Sistem Distribusi Pupuk Subsidi Disederhanakan, Pemerintah Pangkas Jalur Birokrasi

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah mempercepat dan menyederhanakan proses distribusi pupuk subsidi untuk petani, dengan memangkas birokrasi yang sebelumnya melibatkan beberapa level administrasi daerah. 

Kini, jalur penyaluran pupuk subsidi hanya akan melewati tiga tingkatan utama: Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, dan langsung ke petani melalui kelompok tani (gapoktan).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi di Jakarta, Selasa lalu. Zulkifli menjelaskan, penyederhanaan ini akan menghilangkan keterlibatan banyak pihak, seperti bupati, gubernur, atau kementerian lainnya, yang sebelumnya membuat proses lebih rumit. "Cukup dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia, lalu langsung ke gapoktan," ujarnya.

Regulasi baru mengenai penyaluran pupuk subsidi ini akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden (Perpres), yang diharapkan selesai dalam satu bulan. "Mudah-mudahan Perpres selesai dalam waktu satu bulan, dan mulai Januari atau Februari tahun depan, distribusi pupuk sudah berjalan lancar," tambahnya.

BACA JUGA:Mantan Menlu: Indonesia Harus Miliki Pengaruh yang Kuat dalam Keanggotaan BRICS

BACA JUGA:Peternak Protes Susu Lokal Ditolak Pabrik, Mentan Amran Tahan Izin Impor 5 Perusahaan IPS

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pemerintah tidak hanya menyederhanakan alur distribusi, tetapi juga meningkatkan volume pupuk subsidi hingga dua kali lipat. 

Targetnya adalah 9,5 juta ton per tahun, naik dari 4,7 juta ton sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat. "Peningkatan ini sesuai kebutuhan lahan, jika luas lahan bertambah, kuantum pupuk juga akan ditambah," jelasnya.

Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Gusrizal, turut menambahkan bahwa saat ini stok pupuk bersubsidi mencapai 1,2 juta ton, atau 175 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. (ant)