Ekonom Bank Mandiri: Kenaikan Tarif PPN Berpotensi Hambat Pertumbuhan Kredit Perbankan

Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan rencananya untuk menemani Presiden dalam perjalanan ke Uni Emirat Arab (UEA) pada malam yang sama, sebagai bagian dari lawatan luar negeri yang dimulai pada 8 hingga 24 November.

Sebelumnya, Bahlil menjelaskan bahwa ada tiga opsi terkait penyaluran subsidi BBM dan tarif listrik agar lebih tepat sasaran. Pertama, mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT). 

Kedua, mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk transportasi dan fasilitas umum guna menahan laju inflasi, sambil mengalihkan sebagian besar subsidi untuk masyarakat dalam bentuk BLT. Ketiga, alternatif terakhir adalah menaikkan harga BBM subsidi.

Bahlil menyampaikan bahwa tujuan utama dari ketiga opsi tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi penyaluran subsidi yang selama ini dinilai kurang tepat sasaran.

“Sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik berpotensi tidak tepat sasaran, yang jumlahnya sangat besar, sekitar Rp100 triliun,” ungkap Bahlil pada 3 November lalu.

Dengan skema baru ini, diharapkan pemerintah dapat lebih efisien dalam mengelola subsidi, memastikan bantuan lebih tepat sasaran, dan pada saat yang sama menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. (ant)